Editorial Hukum
Open AccessOA2025
Interferensi terhadap Komunikasi Pribadi dalam Proses Pidana: Kebaruan Legislatif Terkait Pemberlakuan Darurat Militer
Artikel ini mengkaji perubahan legislatif di Ukraina yang memperluas kewenangan penegak hukum untuk menyadap komunikasi pribadi selama darurat militer, serta menilai kepatuhannya terhadap standar hak asasi manusia nasional dan internasional. Artikel ini mengusulkan reformasi untuk memastikan proporsionalitas, kepastian hukum, dan kontrol yudisial.
O. G. Pryvydentsev; N. G. Artiukh; R. O. Badov· Uzhhorod National University Herald. Series: Law· 2025· DOI 10.24144/2307-3322.2025.88.3.49
Masalah inti
Artikel ini membahas kebaruan legislatif di Ukraina mengenai interferensi terhadap komunikasi pribadi dalam proses pidana yang diperkenalkan di bawah darurat militer. Artikel ini menyoroti ketegangan antara imperatif keamanan nasional dan hak konstitusional atas kerahasiaan surat-menyurat serta kerahasiaan komunikasi. Penulis mencatat bahwa konflik bersenjata telah menyebabkan perluasan kewenangan lembaga penegak hukum untuk menyadap, merekam, dan menganalisis data komunikasi, sehingga menimbulkan kekhawatiran tentang campur tangan negara yang berlebihan dalam kehidupan pribadi. Studi ini bertujuan menganalisis kerangka hukum untuk langkah-langkah tersebut dan kepatuhannya terhadap standar hak asasi manusia nasional dan internasional, serta mengusulkan reformasi untuk memastikan proporsionalitas, kepastian hukum, dan kontrol yudisial.
Inovasi
Penulis menggunakan analisis hukum doktrinal, dengan mengkaji instrumen hukum internasional utama, termasuk European Convention on Human Rights (1950) dan International Covenant on Civil and Political Rights (1966), serta yurisprudensi European Court of Human Rights tentang pembatasan yang diizinkan terhadap hak atas kehidupan pribadi dan surat-menyurat. Studi ini juga menganalisis ketentuan Constitution of Ukraine, Criminal Procedure Code of Ukraine, dan undang-undang seperti 'On the National Police', 'On Electronic Communications', dan 'On Personal Data Protection'. Inisiatif legislatif terbaru yang bertujuan meningkatkan kontrol atas interferensi terhadap komunikasi pribadi juga ditinjau. Metodologi ini melibatkan analisis komparatif dan kritis untuk menilai kepatuhan terhadap standar hak asasi manusia dan mengusulkan reformasi hukum.
Pendahuluan
Artikel ini membahas kebaruan legislatif di Ukraina mengenai interferensi terhadap komunikasi pribadi dalam proses pidana yang diperkenalkan di bawah darurat militer. Artikel ini menyoroti ketegangan antara imperatif keamanan nasional dan hak konstitusional atas kerahasiaan surat-menyurat serta kerahasiaan komunikasi. Penulis mencatat bahwa konflik bersenjata telah menyebabkan perluasan kewenangan lembaga penegak hukum untuk menyadap, merekam, dan menganalisis data komunikasi, sehingga menimbulkan kekhawatiran tentang campur tangan negara yang berlebihan dalam kehidupan pribadi. Studi ini bertujuan menganalisis kerangka hukum untuk langkah-langkah tersebut dan kepatuhannya terhadap standar hak asasi manusia nasional dan internasional, serta mengusulkan reformasi untuk memastikan proporsionalitas, kepastian hukum, dan kontrol yudisial.
Mengapa penting
Penulis membahas keseimbangan antara memastikan keamanan nasional dan mempertahankan hak konstitusional. Dikemukakan bahwa meskipun darurat militer dapat membenarkan pembatasan tertentu, pembatasan tersebut harus bersifat sementara, proporsional, dan tunduk pada kontrol yudisial yang efektif. Artikel ini mengusulkan bidang-bidang spesifik untuk reformasi hukum, termasuk: (1) memperjelas dasar dan prosedur hukum untuk penyadapan; (2) memperkuat otorisasi dan pengawasan yudisial; (3) memastikan transparansi dan akuntabilitas lembaga penegak hukum; (4) menyediakan remedi yang efektif bagi individu yang haknya dilanggar; dan (5) menyelaraskan legislasi nasional dengan standar hak asasi manusia internasional. Penulis menyimpulkan bahwa perbaikan legislasi secara menyeluruh diperlukan, dengan mempertimbangkan pengalaman internasional, untuk menjamin perlindungan hak warga negara bahkan di bawah darurat militer.
Siapa yang sebaiknya membaca
Pembaca Research Digest dan praktisi rumpun ini.
Membuka konten member…