Ekocide, kerusakan lingkungan, dan integrasi kerangka kerja di Mahkamah Pidana Internasional

Seiring Mahkamah Pidana Internasional (ICC) semakin berfokus pada kerusakan lingkungan, dan dengan ekocide yang secara resmi diusulkan untuk diadopsi ke dalam Statuta Roma, penyesuaian normatif yang diperlukan untuk mengakomodasi pergeseran ekosentris ini memerlukan analisis yang mendesak. Cabang-cabang hukum internasional lainnya, seperti hukum lingkungan, hak asasi manusia, dan hukum humaniter, akan sangat penting dalam proses kerusakan lingkungan. Namun, dasar konseptual untuk memasukkan hukum ekstrinsik di ICC berdasarkan Pasal 21 Statuta Roma belum dieksplorasi secara memadai, yurisprudensinya tidak konsisten, dan implementasi praktisnya masih bersifat ad hoc. Artikel ini mengatasi kesenjangan tersebut dengan mengkaji bagaimana ICC dapat mengintegrasikan kerangka hukum eksternal untuk secara efektif menangani kerusakan lingkungan dan kejahatan ekocide yang diusulkan.

Artikel ini melakukan kajian normatif terhadap kerangka hukum ICC, dengan fokus pada Pasal 21 Statuta Roma, yang mengatur hukum yang berlaku. Artikel ini secara kritis menganalisis doktrin integrasi sistemik, sebagaimana yang dikemukakan oleh Martii Koskenniemi dan Komisi Hukum Internasional, yang berupaya menyelaraskan Statuta Roma dengan konteks hukumnya yang lebih luas. Melalui analisis yang lebih mendalam, artikel ini mengidentifikasi keterbatasan integrasi sistemik untuk aktivitas ICC yang berorientasi lingkungan dan mengusulkan pendekatan baru yang disebut 'integrasi kerangka kerja'. Metodologi ini mencakup penanganan secara pre-emptif terhadap potensi tantangan terhadap teori baru ini, seperti risiko Mahkamah bertindak ultra vires dan melanggengkan standar hukum yang tidak konsisten.