Waduk Jatigede Menyusut, Kampung Mati di Dasar Danau Muncul Kembali

Air Waduk Jatigede di Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, menyusut tajam selama musim kemarau hingga menampakkan kembali sisa-sisa permukiman yang selama bertahun-tahun terendam. Bangunan masjid, taman bermain, hingga perahu karam yang dulu hilang di dasar danau kini terlihat di beberapa titik tepian, termasuk di Desa Cipaku dan Desa Sukamenak, Kecamatan Darmaraja.

Kemunculan kembali kampung lama itu bukan sekadar pemandangan langka. Ia menjadi penanda bahwa volume air di salah satu waduk terbesar di Jawa Barat ini tengah berada di bawah tekanan serius. Jatigede selama ini menopang irigasi ratusan ribu hektare sawah di Pantura dan Cirebon, sekaligus menjadi sumber air baku serta pembangkit listrik tenaga air. Ketika permukaan air turun, seluruh rantai pasok itu ikut terganggu.

Menurut pengamatan warga dan dokumentasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jawa Barat, area yang biasanya tertutup air kini berubah menjadi daratan yang bisa dilalui kendaraan roda dua. Anak-anak terlihat bermain di antara bangunan masjid yang muncul, sementara jaring ikan tersangkut di sisa struktur bangunan. Pemandangan itu memperlihatkan betapa cepatnya garis tepi waduk bergeser ke arah tengah.

Bagi petani di hilir, kondisi ini menjadi alarm. Jadwal tanam yang bergantung pada pasokan irigasi dari Jatigede berpotensi mundur bila debit air terus menurun. Pemerintah provinsi dan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) dituntut menghitung ulang alokasi air agar kebutuhan rumah tangga, pertanian, dan pembangkit listrik tetap terpenuhi secara berimbang.

"Surutnya waduk ini memperlihatkan bahwa tekanan iklim tidak lagi soal prediksi jangka panjang, melainkan persoalan operasional harian yang harus direspons cepat," ujar seorang pejabat daerah yang memantau kondisi Jatigede, seperti dikutip dari laporan lapangan.

Fenomena ini bukan yang pertama. Pada musim kemarau 2023 dan 2024, sejumlah waduk di Jawa Barat dan Jawa Tengah juga mengalami penurunan muka air yang signifikan. Pola berulang itu memperkuat dugaan bahwa siklus kemarau di Pulau Jawa kian kering dan lebih panjang, sejalan dengan proyeksi perubahan iklim regional.

Dari sisi kebijakan, muncul pertanyaan apakah pengelolaan waduk multiguna seperti Jatigede sudah memiliki protokol darurat yang memadai. Selama ini, koordinasi antara pemerintah kabupaten, provinsi, dan kementerian masih sering tumpang tindih, terutama saat harus memutuskan prioritas alokasi air di tengah krisis.

Jika kemarau berlanjut, risiko konflik air antarwilayah bisa meningkat. Kabupaten Sumedang, Indramayu, dan Cirebon yang sama-sama bergantung pada Jatigede berpotensi berselisih soal jatah air. Di sisi lain, nelayan darat yang menggantungkan hidup dari waduk juga kehilangan sumber penghasilan ketika volume air menyusut drastis.

Pemerintah pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat perlu mempercepat modernisasi sistem monitoring debit air berbasis sensor, sehingga keputusan alokasi bisa diambil berdasarkan data waktu nyata, bukan perkiraan musiman. Langkah itu juga akan membantu Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menyusun peringatan dini kekeringan yang lebih presisi.

Yang tak kalah penting, munculnya kembali kampung lama di dasar Jatigede menyimpan dimensi sosial yang jarang dibahas. Ribuan keluarga pernah direlokasi ketika waduk dibangun pada dekade 2000-an. Kini, saat sisa-sisa rumah dan masjid mereka kembali terlihat, memori kolektif tentang pengorbanan itu ikut muncul ke permukaan.

Pertanyaannya, apakah negara akan memaknai kemunculan kembali kampung itu hanya sebagai fenomena visual, atau sebagai panggilan untuk menata ulang strategi ketahanan air nasional sebelum krisis berikutnya datang lebih cepat dari perkiraan?