Editorial Hukum
Open AccessOA2024
Delinkuensi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 tentang Syarat Batas Usia Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden
Penelitian ini mengkaji putusan Mahkamah Konstitusi tentang batas usia calon presiden, menyoroti kekhawatiran atas integritas peradilan dan perlunya reformasi dalam rekrutmen hakim untuk menegakkan demokrasi konstitusional.
Juanda; Nina Zainab· Siber International Journal of Advanced Law (SIJAL)· 2024· DOI 10.38035/sijal.v2i2.124
Masalah inti
Mahkamah Konstitusi Indonesia memegang peran sentral dalam kerangka hukum negara sebagai lembaga kekuasaan kehakiman yang bertugas menegakkan hukum dan keadilan. Dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003, tugas utamanya meliputi mengadili perkara konstitusional untuk menjaga konstitusi, memastikan pelaksanaannya sejalan dengan cita-cita demokrasi dan kehendak rakyat. Inti dari kewenangannya adalah kekuasaan judicial review, yang memungkinkan Mahkamah menilai konstitusionalitas undang-undang, dengan putusan yang bersifat final dan mengikat. Kewenangan ini menjadi mekanisme hukum yang krusial bagi warga negara untuk membela hak-hak konstitusional mereka, memungkinkan mereka menuntut pembatalan undang-undang yang bertentangan. Namun, besarnya kekuasaan ini menuntut hakim konstitusi dengan pengetahuan luar biasa, keahlian dalam administrasi negara, dan komitmen teguh pada prinsip-prinsip konstitusional. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yang berpijak pada fenomena kontemporer, untuk menganalisis implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 tentang batas usia pencalonan presiden dan wakil presiden. Penelitian ini bertujuan menegaskan pentingnya peran Mahkamah dan keharusan bagi hakim untuk bertindak dengan integritas, independensi, dan bebas dari pengaruh, sehingga memulihkan kepercayaan publik dan memastikan fungsi Mahkamah selaras dengan cita-cita pendiriannya.
Inovasi
Penelitian ini mengadopsi pendekatan yuridis normatif, yaitu metode yang berfokus pada analisis norma dan prinsip hukum yang bersumber dari peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan. Penelitian ini didasarkan pada fenomena terkini, khususnya mengkaji Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023, yang berkaitan dengan syarat batas usia calon presiden dan wakil presiden. Data dikumpulkan melalui tinjauan komprehensif atas sumber hukum primer, termasuk UUD 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, dan putusan yang dimaksud, serta sumber sekunder seperti komentar hukum dan artikel akademik. Analisis melibatkan interpretasi sistematis atas bahan-bahan hukum tersebut untuk menilai kesesuaian putusan dengan prinsip-prinsip konstitusional dan implikasinya bagi integritas Mahkamah Konstitusi. Dengan menggunakan kerangka yuridis normatif, penelitian ini berupaya memberikan evaluasi preskriptif atas putusan tersebut dan menawarkan rekomendasi untuk memulihkan martabat Mahkamah melalui proses rekrutmen yang lebih baik dan kepatuhan pada koridor konstitusional.
Pendahuluan
Mahkamah Konstitusi Indonesia memegang peran sentral dalam kerangka hukum negara sebagai lembaga kekuasaan kehakiman yang bertugas menegakkan hukum dan keadilan. Dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003, tugas utamanya meliputi mengadili perkara konstitusional untuk menjaga konstitusi, memastikan pelaksanaannya sejalan dengan cita-cita demokrasi dan kehendak rakyat. Inti dari kewenangannya adalah kekuasaan judicial review, yang memungkinkan Mahkamah menilai konstitusionalitas undang-undang, dengan putusan yang bersifat final dan mengikat. Kewenangan ini menjadi mekanisme hukum yang krusial bagi warga negara untuk membela hak-hak konstitusional mereka, memungkinkan mereka menuntut pembatalan undang-undang yang bertentangan. Namun, besarnya kekuasaan ini menuntut hakim konstitusi dengan pengetahuan luar biasa, keahlian dalam administrasi negara, dan komitmen teguh pada prinsip-prinsip konstitusional. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yang berpijak pada fenomena kontemporer, untuk menganalisis implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 tentang batas usia pencalonan presiden dan wakil presiden. Penelitian ini bertujuan menegaskan pentingnya peran Mahkamah dan keharusan bagi hakim untuk bertindak dengan integritas, independensi, dan bebas dari pengaruh, sehingga memulihkan kepercayaan publik dan memastikan fungsi Mahkamah selaras dengan cita-cita pendiriannya.
Mengapa penting
Pembahasan berpusat pada implikasi Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 terhadap legitimasi Mahkamah Konstitusi dan demokrasi konstitusional yang lebih luas di Indonesia. Putusan tersebut, yang mengubah batas usia calon presiden dan wakil presiden, dianalisis melalui lensa prinsip-prinsip judicial review. Dinyatakan bahwa meskipun Mahkamah memiliki kewenangan untuk menafsirkan konstitusi, penafsiran semacam itu harus secara ketat mengikuti teks dan prinsip konstitusional, menghindari segala tampilan pengaruh politik. Penelitian ini berpendapat bahwa delinkuensi yang terlihat dalam putusan ini berasal dari potensi kelalaian dalam integritas peradilan, menyoroti kebutuhan akan mekanisme rekrutmen yang kuat yang memprioritaskan kandidat dengan pemahaman mendalam tentang administrasi negara dan komitmen pada konstitusionalisme. Analisis lebih lanjut menunjukkan bahwa putusan Mahkamah, yang bersifat final dan mengikat, memiliki bobot yang sangat besar; dengan demikian, setiap penyimpangan yang dipersepsikan dapat berdampak luas pada proses demokrasi. Untuk memitigasi risiko tersebut, penelitian ini merekomendasikan penguatan standar etika dan profesional hakim konstitusi, peningkatan transparansi dalam pengambilan keputusan, dan pemupukan budaya kesetiaan konstitusional. Pada akhirnya, memulihkan martabat Mahkamah Konstitusi memerlukan upaya kolektif dari semua cabang pemerintahan dan masyarakat untuk menegakkan konstitusi sebagai hukum tertinggi di negara ini.
Siapa yang sebaiknya membaca
Pembaca Research Digest dan praktisi rumpun ini.
Membuka konten member…