Apakah hukum internasional melarang fasilitasi pencucian uang?

Terdapat konsensus politik yang luas bahwa negara tidak boleh memfasilitasi pencucian uang, terutama yang berkaitan dengan hasil korupsi besar dari luar negeri. Selama 30 tahun terakhir, sebuah rezim regulasi yang rumit telah diterapkan di sebagian besar negara untuk memastikan bahwa hasil kejahatan dicegah dan disita. Rezim ini bersandar pada rekomendasi yang secara teknis tidak mengikat dari Financial Action Task Force (FATF), sebuah kelompok antarpemerintah yang berpengaruh. Meskipun ada kemajuan ini dan adopsi perjanjian internasional melawan korupsi dan kejahatan terorganisir, hukum internasional tidak memuat aturan perjanjian yang tegas yang melarang negara memfasilitasi pencucian uang. Lebih lanjut, terdapat hambatan hukum dan praktis yang berat untuk meminta pertanggungjawaban hukum internasional dari negara-negara yang memang memilih untuk mengambil manfaat dari memungkinkan terjadinya pencucian uang. Artikel ini mengeksplorasi keterputusan antara hukum internasional sebagaimana adanya dan imperatif politik yang diterima secara luas bahwa negara tidak boleh memfasilitasi pencucian uang. Artikel ini berargumen mendukung pengakuan aturan kebiasaan yang berdiri sendiri untuk tujuan tersebut, serta menguraikan isi dan dampak yang mungkin timbul dari aturan semacam itu.

Artikel ini menggunakan analisis hukum doktrinal, dengan memeriksa perjanjian internasional yang ada, hukum kebiasaan internasional, dan keluaran dari Financial Action Task Force (FATF). Artikel ini secara kritis menilai hambatan hukum dan praktis untuk meminta pertanggungjawaban negara atas fasilitasi pencucian uang, dengan menggunakan studi kasus dan praktik negara. Metodologi ini melibatkan tinjauan sistematis terhadap instrumen hukum internasional, termasuk United Nations Convention against Corruption (UNCAC) dan United Nations Convention against Transnational Organized Crime (UNTOC), untuk mengidentifikasi kesenjangan dan dasar potensial bagi aturan kebiasaan. Analisis ini juga mempertimbangkan peran soft law dan konsensus politik di antara negara-negara, serta membedakannya dengan kewajiban hukum yang mengikat.