Jadwal Sholat

Memuat jadwal sholatโ€ฆ

Editorial Hukum

Open AccessOA2022

Penerapan Konsep Presidential Threshold dalam Sistem Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden serta Dampaknya terhadap Sistem Ketatanegaraan Indonesia

Penelitian ini menganalisis konsep presidential threshold dalam pemilihan presiden di Indonesia dan menemukan bahwa konsep tersebut mengurangi perpecahan elektoral, tetapi juga menurunkan partisipasi publik dan mendorong transaksi kebijakan berbasis koalisi.
Maichel Wutoy; Ellyunus Waruwu; A. B. Ndraha; Alwi Al Hadadยท Journal of Digitainability, Realism & Mastery (DREAM)ยท 2022ยท DOI 10.56982/journalo.v1i03.28

Masalah inti

Penelitian ini bertujuan menganalisis efektivitas konsep presidential threshold dalam pemilihan Presiden dan Wakil Presiden serta dampaknya terhadap sistem ketatanegaraan Indonesia. Penelitian ini berpijak pada teori demokrasi yang dibandingkan dengan partai politik dan pemilihan umum. Presidential threshold, yaitu persyaratan hukum yang harus dipenuhi partai politik atau koalisi untuk mencalonkan kandidat, merupakan ciri yang diperdebatkan dalam sistem pemilihan umum Indonesia. Makalah ini berupaya mengevaluasi apakah threshold tersebut mencapai tujuan yang dimaksudkan dan apa konsekuensinya bagi partisipasi demokratis dan tata kelola ketatanegaraan.

Inovasi

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan menganalisis undang-undang terkait pemilihan umum di Indonesia. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan kualitatif dengan mengumpulkan data yang ada dari sumber literasi dan kepustakaan. Pendekatan ganda ini memungkinkan pemeriksaan menyeluruh terhadap kerangka hukum dan implikasi praktisnya, dengan memanfaatkan diskusi ilmiah dan teks hukum untuk menilai peran dan efek presidential threshold.
Pendahuluan
Penelitian ini bertujuan menganalisis efektivitas konsep presidential threshold dalam pemilihan Presiden dan Wakil Presiden serta dampaknya terhadap sistem ketatanegaraan Indonesia. Penelitian ini berpijak pada teori demokrasi yang dibandingkan dengan partai politik dan pemilihan umum. Presidential threshold, yaitu persyaratan hukum yang harus dipenuhi partai politik atau koalisi untuk mencalonkan kandidat, merupakan ciri yang diperdebatkan dalam sistem pemilihan umum Indonesia. Makalah ini berupaya mengevaluasi apakah threshold tersebut mencapai tujuan yang dimaksudkan dan apa konsekuensinya bagi partisipasi demokratis dan tata kelola ketatanegaraan.

Mengapa penting

Temuan menunjukkan bahwa meskipun presidential threshold dapat mengurangi fragmentasi elektoral dengan mendorong pembentukan koalisi, threshold tersebut sekaligus membatasi ruang kandidat dan berpotensi menghilangkan hak pilih sebagian pemilih. Dinamika koalisi sering kali menghasilkan politik transaksional, ketika konsesi kebijakan dipertukarkan dengan dukungan, yang berpotensi melemahkan proses demokrasi. Dampak terhadap sistem ketatanegaraan ini signifikan karena memengaruhi keseimbangan antara stabilitas dan representasi. Penelitian ini menyoroti perlunya mempertimbangkan kembali desain threshold untuk menyeimbangkan kepentingan-kepentingan yang saling bersaing tersebut.

Siapa yang sebaiknya membaca

Pembaca Research Digest dan praktisi rumpun ini.

Membuka konten memberโ€ฆ