Rasio Utang Indonesia Tembus 40,46%: Pemerintah Pertahankan Disiplin Fiskal di Tengah Ekspansi

JAKARTA — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengonfirmasi bahwa posisi utang luar negeri dan domestik pemerintah Indonesia mencapai 40,46% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) per akhir Desember 2025. Dalam pemaparannya di kompleks parlemen Senayan pada Rabu (18/02), pemerintah mencatat total liabilitas tersebut berada di angka Rp 9,63 kuadriliun. Meski mengalami tren peningkatan, otoritas fiskal menegaskan bahwa indikator fundamental ekonomi nasional masih berada dalam zona terkendali, didukung oleh kepatuhan terhadap regulasi defisit anggaran yang ketat.

Analis mencatat bahwa keberhasilan pemerintah menjaga defisit pada angka Rp 695,1 triliun, atau setara 2,92% dari PDB, merupakan langkah krusial untuk menjaga kepercayaan pasar surat utang. Strategi ini menunjukkan upaya penyeimbangan antara kebutuhan belanja stimulus pasca-perlambatan ekonomi dan kepatuhan terhadap batas atas (ceiling) fiskal sebesar 3%. Jika dibandingkan dengan lanskap regional, posisi Indonesia memang terlihat lebih konservatif; Malaysia dan Thailand mencatatkan rasio utang di kisaran 63-64%, sementara Singapura berada jauh di atas 160% akibat struktur manajemen kekayaan negaranya yang berbeda.

Penggunaan instrumen utang di tahun 2025 secara teknis diarahkan untuk menggerakkan mesin konsumsi dan investasi yang sempat lesu. Tanpa adanya ekspansi fiskal yang terukur, pertumbuhan ekonomi nasional diprediksi akan kesulitan melampaui ambang 5%. Menteri Purbaya menilai bahwa akselerasi pertumbuhan sebesar 5,11% adalah justifikasi dari kebijakan defisit yang diambil. Pemerintah memilih untuk mengoptimalkan ruang fiskal guna mencegah penurunan daya beli masyarakat, ketimbang melakukan pengetatan (austerity) yang justru berisiko melumpuhkan proses pemulihan ekonomi jangka panjang.

Melihat prospek ke depan, tantangan utama terletak pada pengelolaan beban bunga utang di tengah fluktuasi suku bunga global dan efektivitas belanja modal. Transformasi ekonomi dari basis konsumsi ke arah produktivitas tinggi menjadi syarat mutlak agar rasio utang ini tidak menjadi beban struktural bagi generasi mendatang. Selama pemerintah mampu menjaga disiplin fiskal dan memastikan aliran modal masuk tetap produktif, profil risiko kredit Indonesia diproyeksikan tetap stabil di mata lembaga pemeringkat internasional, sembari menjaga ketahanan terhadap guncangan eksternal di kawasan.