Mosi Tak Percaya Guncang Stormont: Michelle O'Neill Bertahan di Tengah Kisruh Parade Drumcree

Menteri Utama Irlandia Utara, Michelle O'Neill, menghadapi mosi tidak percaya di parlemen Stormont pada Senin (waktu setempat) buntut dari sikapnya terkait sengketa parade Drumcree. Mosi yang diajukan oleh anggota dewan dari Partai Tradisional Unionist Voice (TUV), Timothy Gaston, ini menargetkan O'Neill beserta tiga menteri lainnya dari Sinn Féin: John O'Dowd, Caoimhe Archibald, dan Liz Kimmins.

Mosi tersebut diajukan setelah mendapatkan dukungan dari partai-partai unionis, termasuk Partai Unionis Demokratik (DUP) dan Partai Unionis Ulster (UUP), yang mengumpulkan 30 tanda tangan yang diperlukan. Namun, mosi ini dipastikan tidak akan berhasil karena sistem di Stormont mensyaratkan dukungan lintas komunitas—mayoritas dari kedua kubu, unionis dan nasionalis—untuk dapat menggulingkan seorang menteri. Tanpa dukungan tersebut, mosi tidak mengikat dan tidak dapat memaksa menteri mundur secara otomatis.

Kisruh ini bermula dari rencana pawai Orde Oranye di Portadown, County Armagh, yang melintasi Garvaghy Road, kawasan yang mayoritas dihuni warga nasionalis. O'Neill dan politisi senior Sinn Féin lainnya bergabung dalam protes yang menghalangi jalannya pawai, memicu kritik keras dari kalangan unionis. Polisi sedang menyelidiki demonstrasi tersebut sebagai penyelidikan kriminal skala besar. O'Neill membela tindakannya dengan menyatakan bahwa ia "bangga" berdiri bersama warga dan menegaskan, "ketika hukum salah, saya akan berdiri teguh menentangnya."

Menteri Keuangan John O'Dowd, salah satu yang terkena mosi, menyatakan bahwa Sinn Féin tidak membawa kembali sengketa Drumcree ke meja perundingan. "Mereka yang ingin menarik kita mundur harus dilawan," ujarnya kepada BBC Radio Ulster. Ia menambahkan akan tetap bekerja sama dengan partai lain di Stormont, termasuk dalam pembahasan anggaran.

Pemimpin TUV, Jim Allister, mengakui bahwa mosi ini tidak akan berhasil karena sistem yang ada, namun ia menekankan bahwa hal itu justru meningkatkan tekanan pada DUP untuk bertindak. "Sudah jelas, tentu saja debat hari ini tidak akan berhasil karena sistem absurd yang membutuhkan dukungan lintas komunitas, tetapi itu mempertegas tekanan pada DUP untuk terlihat melakukan sesuatu karena saat ini pelanggar hukum duduk di eksekutif kami," tegasnya.

Allister mendesak DUP untuk menarik Emma Little-Pengelly dari jabatan wakil menteri utama, yang akan memicu penghentian O'Neill sebagai menteri utama. Namun, pemimpin DUP Gavin Robinson menolak langkah tersebut. "Ketika seseorang melanggar hukum, mereka harus dihukum karena melanggar hukum," katanya. Ia menilai menarik Little-Pengelly akan "menghukum semua orang" dan menegaskan bahwa partainya tidak berada dalam posisi untuk "mengacaukan" stabilitas. Meski demikian, ia mengakui bahwa koleganya, Carla Lockhart, yang merupakan anggota parlemen dari daerah pemilihan Upper Bann, berhak menyuarakan aspirasi konstituennya.

Anggota parlemen DUP lainnya, Gregory Campbell, menegaskan partainya tidak akan meruntuhkan Stormont, tetapi ia mendukung "tindakan yang sangat tegas" untuk menegakkan hukum. Menurutnya, jika seorang menteri terbukti melakukan pelanggaran pidana serius, harus ada sanksi yang mencegah mereka menjabat. "Kami telah melakukan penjajakan di seluruh partai dan orang-orang percaya pada apa yang kami lakukan. Mereka menginginkan tindakan, dan mereka akan mendapatkannya," ujarnya.

Di sisi lain, pemimpin oposisi dari Partai Sosial Demokrat dan Buruh (SDLP), Matthew O'Toole, mengingatkan bahwa politisi berhak menyampaikan pandangan, tetapi setelah proses selesai, perhatian harus kembali pada isu-isu yang mempengaruhi warga Irlandia Utara, seperti kenaikan gaji pegawai publik dan daftar tunggu layanan kesehatan. Pemimpin UUP, Jon Burrows, menolak menarik menterinya dari eksekutif dan lebih memilih perubahan aturan Stormont untuk menciptakan mekanisme akuntabilitas yang tepat. Sementara itu, wakil pemimpin Partai Alliance, Eóin Tennyson, menegaskan partainya tidak akan mendukung mosi tersebut karena "justru karena kami mendukung supremasi hukum." Ia menyebut mosi itu sebagai "pemborosan waktu dan energi" yang berpotensi mendestabilisasi institusi.

Krisis politik ini menyoroti ketegangan berkepanjangan antara komunitas unionis dan nasionalis di Irlandia Utara, yang masih membayangi stabilitas pemerintahan bagi hasil. Meskipun mosi tidak percaya ini kemungkinan besar gagal, tekanan politik terhadap Sinn Féin dan DUP terus meningkat. Pertanyaannya, akankah DUP mengambil langkah lebih berani, atau justru memilih mempertahankan status quo demi menghindari kekosongan kekuasaan?