Bulog Kejar Produksi 300 Ribu Ton Beras Premium, Harga Gabah Sentuh Rp9.000 per Kg

Perum Bulog mempercepat produksi beras komersial premium sebanyak 300 ribu ton hingga Desember 2026 guna meredam lonjakan harga di ritel modern dan pasar swalayan. Langkah ini diambil setelah harga gabah kering panen (GKP) di tingkat petani menembus Rp9.000 per kilogram, jauh di atas Harga Pembelian Pemerintah (HPP) yang ditetapkan Rp6.500 per kg.

Direktur Utama Bulog Ahmad Rizal Ramdhani mengungkapkan bahwa intervensi tersebut merupakan respons atas arahan Menteri Pertanian, menyusul indikasi kenaikan harga beras yang bertahan sejak awal tahun. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan kenaikan harga beras didominasi oleh segmen premium, yang menjadi konsumsi utama masyarakat kelas menengah.

"Kami diperintahkan segera memproduksi beras komersial 300 ribu ton sampai Desember. Saat ini sudah sekitar 71–72 ribu ton yang diolah melibatkan mitra penggilingan dari Sabang sampai Merauke," ujar Rizal dalam konferensi pers di Jakarta, Jumat (9/10).

Menurut Rizal, lonjakan harga di pasar tidak terlepas dari tipisnya pasokan pasca-musim panen raya. Kondisi ini memicu persaingan harga gabah di tingkat petani, yang rata-rata sudah di atas Rp7.000 per kg, bahkan ada yang mencapai Rp8.000–Rp9.000 per kg. Harga tersebut melampaui HPP, sehingga petani diuntungkan, tetapi konsumen harus menanggung beban harga beras yang lebih tinggi.

Bulog menyalurkan beras premium melalui merek dagang seperti B-Food, Punokawan, dan Setra Ramos ke jaringan ritel modern di kota-kota besar. Rizal meyakini pasokan ini akan menstabilkan harga dalam waktu dekat. Namun, sejumlah analis pangan mengingatkan bahwa efektivitas intervensi bergantung pada kecepatan distribusi dan kemampuan Bulog menyerap gabah dari petani di tengah persaingan dengan pedagang swasta.

Kebijakan ini juga menyoroti tantangan struktural dalam tata niaga beras nasional. Ketika harga gabah melambung, petani memang menikmati margin lebih baik, tetapi konsumen rentan terhadap inflasi pangan. Pemerintah berupaya menyeimbangkan kedua sisi melalui operasi pasar dan penambahan pasokan komersial. Meski demikian, tanpa perbaikan produksi jangka panjang—seperti peningkatan irigasi dan adopsi teknologi pertanian—fluktuasi harga beras berpotensi berulang setiap tahun.

Ke depan, publik akan mencermati apakah target 300 ribu ton dapat terpenuhi tepat waktu dan apakah harga di ritel modern benar-benar turun. Jika tidak, tekanan inflasi pangan bisa menggerus daya beli masyarakat, terutama menjelang akhir tahun. Pertanyaannya, akankah intervensi ini cukup untuk menjaga stabilitas pangan nasional, atau hanya menjadi solusi sementara dari persoalan yang lebih mendasar?