Larangan Dredging di Summer Isles: Pelajaran Restorasi Laut bagi Indonesia
Baca dalam 60 detik
- Larangan pengerukan kerang di zona perlindungan laut Wester Ross, Skotlandia, memulihkan populasi ikan dan kerang setelah satu dekade.
- Keberhasilan ini menegaskan nelayan skala kecil dan sains warga dapat mengalahkan lobi industri demi ekosistem laut.
- Indonesia perlu meniru pendekatan berbasis komunitas untuk merehabilitasi wilayah pesisir yang terdegradasi.

Sepuluh tahun setelah pengerukan kerang (scallop dredging) dilarang di perairan Summer Isles, Skotlandia barat laut, kehidupan laut di kawasan itu menunjukkan pemulihan signifikan. Larangan yang berlaku di zona seluas 600 kilometer persegi—kini berstatus kawasan perlindungan laut (MPA)—telah menghentikan kerusakan dasar laut dan memicu kembalinya populasi kerang, ikan, serta mamalia laut.
Perubahan itu berawal dari kampanye panjang warga lokal, penyelam, dan nelayan jaring (creel fisher) yang bersatu menentang armada pengeruk industri. Pada 2016, setelah bertahun-tahun mendesak, pemerintah Skotlandia akhirnya melarang praktik tersebut di MPA Wester Ross. Keputusan itu diambil meski mendapat perlawanan keras dari lobi pengerukan. Kini, kawasan tersebut menjadi habitat maerl terbesar di dunia—alga merah berusia 9.000 tahun yang menjadi tempat pembesaran ikan dan kerang.
Menurut laporan yang dirilis Blue Hope Alliance (BHA), koalisi yang menggunakan sains warga, dasar laut yang sebelumnya rusak kini jauh lebih kaya. Profesor biologi kelautan Jason Hall-Spencer dari Cyprus University of Technology, penulis laporan tersebut, menegaskan larangan itu telah melindungi maerl secara masif. "Jika pengeruk kerang terus beroperasi sepuluh tahun terakhir, habitat ini akan musnah," ujarnya.
Dampak positif tidak hanya dirasakan lingkungan, tetapi juga ekonomi lokal. Alasdair Hughson, penyelam kerang dan ketua Scottish Creel Fishermen’s Federation, mengungkapkan bahwa hasil tangkapan kerang melonjak dan kondisi dasar laut berubah drastis. Perusahaannya, Keltic Seafare, yang memasok kerang hasil selam ke restoran di Inggris, kini bisa beroperasi lebih lama di Summer Isles. Penelitian Open Seas mendukung klaim bahwa metode penangkapan berkelanjutan seperti penyelaman dan creel tidak hanya ramah lingkungan tetapi juga menahan lebih banyak pendapatan di ekonomi lokal.
Selain itu, warga melaporkan peningkatan penampakan paus, lumba-lumba, dan porpoise. Tempat pemijahan ikan herring yang dulu hilang juga mulai terlihat kembali. Di darat, festival Maerl-Herring yang digelar akhir pekan lalu menjadi perayaan atas keberhasilan tersebut, sekaligus peluncuran laporan sains warga selama sepuluh tahun.
"Kami telah mencapai pemulihan seluruh ekosistem. Ini tak ternilai," kata Sara Nason, pendiri Sea Change yang kini menjadi BHA.
Meski demikian, tantangan belum usai. Survei BHA menemukan kerusakan maerl di beberapa titik akibat pengeruk ilegal dan pertumbuhan alga invasif yang diduga berasal dari nutrien tambak salmon. Theresa Ross, pemilik toko komunitas di Achiltibuie, mengakui MPA didukung penuh warga, tetapi ia mengingatkan adanya kepentingan ekonomi yang bersaing. "Ada lebih banyak orang bekerja di tambak ikan daripada nelayan. Tambak memberikan pekerjaan tetap dan bergaji baik," katanya.
Pemerintah Skotlandia sendiri tengah menghadapi tekanan. Pada Juni lalu, pengawas independen Environmental Standards Scotland mengkritik kegagalan pemerintah memenuhi kewajiban hukum untuk memulihkan dasar laut. Konsultasi publik pun diluncurkan untuk memperkuat perlindungan habitat dan spesies di dalam maupun luar jaringan MPA.
Konteks Indonesia
Kisah Summer Isles menyimpan pelajaran berharga bagi Indonesia, negara maritim dengan kekayaan pesisir yang menghadapi ancaman serupa: penangkapan ikan merusak, alih fungsi lahan, dan lemahnya penegakan aturan. Indonesia memiliki kawasan konservasi perairan yang luas, tetapi banyak yang belum dikelola optimal. Pendekatan berbasis komunitas—seperti yang dilakukan nelayan creel dan sains warga di Skotlandia—dapat menjadi model untuk merehabilitasi ekosistem mangrove, padang lamun, dan terumbu karang yang rusak.
Pemerintah Indonesia perlu memperkuat partisipasi nelayan kecil dalam pengawasan dan pengambilan keputusan, serta memastikan alokasi dana restorasi tepat sasaran. Tanpa itu, potensi ekonomi biru yang berkelanjutan akan terus tergerus oleh praktik eksploitatif jangka pendek.
Ke depan, pertanyaannya: akankah Indonesia berani mengambil langkah tegas seperti Skotlandia, atau terus menunda restorasi laut hingga kerusakannya tak terpulihkan?



