Lanskap politik Timur Tengah mengalami pergeseran seismik pada pertengahan Februari 2026. Setelah pertemuan tertutup yang intensif dengan Presiden Donald Trump di Gedung Putih, Perdana Menteri Benjamin Netanyahu secara resmi mengumumkan keputusan Israel untuk bergabung dengan "Dewan Perdamaian Gaza" (Gaza Peace Council). Langkah ini menandai perubahan doktrin yang signifikan dari Yerusalem, yang sebelumnya bersikeras mempertahankan kontrol keamanan tunggal atas wilayah tersebut. Kesepakatan ini dilihat sebagai buah dari pendekatan transaksional khas administrasi Trump, yang menawarkan jaminan keamanan regional yang diperluas sebagai imbalan atas partisipasi Israel dalam kerangka tata kelola multinasional.
Akhir dari Doktrin 'Total Security Control'
Keputusan untuk duduk satu meja dalam dewan yang kemungkinan besar melibatkan perwakilan negara-negara Arab moderat (seperti Mesir, UEA, dan Arab Saudi) serta pengawas internasional, merupakan konsesi besar dari pemerintahan sayap kanan Netanyahu. Analisis diplomatik menunjukkan bahwa tekanan dari Washington menjadi faktor penentu. Trump, yang berambisi memperluas Kesepakatan Abraham, tampaknya menggunakan pengaruh AS untuk memaksa integrasi Israel ke dalam solusi pasca-perang yang lebih terstruktur, alih-alih pendudukan militer tanpa batas waktu yang membebani citra dan ekonomi Israel.
Dewan Perdamaian ini diproyeksikan berfungsi sebagai badan transisi yang mengawasi rekonstruksi sipil, distribusi bantuan, dan reformasi keamanan internal Gaza. Bagi Israel, bergabungnya mereka dalam dewan ini memberikan hak veto de facto terhadap ancaman keamanan yang muncul kembali, namun tanpa beban administrasi sipil harian. Ini adalah model "tanggung jawab bersama" yang memungkinkan Israel menarik mundur sebagian besar pasukan daratnya sambil mempertahankan pengawasan strategis—sebuah win-win solution yang dirancang oleh arsitek kebijakan luar negeri AS.
Tantangan Implementasi di Lapangan
Ke depan, efektivitas Dewan ini akan diuji oleh realitas di lapangan yang masih rapuh. Skeptisisme tetap tinggi mengenai apakah faksi-faksi Palestina akan menerima legitimasi badan yang menyertakan Israel secara resmi. Selain itu, stabilitas koalisi domestik Netanyahu juga terancam, mengingat elemen ultra-nasionalis di kabinetnya menentang keras segala bentuk pelimpahan wewenang Gaza ke entitas internasional. Namun, dengan dukungan penuh Gedung Putih, Netanyahu tampaknya bertaruh bahwa keuntungan geopolitik jangka panjang—termasuk potensi normalisasi dengan Riyadh—lebih berharga daripada retorika politik dalam negeri.
