Editorial Hukum
Open AccessOA2024
Pertanggungjawaban Pidana atas Penerimaan Tawaran, Janji, atau Pemberian Keuntungan Tidak Sah oleh Pejabat menurut Hukum Internasional
Artikel ini mengkaji pertanggungjawaban pidana atas tindak pidana korupsi oleh pejabat menurut hukum internasional, menyoroti korupsi sebagai ancaman terhadap keamanan nasional dan peran perjanjian internasional dalam membentuk kerangka hukum Ukraina.
Serhii Zadnichenkoยท Vฤda a perspektivyยท 2024ยท DOI 10.52058/2695-1592-2024-6(37)-99-109
Masalah inti
Korupsi telah menjadi faktor meresap yang menimbulkan ancaman nyata terhadap keamanan nasional, pembangunan demokrasi, dan tatanan konstitusional. Korupsi melemahkan wibawa negara, merugikan berjalannya aparatur negara, membatasi hak dan kebebasan konstitusional, melanggar rule of law, serta merusak nilai moral dan sosial. Pada 2022, tahap baru dalam hubungan antara Kyiv dan Brussels dimulai ketika Ukraina menerima status kandidat UE, yang menjadi insentif bagi reformasi dan sinyal positif bagi investor. Memperoleh status kandidat merupakan tahap penting tetapi bukan tahap akhir integrasi Eropa, yang menuntut kelanjutan laju menuju keanggotaan UE dan pemulihan pascaperang sejalan dengan norma Eropa. Perjanjian Kemitraan dan Kerja Sama antara Komunitas Eropa dan Ukraina, yang ditandatangani di Luksemburg pada 14 Juni 1994, membuka tingkat hubungan baru. Perjanjian itu diratifikasi melalui Undang-Undang Ukraina No. 237/94-ะะ tertanggal 10 November 1994, dan mulai berlaku pada 1 Maret 1998, dengan tujuan memperkuat hubungan Ukraina dengan Eropa berdasarkan ikatan historis.
Inovasi
Artikel ini menggunakan pendekatan analisis hukum, dengan mengkaji instrumen hukum internasional dan legislasi domestik yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi oleh pejabat. Fokusnya adalah interpretasi pertanggungjawaban pidana atas penerimaan tawaran, janji, atau pemberian keuntungan tidak sah. Metodologi mencakup analisis komparatif standar internasional dan kerangka hukum Ukraina, khususnya dalam konteks Perjanjian Kemitraan dan Kerja Sama serta persyaratan integrasi UE. Studi ini bersandar pada teks hukum, perjanjian, dan undang-undang untuk menilai efektivitas langkah antikorupsi dan keselarasannya dengan norma internasional.
Pendahuluan
Korupsi telah menjadi faktor meresap yang menimbulkan ancaman nyata terhadap keamanan nasional, pembangunan demokrasi, dan tatanan konstitusional. Korupsi melemahkan wibawa negara, merugikan berjalannya aparatur negara, membatasi hak dan kebebasan konstitusional, melanggar rule of law, serta merusak nilai moral dan sosial. Pada 2022, tahap baru dalam hubungan antara Kyiv dan Brussels dimulai ketika Ukraina menerima status kandidat UE, yang menjadi insentif bagi reformasi dan sinyal positif bagi investor. Memperoleh status kandidat merupakan tahap penting tetapi bukan tahap akhir integrasi Eropa, yang menuntut kelanjutan laju menuju keanggotaan UE dan pemulihan pascaperang sejalan dengan norma Eropa. Perjanjian Kemitraan dan Kerja Sama antara Komunitas Eropa dan Ukraina, yang ditandatangani di Luksemburg pada 14 Juni 1994, membuka tingkat hubungan baru. Perjanjian itu diratifikasi melalui Undang-Undang Ukraina No. 237/94-ะะ tertanggal 10 November 1994, dan mulai berlaku pada 1 Maret 1998, dengan tujuan memperkuat hubungan Ukraina dengan Eropa berdasarkan ikatan historis.
Mengapa penting
Pembahasan menyoroti bahwa korupsi melemahkan rule of law dan tatanan konstitusional, sehingga memerlukan mekanisme pertanggungjawaban pidana yang kokoh. Hukum internasional, khususnya melalui perjanjian seperti Perjanjian Kemitraan dan Kerja Sama, menyediakan kerangka untuk memberantas korupsi. Namun, efektivitas ketentuan tersebut bergantung pada implementasi domestik dan kemauan politik. Proses integrasi UE Ukraina berfungsi sebagai katalis bagi reformasi hukum, tetapi upaya berkelanjutan diperlukan untuk mengatasi korupsi sistemik. Artikel ini berargumen bahwa pertanggungjawaban pidana bagi pejabat yang menerima keuntungan tidak sah harus ditegakkan secara konsisten, dengan kerja sama internasional memainkan peran krusial. Analisis menunjukkan bahwa menyelaraskan legislasi Ukraina dengan standar UE sangat penting bagi pemulihan pascaperang dan stabilitas jangka panjang.
Siapa yang sebaiknya membaca
Pembaca Research Digest dan praktisi rumpun ini.
Membuka konten memberโฆ