Burnham Terbuka pada Permintaan Maaf Perbudakan, tetapi Menolak Reparasi
Baca dalam 60 detik
- Perdana Menteri Andy Burnham menyatakan kesediaan membuka dialog soal permintaan maaf resmi atas peran Inggris dalam perdagangan budak transatlantik, namun menegaskan kompensasi finansial bukan jalan yang tepat.
- Sikap ini muncul menjelang KTT Commonwealth di Karibia, saat negara-negara Karibia kembali menuntut pertanggungjawaban sejarah dan Raja Charles III melakukan kunjungan regional.
- Penolakan reparasi mempertahankan kebijakan pemerintah sebelumnya, sementara para pendukung keadilan reparatif menilai langkah Burnham belum memadai dan menuntut permintaan maaf penuh tanpa syarat.

Perdana Menteri Inggris Andy Burnham menyatakan keterbukaan terhadap kemungkinan pemerintah mengeluarkan permintaan maaf resmi atas keterlibatan negara itu dalam perdagangan budak transatlantik, tetapi secara tegas menolak gagasan reparasi finansial. Pernyataan ini muncul beberapa hari sebelum ia berangkat ke Karibia untuk menghadiri pertemuan para pemimpin negara-negara Persemakmuran, forum yang belakangan menjadi ajang desakan keras dari negara-negara Karibia agar London mengakui tanggung jawab sejarahnya.
Dalam pernyataannya, Burnham menggambarkan perdagangan budak sebagai pelanggaran brutal dan biadab, serta menegaskan bahwa Inggris harus berani menghadapi masa lalunya. Namun ia menolak pembayaran kompensasi dengan alasan bahwa generasi Britania saat ini tidak dapat dibebani tanggung jawab hukum atas perbuatan yang terjadi di era dan tatanan hukum yang berbeda. Pandangan itu ia tuangkan dalam tulisan yang dimuat di The Guardian, di mana ia menekankan bahwa warga negara sekarang tidak memiliki keterlibatan pribadi dalam praktik tersebut.
Posisi Burnham sebenarnya bukan hal baru. Pemerintah Inggris hingga kini belum pernah menyampaikan permintaan maaf resmi atas perbudakan maupun menawarkan reparasi. Yang ditawarkan Burnham adalah apa yang ia sebut sebagai dialog terstruktur dengan negara-negara terdampak, termasuk mendengarkan seruan akan permintaan maaf resmi dari negara. Seorang sumber pemerintah seperti dikutip BBC menyebut langkah itu sebagai tindakan yang benar secara moral. Downing Street menilai memperkuat Persemakmuran adalah kepentingan nasional, terutama di tengah upaya Tiongkok dan Rusia memperluas pengaruh di kawasan.
Reaksi dari kawasan pun beragam. Perdana Menteri Barbados Mia Mottley, yang selama ini vokal menuntut reparasi, menyambut baik pernyataan Burnham dan menyatakan akan terlibat dengan niat baik sambil tetap memperjuangkan keadilan reparatif. Sebaliknya, pendiri The Repair Campaign, Denis O'Brien, menilai pernyataan itu mengecewakan dan tidak cukup jauh. Ia mendesak pemerintah Inggris berhenti berkelit dan segera memberikan permintaan maaf resmi sebagai langkah simbolis pertama menuju keadilan reparatif.
"Saya tidak berpikir orang-orang Britania saat ini dapat dimintai pertanggungjawaban atas kesalahan sejarah, betapapun kejamnya, yang terjadi di zaman berbeda di bawah hukum yang berbeda dan di mana mereka tidak memainkan peran pribadi," tulis Burnham dalam kolomnya.
Bagi Indonesia, isu reparasi dan permintaan maaf atas sejarah kolonialisme memiliki resonansi tersendiri. Sejumlah kalangan di dalam negeri pernah menyuarakan wacana serupa terkait praktik kolonialisme Belanda, meski hingga kini belum menjadi agenda resmi politik luar negeri. Sikap Inggris yang membuka pintu dialog tetapi menutup opsi kompensasi finansial menunjukkan pola yang lazim di antara negara-negara bekas penjajah: mengakui sejarah secara moral tanpa menanggung konsekuensi materiil. Hal ini dapat menjadi preseden bagi negara-negara lain dalam menyikapi tuntutan keadilan historis, termasuk Indonesia jika kelak wacana tersebut mengemuka.
Yang menjadi pertanyaan ke depan adalah seberapa jauh dialog terstruktur yang dijanjikan Burnham akan berujung pada tindakan konkret. Negara-negara Karibia telah lama menuntut lebih dari sekadar pernyataan simpati, dan tekanan internasional diperkirakan meningkat seiring kunjungan Raja Charles III ke kawasan. Apakah Inggris akan bertahan pada garis kebijakan yang menolak reparasi, atau justru membuka celah kompromi di tengah persaingan pengaruh global? Publik akan menantikan hasil KTT Commonwealth pekan depan sebagai indikator arah kebijakan London terhadap warisan sejarahnya.



