Editorial ilmu komputer
Open AccessOA2024
Penegakan hukum hak asasi manusia internasional: Eksplorasi komparatif saluran opini publik alternatif
Kekhawatiran publik atas pelanggaran hak asasi manusia di luar negeri sangat dipolitisasi oleh hubungan politik strategis, menurut eksperimen survei di AS, Jerman, dan Turki. Naming and shaming mungkin tidak secara andal menegakkan hukum hak asasi manusia internasional karena publik menghukum secara strategis berdasarkan aliansi, bukan konteks hukum.
A. B. Bayram; Eric Keels; Efe Tokdemir· British Journal of Politics & International Relations· 2024· DOI 10.1177/13691481241305975
Masalah inti
Studi yang ada mengidentifikasi berbagai mekanisme yang memungkinkan opini publik domestik menegakkan hukum hak asasi manusia internasional, tetapi pengaruh komparatif mekanisme tersebut di berbagai konteks politik masih kurang diteliti. Penelitian ini mengisi celah tersebut dengan menyelidiki bagaimana kekhawatiran publik atas pelanggaran hak asasi manusia di negara asing dibentuk oleh hubungan politik strategis. Penulis berargumen bahwa memahami mikro-mekanisme saluran opini publik domestik sangat penting untuk menilai efektivitas strategi naming and shaming. Pertanyaan penelitian utama adalah: dalam kondisi apa opini publik paling efektif membatasi tindakan pemerintah dalam menegakkan hukum hak asasi manusia internasional? Studi ini berpendapat bahwa hukuman publik terhadap pelanggar hak asasi manusia tidak secara konsisten didorong oleh norma hukum, melainkan dipolitisasi oleh aliansi dan kepentingan strategis.
Inovasi
Para peneliti melakukan eksperimen survei orisinal di tiga negara—Amerika Serikat, Jerman, dan Turki—untuk membandingkan bagaimana warga menanggapi informasi tentang pelanggaran hak asasi manusia di negara asing. Negara-negara ini dipilih untuk mewakili berbagai tingkat aliansi politik dengan negara pelanggar dan konteks politik domestik yang berbeda. Eksperimen memanipulasi identitas negara pelanggar dan hubungan strategisnya dengan negara responden, sambil menjaga pelanggaran hak asasi manusia tetap konstan. Desain ini memungkinkan penulis mengisolasi efek aliansi politik terhadap dukungan publik untuk tindakan punitif. Latar lintas negara meningkatkan validitas eksternal dan memungkinkan analisis komparatif mikro-mekanisme yang mendasari saluran opini publik.
Pendahuluan
Studi yang ada mengidentifikasi berbagai mekanisme yang memungkinkan opini publik domestik menegakkan hukum hak asasi manusia internasional, tetapi pengaruh komparatif mekanisme tersebut di berbagai konteks politik masih kurang diteliti. Penelitian ini mengisi celah tersebut dengan menyelidiki bagaimana kekhawatiran publik atas pelanggaran hak asasi manusia di negara asing dibentuk oleh hubungan politik strategis. Penulis berargumen bahwa memahami mikro-mekanisme saluran opini publik domestik sangat penting untuk menilai efektivitas strategi naming and shaming. Pertanyaan penelitian utama adalah: dalam kondisi apa opini publik paling efektif membatasi tindakan pemerintah dalam menegakkan hukum hak asasi manusia internasional? Studi ini berpendapat bahwa hukuman publik terhadap pelanggar hak asasi manusia tidak secara konsisten didorong oleh norma hukum, melainkan dipolitisasi oleh aliansi dan kepentingan strategis.
Mengapa penting
Studi ini memberikan penjelasan yang lebih lengkap tentang mikro-mekanisme spesifik yang membuat saluran opini publik domestik paling efektif membatasi tindakan pemerintah dalam menegakkan hukum hak asasi manusia internasional. Penulis berargumen bahwa naming and shaming dengan menginformasikan publik tentang pelanggaran di negara asing mungkin tidak memberikan kontrol yang konsisten dan andal terhadap tindakan pemerintah. Sebaliknya, kesediaan publik untuk menghukum bergantung pada hubungan politik strategis, yang dapat mengalahkan pertimbangan hukum dan normatif. Ini menyiratkan bahwa efektivitas saluran opini publik sangat bergantung pada konteks dan dapat dilemahkan ketika pelanggar adalah sekutu strategis. Temuan ini memiliki implikasi penting bagi advokasi hak asasi manusia internasional: kampanye shaming mungkin perlu membingkai pelanggaran dengan cara yang selaras dengan kepentingan politik yang ada atau menyasar konstituen domestik secara lebih langsung. Penelitian selanjutnya harus mengeksplorasi bagaimana mikro-mekanisme ini beroperasi di negara lain dan apakah isyarat elite dapat mengurangi atau memperkuat politisasi penegakan hak asasi manusia.
Siapa yang sebaiknya membaca
Pembaca Research Digest dan praktisi rumpun ini.
Membuka konten member…