Heathrow Runway Ketiga Terancam Molor Empat Tahun, Burnham Enggan Bersuara

Rencana pembangunan runway ketiga Bandara Heathrow kembali menemui ketidakpastian setelah muncul konfirmasi bahwa target operasional 2035 tidak lagi realistis. Pihak bandara kini menargetkan izin perencanaan rampung pada 2029, dengan runway baru diperkirakan baru bisa beroperasi paling cepat 2039—mundur hingga empat tahun dari jadwal semula.

Penundaan ini muncul di tengah sikap dingin sejumlah politikus Partai Buruh. Andy Burnham, yang sebelumnya vokal mengkritik ekspansi bandara, menolak memberikan dukungan tegas saat ditemui di konferensi partai di Liverpool, Minggu (27/9). Ia menyebut isu ini sebagai "kontestasi" dan menegaskan bahwa keputusan akhirnya berada di tangan London beserta para anggota parlemennya.

"Saya tidak ingin langsung melompat sebelum melihat hasil konsultasi publik," ujar Burnham, merujuk pada proses konsultasi yang berlangsung sepanjang musim panas. Pernyataannya memperkuat kesan bahwa dukungan politik terhadap proyek senilai £33 miliar ini tidak lagi bulat.

Heathrow berencana menambah kapasitas hingga 756.000 penerbangan per tahun, naik dari batas saat ini 480.000. Untuk mewujudkannya, ratusan rumah harus dibongkar, sungai dialihkan, dan sebagian ruas M25 dipindahkan ke dalam terowongan. Meski demikian, bandara mengklaim proyek ini akan menciptakan 100.000 lapangan kerja dan mendongkrak perekonomian Inggris.

Oposisi terhadap proyek semakin keras. Tony Bosworth dari Friends of the Earth menilai penundaan empat tahun justru memperlemah argumen ekonomi yang sejak awal sudah diragukan. "Keuntungan apa pun dari ekspansi tidak sebanding dengan biaya sosial dan lingkungan yang ditanggung," katanya. Senada, Robert Barnstone dari Koalisi Tolak Runway Ketiga menegaskan bahwa warga Londonlah yang akan menanggung beban kebisingan dan polusi udara jika proyek tetap jalan.

Di sisi lain, serikat pekerja justru mendesak percepatan. Warren Kenny dari GMB London menyatakan setiap tahun penundaan berarti apprenticeships tidak dimulai, kontrak tidak diteken, dan upah tidak dibayarkan. "Proyek yang lebih lama dibangun bukan alasan untuk tidak membangunnya. Justru alasan untuk segera memulai," tegasnya. Sharon Graham dari Unite menambahkan bahwa proyek ini penting untuk menjamin pasar baja Inggris dan lapangan kerja berserikat.

Namun, dokumen Departemen Transportasi yang terbit musim panas lalu mengungkap sisi lain: bandara-bandara di Inggris dan Wales berpotensi kehilangan jutaan penumpang jika Heathrow diperluas. Analisis lanjutan bahkan menyebut lonjakan ekonomi yang diharapkan bisa jauh lebih kecil dari perkiraan menteri, sementara dampak kesehatan lokal berpotensi serius.

Juru bicara Heathrow bersikeras bahwa target awal memang ambisius dan fokus utama mereka adalah mengantongi izin perencanaan pada 2029. "Ini proyek nasional, 100% dibiayai swasta, yang akan menopang pertumbuhan dan posisi Inggris di ekonomi global," ujarnya.

Bagi Indonesia, dinamika ini menjadi cermin bagaimana proyek infrastruktur besar kerap tersandera tarik-menarik politik dan regulasi. Heathrow adalah hub utama bagi penerbangan internasional, termasuk rute dari Jakarta dan Denpasar. Penundaan ekspansi berarti kapasitas bandara tetap terbatas, yang dalam jangka panjang bisa memengaruhi harga tiket dan konektivitas penerbangan Indonesia ke Eropa. Selain itu, perdebatan soal dampak lingkungan versus pertumbuhan ekonomi juga relevan dengan rencana pembangunan bandara di dalam negeri.

Pertanyaannya kini: apakah pemerintah Inggris akan memilih mempercepat reformasi perencanaan demi mengejar target 2039, atau justru membiarkan proyek ini menjadi simbol kebuntuan politik yang berkepanjangan?