Gus Kikin Buka Suara: PBNU 2026-2031 Sudah Bertemu Prabowo, Fokus Jaga Persatuan

Jajaran Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) periode 2026–2031 resmi mengonfirmasi telah menggelar pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto. Kepastian itu disampaikan langsung oleh Ketua Umum PBNU terpilih, KH Abdul Hakim Mahfudz—yang akrab disapa Gus Kikin—usai mengumumkan susunan kepengurusan baru di Jakarta, Rabu (30/9/2026).

Menurut Gus Kikin, pertemuan tersebut tidak mengandung instruksi atau pesan khusus dari kepala negara. Namun, ia menegaskan bahwa arah pembicaraan berkisar pada upaya memperkuat persatuan bangsa. "Pesan Presiden tidak ada yang khusus. Kita memang membangun persatuan, dan itulah yang akan kami lakukan," ujarnya seperti dikutip dari keterangan pers.

Pernyataan itu menjadi sinyal penting bagi lanskap politik nasional. PBNU merupakan organisasi keagamaan terbesar di Indonesia dengan basis massa yang tersebar luas, terutama di Jawa Timur, Jawa Tengah, dan sejumlah provinsi lain. Dukungan atau jarak politik dari NU kerap menjadi variabel yang diperhitungkan dalam setiap siklus pemerintahan. Karena itu, pertemuan ini bukan sekadar silaturahmi biasa, melainkan bagian dari konsolidasi kekuatan sosial-politik di awal periode kepemimpinan Prabowo.

Gus Kikin juga mengungkapkan bahwa pelantikan kepengurusan baru akan digelar pada momen Hari Santri Nasional. Meski demikian, ia belum memastikan tanggal dan tempat pasti. "Belum diputuskan. Kemungkinan masih di Jakarta, dan kita akan lebih fokus pada bagaimana bersama-sama dengan pondok-pondok pesantren," tuturnya.

"Kita memang membangun persatuan dan ya memang itulah yang akan kita lakukan nanti." — KH Abdul Hakim Mahfudz (Gus Kikin)

Pernyataan itu menggarisbawahi orientasi PBNU yang ingin menempatkan pesantren sebagai simpul utama gerakan sosial, bukan sekadar basis keagamaan. Dalam beberapa tahun terakhir, pesantren telah bergeser menjadi pusat pemberdayaan ekonomi, pendidikan vokasi, hingga digitalisasi. Keterlibatan Presiden dalam pertemuan ini memperlihatkan bahwa pemerintah berupaya merangkul kekuatan pesantren sebagai mitra pembangunan, terutama di daerah-daerah dengan infrastruktur terbatas.

Dari sisi politik, langkah PBNU mengonfirmasi pertemuan secara terbuka bisa dibaca sebagai upaya menjaga posisi tawar organisasi. NU secara historis tidak pernah sepenuhnya menjadi sayap partai mana pun, namun selalu memiliki pengaruh besar dalam menentukan arah kebijakan publik yang menyentuh umat. Pertemuan dengan Prabowo, tanpa agenda khusus, justru memberi ruang bagi PBNU untuk tetap otonom sekaligus menegaskan kedekatan dengan pemerintah.

Yang perlu dicermati, pelantikan bertepatan dengan Hari Santri Nasional berpotensi menjadi panggung konsolidasi simbolik. Momen itu biasanya digunakan untuk menegaskan kontribusi santri dalam sejarah bangsa. Jika pelantikan digelar di Jakarta dengan melibatkan perwakilan pesantren dari berbagai daerah, pesan yang ingin disampaikan jelas: PBNU ingin memproyeksikan diri sebagai kekuatan yang menyatu dengan agenda kebangsaan, bukan sekadar organisasi keagamaan.

Ke depan, publik akan menantikan apakah pertemuan itu berlanjut pada kerja sama konkret—misalnya dalam program pemberdayaan pesantren, penguatan pendidikan agama, atau penanganan isu sosial-ekonomi di daerah basis NU. Tanpa tindak lanjut yang terukur, pertemuan semacam ini berisiko dibaca sebagai formalitas politik belaka. Sebaliknya, jika diikuti kebijakan yang berpihak pada pesantren, posisi PBNU sebagai mitra strategis pemerintah akan semakin sulit digantikan.