Masinis Argo Bromo Anggrek Jadi Tersangka, Polisi Sandarkan pada Temuan KNKT

Polda Metro Jaya resmi menetapkan masinis KA Argo Bromo Anggrek berinisial AN sebagai tersangka dalam kecelakaan beruntun dengan KRL Commuter Line di Stasiun Bekasi Timur, Jawa Barat, yang terjadi pada April lalu. Penetapan status tersangka diumumkan pada Selasa (29/9), berselang beberapa hari setelah Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) merilis laporan akhir investigasi yang menyoroti enam faktor penyebab insiden.

Wakil Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya AKBP I Dewa Anom Danujaya menegaskan bahwa temuan KNKT menjadi salah satu pertimbangan penyidik, namun bukan dasar tunggal untuk menentukan kesalahan. "Kami menggunakan alat bukti yang dikumpulkan, termasuk masukan dari KNKT, serta keterangan ahli," ujarnya di Mapolda Metro Jaya, Jakarta.

Menurut Anom, penyidik menerapkan metode investigasi kriminal saintifik dengan memeriksa 54 saksi, menganalisis rekaman CCTV, data logger, hingga rekaman komunikasi antara pengatur perjalanan kereta api (PPKP) dan masinis. Dari rangkaian bukti itu, penyidik menyimpulkan AN layak dijerat Pasal 323, 324, dan 474 KUHP serta Pasal 198 dan 206 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian, dengan ancaman pidana 5 hingga 12 tahun penjara.

Laporan KNKT yang dirilis awal pekan ini menyebut bahwa kecelakaan dipicu oleh kombinasi kegagalan teknis dan prosedural. Pertama, sinyal keluar dari Stasiun Bekasi menampilkan aspek hijau yang langsung diikuti sinyal merah tanpa peringatan kuning, sehingga masinis KA 4B tidak mendapat informasi dini. Kedua, tidak ada panggilan darurat dari KRL yang berhenti mendadak, serta tidak ada struktur komunikasi darurat yang baku. Ketiga, informasi mengenai tertahannya KA 5568A akibat kerumunan di perlintasan sebidang tidak tersampaikan ke PPKP Selatan karena saluran komunikasi yang terputus.

KNKT juga mencatat absennya mekanisme penyampaian informasi antara PPKP Selatan dan PPKP Timur, kegagalan identifikasi sinyal pembantu UB 104 akibat visibilitas rendah dan pantulan cahaya pada kaca lokomotif, serta ketiadaan prosedur pengereman darurat di jalur lengkung berkecepatan tinggi. "Tanpa acuan taktis, keputusan pengereman bergantung pada penilaian subjektif masinis," tulis KNKT dalam laporan tersebut.

"Dari KNKT sudah dijelaskan data-datanya, tetapi tidak ada kaitannya dengan menentukan posisi seseorang sebagai bersalah," kata AKBP I Dewa Anom Danujaya.

Penetapan tersangka ini memunculkan pertanyaan tentang arah penegakan hukum di sektor transportasi publik. Pengamat kebijakan perkeretaapian menilai bahwa fokus pada individu berisiko mengabaikan tanggung jawab sistemik. "Jika enam faktor yang diidentifikasi KNKT mayoritas adalah kegagalan sistem, maka memperkarakan masinis saja tidak akan mencegah terulangnya insiden serupa," ujar seorang analis transportasi yang meminta identitasnya tidak disebutkan.

Kecelakaan bermula saat sebuah taksi listrik mogok di perlintasan sebidang akibat gangguan kelistrikan, lalu dihantam KRL yang melintas. KRL tujuan Cikarang kemudian berhenti darurat di Stasiun Bekasi Timur, dan dalam posisi itulah KA Argo Bromo Anggrek menabraknya dari belakang. Gerbong belakang khusus wanita ringsek, menewaskan belasan penumpang.

Bagi pengguna kereta api di Jabodetabek, kasus ini menjadi ujian bagi komitmen pemerintah memperbaiki standar keselamatan. Kementerian Perhubungan dan PT KAI menghadapi tekanan untuk tidak hanya memperbaiki sinyal dan prosedur komunikasi, tetapi juga memastikan investigasi independen tidak berhenti di laporan. Tanpa pembenahan menyeluruh, kepercayaan publik terhadap moda transportasi massal yang menjadi tulang punggung mobilitas ibu kota bisa tergerus.

Ke depan, publik menanti apakah proses hukum terhadap AN akan diimbangi dengan audit keselamatan menyeluruh dan sanksi bagi pihak-pihak yang lalai dalam pemeliharaan sistem persinyalan. Jika tidak, pertanyaan besarnya adalah: apakah kecelakaan ini akan dikenang sebagai titik balik perbaikan, atau sekadar catatan kelam yang berulang?