Teka-teki Pelunasan Utang Whoosh: Menkeu Tegaskan Belum Ada Persetujuan Dana APBN

JAKARTA — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa secara resmi mengklarifikasi spekulasi pasar terkait mekanisme penyelesaian utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (Whoosh). Dalam pernyataannya di kompleks parlemen pada Rabu (18/02), Purbaya menegaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto hingga saat ini belum memberikan lampu hijau untuk penggunaan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) dalam melunasi total pinjaman sebesar $7 miliar kepada konsorsium Tiongkok. Klarifikasi ini muncul sebagai respons terhadap wacana dari sejumlah pihak yang mengusulkan pengalihan beban utang korporasi tersebut menjadi tanggung jawab langsung kas negara.

Analis melihat dinamika ini mencerminkan kehati-hatian pemerintah dalam menjaga defisit anggaran di bawah ambang batas hukum 3%. Meskipun Sekretariat Negara sempat memberikan sinyalemen dukungan penuh melalui anggaran negara, Kementerian Keuangan memilih untuk tetap pada kesepakatan awal, yakni skema pembagian beban (burden sharing) yang masih diproyeksikan pada rasio 50:50. Ketidakpastian instruksi kepresidenan ini menunjukkan adanya evaluasi mendalam terhadap manajemen risiko fiskal, terutama terkait liabilitas jangka panjang dari proyek infrastruktur strategis nasional yang didanai melalui utang luar negeri.

Di sisi lain, badan pengelola investasi Danantara melalui Chief Operating Officer Dony Oskaria, menilai bahwa secara fundamental, operasional Whoosh telah mencapai level kemandirian finansial yang cukup baik sejak mulai beroperasi pada akhir 2023. Namun, masalah utama terletak pada komposisi ekuitas awal yang dinilai terlalu rendah, sehingga memaksa proyek tersebut melakukan pembiayaan melalui pinjaman (leverage) yang sangat tinggi selama fase konstruksi. Kondisi ini menuntut pemerintah untuk mencari solusi pembiayaan kreatif yang tidak hanya mengandalkan suntikan dana pemerintah, tetapi juga optimalisasi pendapatan komersial di sepanjang koridor Jakarta-Bandung.

Melihat perkembangan tersebut, masa depan skema pelunasan utang Whoosh akan menjadi parameter penting bagi investor global dalam menilai disiplin fiskal pemerintahan baru. Penolakan atau penundaan penggunaan APBN untuk menalangi utang proyek BUMN dapat dipandang sebagai sinyal positif terhadap transparansi dan akuntabilitas anggaran. Sebaliknya, pemerintah dituntut untuk segera memformulasikan struktur restrukturisasi utang yang kredibel bersama pihak kreditur agar tidak mengganggu stabilitas arus kas nasional di masa depan, sembari tetap menjaga nilai ekonomi dan sosial dari moda transportasi modern pertama di Asia Tenggara tersebut.