"Good" Court-Packing? Paradoks Perbaikan Konstitusi dalam Konteks Kemunduran Demokrasi

Debat di AS tentang reformasi Mahkamah Agung, termasuk argumen kontroversial untuk melanggar norma anti-court-packing demi memperbaiki sistem demokrasi, umumnya berfokus pada preseden historis dan sistem domestik, dengan analisis komparatif yang minim. Namun, debat di AS memunculkan pertanyaan mendasar bagi para ahli hukum konstitusi komparatif mengenai paradoks perbaikan konstitusi dalam konteks kemunduran demokrasi, yang di sini dibingkai sebagai kategori tersendiri dari transisi konstitusi. Studi ini berargumen bahwa mempertajam alat analitis kita untuk memahami reformasi semacam itu memerlukan pendekatan komparatif dan teoretis baru yang mengangkat pengalaman negara-negara Global South serta menarik dan menghubungkan wawasan dari empat bidang penelitian yang saling tumpang tindih: kemunduran demokrasi, demokratisasi, pembentukan konstitusi, dan keadilan transisional.

Artikel ini melakukan analisis komparatif atas legitimasi court-packing melalui studi kasus Turki dan Argentina. Kasus-kasus ini dipilih untuk menggambarkan kompleksitas perbaikan konstitusi dalam konteks kemunduran demokrasi, menawarkan wawasan yang sering terabaikan dalam hukum konstitusi komparatif arus utama. Analisis ini berpijak pada kerangka teoretis yang mengintegrasikan wawasan dari kemunduran demokrasi, demokratisasi, pembentukan konstitusi, dan keadilan transisional. Pendekatan interdisipliner ini memungkinkan pemahaman yang bernuansa tentang kondisi-kondisi di mana court-packing dapat dianggap legitimate sebagai sarana untuk membalikkan kemunduran demokrasi.