Menkes Budi Gunadi Sadikin Masuk Bursa Dirjen WHO: Penugasan Prabowo dan Peta Persaingan Global
Baca dalam 60 detik
- Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin resmi menjadi salah satu dari lima kandidat Direktur Jenderal WHO, bersaing dengan wakil dari Qatar, Arab Saudi, Belgia, dan Spanyol.
- Pencalonan ini disebut sebagai penugasan langsung Presiden Prabowo Subianto, dengan proses seleksi berjenjang yang baru akan memunculkan tiga nama pada Januari 2027 dan pemilihan final pada Mei 2027.
- Jika terpilih, ini menjadi pertama kalinya Indonesia menempati kursi pimpinan tertinggi badan kesehatan global, dengan implikasi besar bagi diplomasi kesehatan dan industri farmasi nasional.
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menegaskan bahwa pencalonannya sebagai Direktur Jenderal Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) merupakan penugasan langsung dari Presiden Prabowo Subianto. Pernyataan itu disampaikan Budi di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Senin (28/9/2026), saat ia memilih tidak banyak berkomentar mengenai proses yang sedang berjalan. "Ya, doakan saja deh. Ini kan sudah ditugaskan oleh Bapak (Presiden)," ujarnya singkat.
Budi lantas menjelaskan bahwa mekanisme pemilihan Dirjen WHO masih panjang. Menurutnya, pada Januari 2027 mendatang, daftar kandidat akan dipangkas menjadi tiga nama. Baru setelah itu, pada Mei 2027, pemungutan suara final akan digelar. "Entar, nanti Januari kan ada diturunin jadi 3. Kemudian di bulan Mei pemilihannya, baru di bulan Mei tahun depan," tuturnya.
Masa pendaftaran calon Dirjen WHO sendiri resmi ditutup pada Kamis (24/9/2026). Hingga penutupan, tercatat lima tokoh dari lima negara berbeda mendaftar untuk menggantikan Tedros Adhanom Ghebreyesus, yang saat ini menjabat. Selain Budi, empat kandidat lain adalah Hanan Mohammed Al-Kuwari dari Qatar, Hanan Balkhy dari Arab Saudi, Hans Kluge dari Belgia, dan Maria Neira dari Spanyol. Kelimanya akan bersaing memperebutkan posisi puncak di badan kesehatan global tersebut.
Pencalonan Budi bukan sekadar dinamika internal WHO. Ini menandai langkah diplomasi kesehatan Indonesia yang lebih agresif di panggung multilateral. Selama ini, posisi strategis di lembaga-lembaga global jarang diisi oleh perwakilan Indonesia, meski negara ini merupakan salah satu populasi terbesar dunia dan memiliki pengalaman menangani pandemi, program imunisasi, serta tantangan kesehatan tropis. Kehadiran Budi di bursa kandidat memberi sinyal bahwa Jakarta ingin ikut menentukan arah kebijakan kesehatan global, bukan hanya menjadi penerima kebijakan.
Bagi pembaca di Indonesia, khususnya kalangan profesional dan investor, ada beberapa implikasi yang perlu dicermati. Pertama, jika Budi terpilih, Indonesia berpotensi memiliki akses lebih besar ke jaringan riset, pendanaan, dan kerja sama farmasi global. Kedua, kebijakan kesehatan dalam negeri bisa mendapatkan legitimasi internasional yang lebih kuat, terutama dalam hal standardisasi produk obat dan alat kesehatan. Ketiga, posisi di WHO dapat menjadi alat diplomasi untuk memperjuangkan kepentingan negara-negara berkembang dalam isu akses vaksin dan transfer teknologi.
"Ini kan sudah ditugaskan oleh Bapak (Presiden). Doakan saja," kata Budi Gunadi Sadikin, Menteri Kesehatan RI, di Jakarta, Senin (28/9/2026).
Meski demikian, persaingan tidak akan mudah. Hans Kluge, misalnya, adalah tokoh berpengaruh di WHO Eropa dengan rekam jejak panjang dalam kebijakan kesehatan publik. Hanan Balkhy dari Arab Saudi membawa pengalaman di bidang resistensi antimikroba, sementara Maria Neira dari Spanyol dikenal sebagai pakar kesehatan lingkungan. Sementara itu, Hanan Mohammed Al-Kuwari dari Qatar mewakili kekuatan baru di kawasan Teluk yang semakin aktif dalam pendanaan kesehatan global. Peta ini menunjukkan bahwa pemilihan Dirjen WHO tidak hanya soal kapasitas individu, tetapi juga soal geopolitik dan aliansi negara-negara anggota.
Dari sisi domestik, pencalonan Budi juga membuka diskusi tentang kesiapan Indonesia mengisi posisi kepemimpinan global. Selama ini, Indonesia sering dianggap sebagai kekuatan menengah yang belum optimal memanfaatkan posisinya di forum multilateral. Jika Budi berhasil, ini bisa menjadi preseden bagi kader-kader Indonesia lainnya untuk mencalonkan diri di organisasi internasional. Namun, jika gagal, pertanyaannya adalah seberapa serius Indonesia membangun basis dukungan diplomatik dan seberapa jauh strategi kampanye yang disiapkan.
Yang jelas, proses menuju Mei 2027 masih panjang. Dukungan dari negara-negara anggota WHO, terutama dari kawasan Asia Tenggara dan Afrika, akan menjadi kunci. Publik Indonesia, terutama pelaku usaha di sektor kesehatan dan farmasi, patut mengikuti perkembangan ini karena keputusan akhirnya bisa memengaruhi arah kebijakan kesehatan global yang berdampak langsung pada rantai pasok obat, harga vaksin, dan regulasi produk kesehatan di dalam negeri. Akankah Indonesia mampu mengonversi pencalonan ini menjadi pengaruh nyata di WHO, atau hanya menjadi catatan sejarah tanpa hasil?
