Penguatan Konstitusional Integrasi Nilai-Nilai Keindonesiaan dan Keislaman

Artikel ini dimulai dengan menyoroti kebutuhan mendesak untuk menegaskan kembali nilai-nilai dasar keindonesiaan seiring meningkatnya radikalisme, terorisme, intoleransi, konflik etnis dan agama, ketimpangan sosial dan ekonomi, serta kekurangan dalam penegakan hukum dan keadilan. Persoalan-persoalan ini diperparah oleh tantangan sosial, politik, hukum, dan konstitusional yang terus berlangsung. Meskipun penguatan rule of law yang berbasis perlindungan hak asasi manusia bersifat imperatif, para penulis berargumen bahwa penguatan nilai-nilai fondasional bangsa sama pentingnya. Nilai-nilai tersebut berakar kuat dalam identitas nasional Indonesia. Studi ini mengajukan tiga pertanyaan penelitian: (1) Bagaimana memosisikan agama dan nilai-nilainya dalam nilai-nilai dasar keindonesiaan? (2) Bagaimana nilai-nilai dasar keindonesiaan merespons turbulensi politik dan hukum saat ini? (3) Bagaimana pluralisme nilai-nilai dasar keindonesiaan diimplementasikan dalam sistem hukum? Penelitian ini menggunakan metodologi doktrinal dengan mengandalkan data sekunder.

Studi ini mengadopsi pendekatan penelitian doktrinal, yang melibatkan analisis sumber data sekunder seperti teks hukum, artikel ilmiah, dan dokumen konstitusional. Fokusnya adalah menafsirkan peran Pancasila sebagai ideologi negara dan hubungannya dengan nilai-nilai keagamaan, khususnya Islam. Metodologi ini bersifat kualitatif dan deskriptif, bertujuan memberikan analisis normatif tentang bagaimana Pancasila berfungsi sebagai modus vivendi dan perjanjian keagamaan (mîtsâqon ghalîdzâ). Para penulis mengkaji struktur hierarkis hukum Indonesia yang berakar pada UUD 1945 untuk menilai integrasi Pancasila ke dalam sistem hukum. Tidak ada pengumpulan data primer atau analisis empiris yang dilakukan; sebagai gantinya, studi ini menyintesiskan argumen hukum dan teologis yang ada untuk menjawab pertanyaan penelitian.