Kerry: Dunia Harus Ikuti China dalam Energi Hijau, AS Terancam Kehilangan Daya Saing
Baca dalam 60 detik
- John Kerry menegaskan China telah melesat jauh dalam transisi energi sementara negara lain, termasuk AS, masih tertinggal.
- Dominasi China di rantai pasok teknologi bersih membuat negara-negara otoriter maupun demokratis melirik ekonomi rendah karbon.
- COP31 di Turki menjadi panggung pertama bagi China untuk membuktikan janji kepemimpinan iklim dalam rencana lima tahunnya.

Mantan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat John Kerry melontarkan kritik tajam terhadap negaranya sendiri dan sebagian besar dunia: saat China berlari kencang meninggalkan bahan bakar fosil, negara lain justru berjalan tertatih-tatih. Pernyataan itu disampaikan Kerry di tengah pembukaan Konferensi Perubahan Iklim PBB (COP31) di Turki, yang menjadi sorotan apakah Beijing akhirnya bersedia memimpin, bukan sekadar menjadi produsen panel surya dan baterai.
Kerry, yang kini aktif dalam advokasi iklim, menilai China telah menyadari ketergantungannya pada impor minyak dan gas sebagai kerentanan strategis. "Hanya China yang benar-benar mempercepat langkah. Negara lain masih tersandung, sementara alam terus mengirim sinyal yang lebih kuat setiap hari," ujarnya, seperti dikutip The Guardian. Ia bahkan menyindir peran Donald Trump yang menurutnya justru memicu lonjakan adopsi energi terbarukan di berbagai negara akibat gejolak pasokan global.
Data memperkuat klaim Kerry. Sepanjang 2025, ekspor teknologi bersih China melampaui US$220 miliar, dan tahun ini diperkirakan tumbuh lagi. Negara dengan emisi terbesar dunia itu kini memasok sekitar 85% kapasitas produksi panel surya global dan 80% rantai pasok baterai litium-ion. Hampir tiga perempat mobil listrik yang diproduksi di seluruh dunia tahun lalu berasal dari pabrik-pabrik di China. Angka-angka ini menempatkan Beijing bukan lagi sebagai pemain yang mengikuti aturan, melainkan penentu arah transisi energi global.
Bagi Kerry, dominasi itu bukan sekadar soal iklim, tetapi juga ekonomi dan geopolitik. Negara-negara tanpa pemilu bebas, katanya, akan melihat sendiri ke mana pasar bergerak dan di mana biaya energi paling murah. "Mereka bisa membaca spreadsheet. Mereka tahu bahwa energi terbarukan plus penyimpanan, ditambah gas transisi, lebih murah dan efektif daripada terus bergantung pada fosil," tegasnya. Ia menyimpulkan bahwa pasar telah memilih listrik sebagai masa depan, dan peralihan itu "tidak bisa dihentikan."
Namun, kepemimpinan China di panggung iklim global masih abu-abu. Dalam rencana lima tahun yang disahkan Maret 2026, Beijing untuk pertama kalinya berjanji "berpartisipasi aktif dan memimpin tata kelola iklim global." COP31 menjadi ujian pertama apakah retorika itu berbuah tindakan. Li Shuo dari Asia Society Policy Institute merumuskan dilema China: "Di dunia yang dulu melihat aksi iklim sebagai beban pertumbuhan, kini justru menjadi pendorong. China menghadapi pertanyaan tunggal: apakah ia akan memimpin karena kewajiban, atau karena kepentingan sendiri?"
Analis mencatat bahwa China masih enggan menerima target global yang bersifat preskriptif, termasuk soal elektrifikasi, meski dengan mudah bisa mencapainya. Kate Logan dari ASPI memperkirakan China akan puas dengan hasil COP yang relatif kooperatif tanpa terobosan besar. "Yang penting tidak ada drama," ujarnya. Sementara itu, Yixian Sun dari University of Bath melihat ketidaksesuaian antara pandangan pembuat kebijakan China tentang peran mereka dan ekspektasi internasional. "Negara-negara Utara global harus siap menerima kepemimpinan China, dan sejauh ini itu belum terjadi," katanya.
Bagi Indonesia, dinamika ini memiliki implikasi langsung. China adalah mitra dagang utama sekaligus sumber investasi di sektor energi terbarukan dan hilirisasi mineral. Nilai kesepakatan energi hijau dalam kerangka Belt and Road Initiative China pada semester pertama 2026 saja telah melampaui total sepanjang 2025, dengan proyek-proyek di Indonesia, Pakistan, dan Kenya menjadi contoh yang sering ditonjolkan media negara itu. Jika China benar-benar beralih dari pemasok teknologi menjadi arsitek tata kelola iklim, Jakarta berpotensi mendapat akses lebih mudah ke pendanaan dan teknologi, tetapi juga menghadapi tekanan untuk menyelaraskan kebijakan dagang dan transisi energinya.
Kerry menambahkan bahwa negara-negara maju akan kehilangan daya saing ekonomi jika terus menunda elektrifikasi. Dalam era fosil, dolar AS menjadi mata uang transaksi minyak global dan memberi Washington "hak istimewa" sebagai pemberi pinjaman terakhir. Kini, dengan dominasi China di rantai pasok teknologi bersih, keunggulan itu memudar. "Posisi AS tampak lebih rentan," kata Isabel Hilton, pendiri China Dialogue.
Yang paling dinanti para pengamat adalah sinyal apakah Beijing akan mencalonkan diri sebagai tuan rumah COP33 pada 2028. Jika ya, itu akan menjadi penanda paling konkret bahwa China siap memikul beban kepemimpinan iklim, bukan hanya menikmati keuntungan ekonominya. Sampai saat itu, dunia akan terus bertanya: apakah transisi energi global akan berjalan dengan China di kursi kemudi, atau justru terhambat oleh keraguan Beijing untuk mengambil peran yang selama ini dihindarinya?



