America.gov: Ambisi AI Trump untuk Layanan Publik, tapi Rawan Diretas dan Salah Jawab
Baca dalam 60 detik
- Pemerintahan Trump meluncurkan America.gov, portal layanan pemerintah berbasis AI yang dilatih dari 29.000 situs dan 800 juta halaman.
- Analis keamanan menilai klaim 'tidak bisa diretas' tidak berdasar dan memperingatkan perluasan permukaan serangan saat AI diberi akses data pribadi.
- Insiden chatbot memberi respons acak seperti 'Play Minecraft' menunjukkan sistem belum siap menangani interaksi publik yang kompleks.
Presiden Amerika Serikat Donald Trump resmi memperkenalkan America.gov, situs layanan pemerintah berbasis kecerdasan buatan, pada acara peluncuran 29 September. Portal ini digadang-gadang sebagai terobosan yang menyederhanakan akses warga terhadap berbagai layanan federal, mulai dari penggantian nama hingga pengecekan kelayakan Medicare. Namun, di balik ambisi tersebut, sejumlah masalah teknis dan klaim keamanan yang dipertanyakan mulai mencuat.
Dalam pidatonya, Trump menyebut America.gov sebagai "produk pamungkas" yang menempatkan pemerintah sepenuhnya melayani rakyat. "Dengan America.gov, pemerintah federal tidak lagi menghalangi Anda, melainkan hanya melayani Anda. Kami menyederhanakan, mempercantik, dan menjadikannya sebagaimana mestinya," ujarnya. Ia juga menegaskan bahwa situs ini dibangun dengan mengutamakan privasi dan keamanan, bahkan mengklaim secara teori tidak dapat diretas.
Klaim tersebut langsung mendapat sorotan dari Jessica Ji, analis riset senior di Center for Security and Emerging Technology (CSET) Universitas Georgetown. Menurut Ji, pernyataan bahwa situs kebal peretasan tidak memiliki dasar teknis yang kuat. "Pada dasarnya mustahil mengetahui celah keamanan sebelum celah itu ditemukan," katanya kepada USA TODAY. Ia menambahkan bahwa chatbot AI yang digunakan America.gov memiliki kelemahan yang belum terpetakan sepenuhnya.
Ji menilai America.gov tetap bermanfaat sebagai titik awal bagi warga yang kesulitan menavigasi situs pemerintah yang rumit. "Saya bisa membayangkan ini cukup berguna sebagai halaman pendarat bagi orang yang mencoba mengakses sistem tertentu dan tidak tahu harus mulai dari mana," ujarnya. Namun, ia mengingatkan bahwa ketika AI diberi kewenangan menangani data pribadi dan bertindak atas nama pengguna, risiko keamanan meningkat signifikan. "Anda memperluas permukaan serangan cukup banyak," tegasnya.
Selain peluncuran situs, Trump menandatangani perintah eksekutif yang mengarahkan lembaga federal untuk mengintegrasikan layanan mereka dengan America.gov. Joe Gebbia, Chief Design Officer Amerika Serikat dan arsitek proyek ini, dalam wawancara dengan Fox News menyebut situs tersebut sebagai "concierge untuk menavigasi pemerintahan". "Jangan anggap ini sebagai situs web; ini lebih seperti percakapan yang Anda mulai dengan pemerintah untuk mendapatkan jawaban yang Anda butuhkan," kata Gebbia. Ia menjelaskan bahwa situs ini dirancang untuk memberikan panduan langkah demi langkah, seperti daftar periksa dengan tautan untuk menyelesaikan perubahan nama di tingkat negara bagian.
"Ketika sistem AI semacam ini diberi kewenangan menangani data pribadi dan benar-benar bertindak atas nama pengguna, saya pikir Anda meningkatkan permukaan serangan cukup banyak." — Jessica Ji, analis CSET
Meski demikian, insiden chatbot yang memberikan jawaban tidak relevan menjadi catatan penting. Beberapa pengguna Reddit menunjukkan bahwa ketika diminta memutar Minecraft, America.gov malah mengeluarkan pesan acak. USA TODAY yang mencoba permintaan serupa mendapat respons serupa. Hal ini menggarisbawahi bahwa sistem AI generatif masih rentan terhadap kesalahan interpretasi, terutama dalam konteks layanan publik yang menuntut akurasi tinggi.
Bagi Indonesia, pengembangan America.gov menjadi cermin penting. Pemerintah Indonesia tengah mendorong transformasi digital melalui Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan layanan terpadu seperti Portal Satu Data. Jika ingin mengadopsi AI untuk layanan publik, isu keamanan data dan akurasi respons harus menjadi prioritas utama. Tanpa pengujian menyeluruh dan tata kelola yang ketat, risiko kebocoran data dan kesalahan informasi bisa merugikan warga.
Ke depan, America.gov akan menjadi uji coba besar bagi integrasi AI dalam administrasi negara. Jika berhasil, model ini bisa ditiru banyak negara. Namun, jika gagal, kepercayaan publik terhadap digitalisasi layanan pemerintah bisa tergerus. Pertanyaannya, apakah pemerintah AS mampu menutup celah keamanan sebelum AI benar-benar diberi kewenangan bertindak atas nama warga pada 2027?
