Kongres nyatakan kursi kepresidenan kosong di tengah investigasi korupsi
LIMA – Gejolak politik Peru kembali mencapai titik didih setelah Kongres menyetujui mosi kecaman terhadap Presiden Interim José Jerí dengan perolehan 75 suara mendukung berbanding 24 menolak. Pencopotan ini hanya berselang empat bulan sejak Jerí menduduki kursi kepresidenan pasca-pemakzulan Dina Boluarte. Fernando Rospigliosi, selaku pimpinan pelaksana Kongres, secara resmi mendeklarasikan kekosongan jabatan presiden, yang kemudian segera diisi oleh legislator sayap kiri dan mantan hakim agung, José María Balcázar, hingga pemilihan umum digelar pada April mendatang.
Analisis 'Chifa-gate' dan kerentanan konstitusional
Skandal "Chifa-gate"—merujuk pada istilah kuliner peranakan Tiongkok di Peru—menyoroti perilaku pejabat publik yang dianggap melanggar etika transparansi. Rekaman visual menunjukkan Jerí mengenakan penutup kepala (hoodie) dan kacamata hitam saat bertemu secara klandestin dengan Zhihua Yang, pemilik konsesi negara, di sebuah restoran dan toko barang Tiongkok. Meskipun Jerí berdalih pertemuan tersebut bersifat insidental, ketiadaan catatan resmi kepresidenan memicu Kejaksaan Agung untuk membuka penyelidikan atas potensi penyalahgunaan wewenang dan gratifikasi.
Secara teknis, krisis ini berakar pada ambiguitas pasal konstitusi mengenai "ketidakmampuan moral permanen" (moral incapacity). Klausul ini sering kali dinilai oleh para analis sebagai instrumen politik yang subjektif bagi legislatif untuk menekan eksekutif. Dalam sistem politik Peru yang sangat terfragmentasi—dengan lebih dari 30 partai politik yang bersaing—presiden sering kali tidak memiliki basis dukungan mayoritas di Kongres. Kondisi ini menciptakan lingkaran setan instabilitas di mana masa jabatan presiden menjadi sangat bergantung pada negosiasi jangka pendek yang rawan praktik koruptif.
Implikasi geopolitik: Tarik menarik pengaruh AS-Tiongkok
Pencopotan Jerí terjadi di tengah peringatan keras dari Amerika Serikat mengenai ekspansi pengaruh ekonomi Tiongkok di Peru. Pembangunan Pelabuhan Chancay oleh perusahaan Tiongkok menjadi titik sentral kekhawatiran Washington atas hilangnya kontrol kedaulatan Peru terhadap infrastruktur kritis. Krisis domestik ini memberikan beban tambahan bagi pemerintahan transisi mendatang untuk menyeimbangkan kepentingan antara Beijing sebagai mitra dagang terbesar dan Washington sebagai sekutu keamanan tradisional di kawasan Pasifik Selatan.
Outlook: Menanti pemilihan umum 12 April
Secara objektif, transisi kekuasaan ke tangan José María Balcázar diprediksi tidak akan menghentikan siklus instabilitas kecuali terdapat reformasi struktural pada sistem kepartaian dan aturan pemakzulan. Rakyat Peru dijadwalkan menuju tempat pemungutan suara pada 12 April 2026, namun tantangan besar menanti siapa pun pemenangnya. Tanpa partai yang dominan, presiden baru kemungkinan besar akan terjebak dalam pola yang sama: negosiasi yang ringkih dengan Kongres yang sangat opulatif, di mana legitimasi moral akan terus menjadi "pedang bermata dua" bagi demokrasi Peru di masa depan.
