Lapangan Minyak Rosebank Terancam Sanksi Inggris: PM Diminta Klarifikasi Keterkaitan Delek Group

Perdana Menteri Inggris menerima peringatan bahwa menyetujui pengembangan lapangan minyak Rosebank berpotensi melanggar sanksi yang baru saja diumumkan terhadap permukiman ilegal Israel di Tepi Barat. Surat terbuka yang dikirim oleh kelompok kampanye lingkungan dan politisi Partai Hijau menyoroti keterkaitan proyek strategis tersebut dengan Delek Group, perusahaan Israel yang tahun lalu masuk dalam daftar PBB karena diduga menyediakan layanan bagi permukiman di wilayah pendudukan.

Rosebank, ladang minyak terbesar yang belum dieksploitasi di lepas pantai Shetland, telah menjadi ujian bagi konsistensi kebijakan luar negeri dan energi London. Delek Group mengendalikan Ithaca Energy, yang memegang 20% saham di proyek tersebut. Meski Delek membantah keterlibatan dan berencana menantang pencantuman namanya di basis data PBB, pertanyaan mengenai potensi pelanggaran sanksi tetap mengemuka.

Kampanye Stop Rosebank dan Greenpeace, dengan bantuan Uplift, mengirim surat kepada Menteri Luar Negeri Ed Miliband dan Menteri Energi Miatta Fahnbulleh. Mereka meminta klarifikasi apakah Delek akan terkena sanksi yang diumumkan bulan lalu. Pertanyaan serupa juga diajukan oleh pemimpin Partai Hijau, Zack Polanski, yang menilai Rosebank sebagai ujian apakah rezim sanksi yang diusulkan Partai Buruh benar-benar berfungsi.

"Rosebank adalah ujian apakah rezim sanksi yang diusulkan Partai Buruh layak. Perusahaan yang masuk daftar hitam PBB karena beroperasi di permukiman ilegal tidak boleh dibiayai oleh pendapatan minyak dan gas dari Laut Utara," tegas Polanski.

Uplift, yang tantangan hukumnya pada 2023 berhasil menunda keputusan eksplorasi, meminta Perdana Menteri untuk "mengonfirmasi secara tegas apakah Delek akan terkena langkah-langkah baru yang direncanakan". Jika tidak, mereka mempertanyakan konsistensi dengan niat pemerintah untuk menyanksi pihak yang membiayai atau memfasilitasi permukiman ilegal. Juru bicara Ithaca Energy menegaskan perusahaan adalah emiten FTSE 100 yang tunduk pada standar tata kelola tertinggi dan berkontribusi besar bagi kas negara serta ketahanan energi Inggris.

Keputusan mengenai Rosebank dan ladang gas Jackdaw di timur Aberdeen kini berada di tangan Menteri Energi Miatta Fahnbulleh, namun akan dilihat sebagai indikasi arah pemikiran Perdana Menteri mengenai minyak dan gas. Miliband, yang sebelumnya dikenal menentang Rosebank saat menjabat Menteri Energi, kini mengisyaratkan sikap lebih keras terhadap permukiman ilegal. Sementara itu, Perdana Menteri dilaporkan mendukung pendekatan fleksibel dan pengeboran lebih banyak di area yang sudah memiliki izin.

Isu ini juga bersinggungan dengan hubungan Inggris-Amerika Serikat. Presiden Trump telah menekan sejumlah PM Inggris untuk meningkatkan pengeboran di Laut Utara. Meskipun Gedung Putih lega karena Trump tidak menyerang sanksi Tepi Barat yang baru, pemerintahan AS menegaskan tidak akan mengikuti langkah serupa. Direktur Eksekutif Uplift, Tessa Khan, menegaskan tidak boleh ada satu sen pun keuntungan minyak Laut Utara yang mengalir ke perusahaan yang kini berisiko disanksi Inggris.

Dengan sekitar 160 permukiman Israel yang menampung 700.000 orang di Tepi Barat dan Yerusalem Timur, serta meningkatnya kekerasan terhadap warga Palestina, keputusan Rosebank akan menjadi preseden penting. Akankah London memilih konsistensi sanksi atau mengutamakan ketahanan energi? Jawaban atas pertanyaan itu tidak hanya menentukan masa depan proyek senilai miliaran dolar, tetapi juga kredibilitas kebijakan luar negeri Inggris di mata dunia.