LONDON, LyndNews – Lima belas tahun setelah kejatuhan Muammar Gaddafi pada 2011, Libya masih terperangkap dalam labirin transisi yang tak berujung. Dalam forum tingkat tinggi yang diselenggarakan oleh Chatham House pekan ini, para diplomat dan pengamat Timur Tengah membedah realitas pahit di lapangan: upaya penyatuan kembali (reunifikasi) negara kaya minyak tersebut masih terganjal oleh fragmentasi militer dan persaingan elit yang mengakar.
Analisis: Ilusi Stabilitas Semu
Meskipun pertempuran skala besar telah mereda dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, para panelis memperingatkan tentang bahaya "stabilitas semu". Libya pada tahun 2026 secara efektif masih terbagi antara pemerintahan di Tripoli (Barat) dan otoritas di Benghazi (Timur). Upaya PBB untuk menyatukan institusi militer dan keamanan nasional terus menemui jalan buntu karena ketidakpercayaan yang mendalam antar faksi bersenjata.
Isu krusial yang diangkat adalah ekonomi politik konflik. Rekonsiliasi nasional dinilai mustahil tanpa transparansi pengelolaan pendapatan minyak. Selama Bank Sentral Libya dan Perusahaan Minyak Nasional (NOC) menjadi alat tawar-menawar politik, faksi-faksi yang bertikai tidak memiliki insentif untuk meletakkan senjata. Korupsi dan kurangnya akuntabilitas publik memperparah alienasi warga sipil terhadap proses politik.
Prospek: Pendekatan 'Bottom-Up'
Rekomendasi utama dari forum ini adalah pergeseran strategi internasional. Alih-alih memaksakan kesepakatan elit *top-down* yang rapuh, komunitas internasional didorong untuk mendukung inisiatif rekonsiliasi lokal *bottom-up*—mempertemukan pemimpin suku, tokoh masyarakat, dan pemerintah daerah untuk membangun kepercayaan dari tingkat akar rumput. Tanpa fondasi sosial yang kuat, Libya berisiko tetap menjadi negara gagal yang terpecah belah di tepi Mediterania.
