UU Perampasan Aset Disahkan Setelah 18 Tahun, tapi Celah Illicit Enrichment Jadi Sorotan
Baca dalam 60 detik
- DPR mengesahkan UU Perampasan Aset pada 19 November 2026, mengakhiri penantian 18 tahun sejak RUU masuk daftar prioritas pada 2008.
- Regulasi ini memungkinkan negara menyita aset korupsi, judi online, hingga penipuan kripto tanpa menunggu putusan pidana, dengan ambang batas Rp1 miliar.
- Pemerintah diberi waktu satu tahun membentuk badan pengelola aset, sementara ketentuan tidak berlaku surut membuat kasus lama berpotensi lolos dari jerat hukum.

DPR resmi mengesahkan Undang-Undang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dalam rapat paripurna ke-13 Masa Sidang II 2026-2027, Kamis (19/11). Pengesahan ini menutup penantian panjang selama 18 tahun sejak rancangan undang-undang tersebut pertama kali masuk agenda legislasi pada 2008, sekaligus menjadi tonggak baru dalam upaya pemberantasan korupsi dan kejahatan ekonomi di Indonesia.
Rapat yang dipimpin Ketua DPR Puan Maharani itu dihadiri 361 dari 573 anggota dewan. Seluruh fraksi menyatakan persetujuan tanpa suara penolakan. Anggota Panja RUU dari Fraksi PKS, Nasir Djamil, menyebut capaian ini sebagai keberuntungan bagi masyarakat karena RUU tersebut telah lama tertahan di Senayan. Namun, di balik euforia, sejumlah kalangan menyoroti absennya norma illicit enrichment—yakni tindak pidana peningkatan kekayaan pejabat secara tidak wajar—yang dinilai krusial untuk menjerat koruptor yang pandai menyembunyikan harta.
Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW), Azhim, menilai DPR sengaja menghindari pengaturan illicit enrichment karena banyak anggota dewan dan pejabat pemerintah saat ini memiliki kenaikan harta yang sulit dipertanggungjawabkan. "Mereka tidak mampu membuktikan asal-usul kekayaan tersebut," ujarnya. Ketua Komisi III DPR Habiburokhman membantah tudingan itu. Ia beralasan konsep tersebut menuai pro-kontra dan dianggap bertentangan dengan hak asasi manusia. Komisi III, katanya, juga mempelajari praktik di sejumlah negara yang gagal menerapkan norma serupa.
Salah satu terobosan yang diapresiasi adalah perluasan cakupan perampasan hingga ke ranah digital. Pasal 4 ayat 3 secara eksplisit menyebut penipuan dan penggelapan yang menggunakan sarana teknologi informasi, termasuk perjudian daring, investasi bodong, travel haji dan umrah, serta kripto. Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menegaskan bahwa bandar judi online dan pelaku penipuan kripto kini bisa kehilangan hartanya melalui mekanisme ini. "Aset mereka dapat disita berdasarkan UU Perampasan Aset," kata Dasco.
Meski demikian, implementasi aturan ini masih menyisakan pekerjaan rumah. Pasal 72 menegaskan asas non-retroaktif, sehingga UU hanya berlaku untuk tindak pidana yang terjadi setelah disahkan. Artinya, kasus-kasus korupsi lama yang belum tuntas tidak dapat dijerat dengan instrumen baru ini. Selain itu, efektivitas perampasan sangat bergantung pada pembentukan dua badan—Badan Pengelolaan dan Perampasan Aset serta badan pengawas—yang diberi tenggat satu tahun. Tanpa keduanya, UU tidak dapat diberlakukan.
"Kami juga melakukan perbandingan dengan praktik di negara lain, mempelajari mengapa konsep itu gagal di sana," ujar Habiburokhman, menjelaskan alasan Komisi III menolak memasukkan norma illicit enrichment.
Dari perspektif pemberantasan korupsi, pengesahan UU ini memang memperkuat senjata negara untuk merampas aset hasil kejahatan. Namun, absennya illicit enrichment membuat regulasi ini belum sepenuhnya menyentuh akar persoalan: pejabat yang gaya hidupnya jauh melampaui penghasilan resmi. Sejumlah organisasi masyarakat sipil menilai DPR kehilangan momentum untuk menghadirkan terobosan yang benar-benar progresif. Mereka mendesak agar norma tersebut dimasukkan melalui revisi di kemudian hari atau diatur dalam peraturan pelaksana yang lebih teknis.
Ke depan, perhatian publik akan tertuju pada dua hal: pertama, seberapa cepat pemerintah membentuk badan pengelola aset yang kredibel dan bebas intervensi politik; kedua, apakah UU ini akan diikuti dengan revisi yang mengakomodasi illicit enrichment. Tanpa keduanya, UU Perampasan Aset berisiko menjadi macan kertas—besar di atas kertas, tetapi tumpul dalam praktik. Pertanyaannya, akankah DPR dan pemerintah berani melangkah lebih jauh untuk menutup celah yang tersisa?



