PM Inggris Akui Ada Intervensi Rusia di Brexit, Downing Street Tegaskan Hasil Tetap Sah
Baca dalam 60 detik
- Perdana Menteri Inggris menyatakan keyakinannya bahwa Rusia mencoba campur tangan dalam referendum Brexit 2016, namun menegaskan hasilnya tetap legitimate.
- Pernyataan ini memicu reaksi keras dari pendukung Brexit, termasuk Nigel Farage yang menyebut PM sebagai pembohong.
- Downing Street menegaskan bahwa meskipun ada upaya intervensi, hal itu tidak mempengaruhi hasil akhir, sementara oposisi menuntut transparansi lebih lanjut.
Perdana Menteri Inggris secara mengejutkan mengungkapkan bahwa ia meyakini adanya upaya intervensi Rusia dalam referendum Brexit 2016. Namun, Downing Street dengan tegas menyatakan bahwa hasil referendum tetap dianggap sah dan tidak terpengaruh oleh campur tangan asing tersebut. Pernyataan ini mencuat setelah PM menyebutkan bahwa ia telah menerima informasi yang mengindikasikan keterlibatan Rusia.
Dalam wawancara dengan podcast The Rest is Politics, PM mengaku bahwa saat pertama kali menjabat, ia langsung menanyakan apakah ada intervensi Rusia dalam pemungutan suara Brexit. "Saya mendapat jawaban yang jelas bahwa ya, ada," ujarnya. Ia juga menyoroti bahwa disinformasi yang berasal dari Rusia tidak hanya menyasar Inggris, tetapi juga merambah ke politik Jerman. Menurutnya, selama ini pemerintah terlalu defensif dan kurang memberi pemahaman kepada publik tentang upaya disruptif dari luar negeri.
Reaksi keras datang dari tokoh pendukung Brexit, Nigel Farage, yang menuduh PM sebagai pembohong. "Tidak ada intervensi Rusia—ini semua hoaks Rusia yang terus digulirkan," tegasnya. Partai Konservatif melalui menteri bayangan Katie Lam menilai pernyataan PM berisiko menimbulkan keraguan terhadap hasil pemungutan suara yang dinilai berjalan profesional dan independen. Lam bahkan mencurigai PM sengaja meragukan legitimasi Brexit untuk membenarkan upayanya mendekatkan diri dengan Uni Eropa.
Di sisi lain, pemimpin Partai Liberal Demokrat, Sir Ed Davey, memberikan dukungan penuh. "Pernyataan ini memang perlu disampaikan oleh seorang perdana menteri. Setelah bertahun-tahun kebenaran ditutup-tutupi oleh Konservatif, ini adalah tindakan berani," tulisnya di media sosial. Menteri Luar Negeri Stephen Doughty, meski enggan merinci bentuk intervensi, menegaskan bahwa Rusia memang berupaya mengintervensi sejumlah peristiwa demokrasi.
"Adalah hal yang tidak mungkin jika Rusia tidak mencoba memanfaatkan referendum untuk keuntungan mereka," ujar juru bicara Downing Street.
Isu intervensi Rusia dalam politik Inggris bukanlah hal baru. Pada 2017, mantan Menteri Luar Negeri Boris Johnson ketika ditanya apakah ada bukti campur tangan Rusia yang berhasil, ia menjawab singkat: "Nyet, not a sausage" (Tidak, sama sekali tidak). Namun, laporan parlemen 2020 mengkritik pemerintah karena dianggap sengaja menghindari pencarian bukti intervensi. Ketua laporan, Stewart Hosie, menuduh pemerintah "secara aktif menghindari" penyelidikan.
Pemerintah Inggris awal tahun ini merilis review independen tentang pengaruh asing yang menyimpulkan adanya upaya untuk "menabur ketidakpercayaan dan memperkeruh perpecahan di masyarakat Inggris dengan tujuan akhir mengguncang kepercayaan pada demokrasi." Penulis laporan, Sir Philip Rycroft, menilai sulit mengukur dampak upaya tersebut, namun ia memperingatkan bahwa meski tidak ada krisis langsung, "tidak ada jaminan hal ini akan bertahan."
Kontroversi ini menyoroti kerentanan demokrasi modern terhadap operasi informasi asing. Bagi Indonesia, yang juga menghadapi tantangan serupa dalam menjaga integritas pemilu, kasus ini menjadi cermin pentingnya penguatan literasi digital dan pengawasan terhadap disinformasi lintas negara. Pertanyaannya kini, sejauh mana pemerintah Inggris akan mengusut tuntas dugaan intervensi ini tanpa menggoyahkan stabilitas politik yang sudah terbangun?
