Prabowo Ingin Pendidikan Gratis, tapi Anggaran dan Buta Huruf Jadi Ujian Berat

Presiden Prabowo Subianto pada 18 September 2026 menyerukan agar biaya pendidikan di sekolah negeri dan perguruan tinggi negeri dibebaskan. Seruan itu langsung ditindaklanjuti dengan rapat terbatas di Istana Merdeka pada 23 September 2026 untuk merancang skema pendidikan gratis yang bermutu. Namun, pemerintah mengisyaratkan bahwa untuk jenjang perguruan tinggi, kebijakan ini akan diterapkan secara bertahap dengan mempertimbangkan kemampuan fiskal negara.

Gagasan ini bukan sekadar janji politik. Jika terealisasi, pendidikan gratis berpotensi menjadi salah satu kebijakan sosial paling berdampak dalam beberapa dekade terakhir. Pendidikan adalah pintu masuk bagi mobilitas sosial, peningkatan produktivitas, dan kemampuan bangsa beradaptasi dengan perubahan teknologi. Namun, ambisi besar ini berhadapan dengan realitas anggaran yang tidak elastis dan tantangan struktural yang belum tuntas.

Dalam pidato kenegaraan 14 Agustus 2026, Prabowo menegaskan bahwa pembangunan manusia adalah fondasi utama, dimulai dari pemenuhan kebutuhan dasar agar anak dapat belajar dengan baik. Kerangka ini sejalan dengan teori human capital yang dikembangkan Theodore W. Schultz (1961) dan Gary Becker (1964), yang melihat pendidikan sebagai investasi produktif, bukan sekadar belanja sosial. Amartya Sen (1999) bahkan menekankan bahwa pendidikan memperluas kemampuan manusia untuk memilih dan berpartisipasi dalam kehidupan sosial.

Meski capaian literasi dasar membaik, angka buta huruf yang tersisa tetap menjadi pekerjaan rumah besar. Ketika persentase kecil itu dikalikan dengan jumlah penduduk Indonesia yang ratusan juta, jumlah absolutnya tidak bisa diabaikan. Mereka yang buta huruf menghadapi keterbatasan akses kerja formal, layanan kesehatan, dan partisipasi politik. Pendidikan gratis harus menyentuh kelompok ini, bukan hanya mereka yang sudah berada di bangku sekolah.

Dari sisi pembiayaan, penghapusan biaya di sekolah dan kampus negeri memerlukan sumber dana yang jelas. Anggaran Pendidikan dalam APBN memang dialokasikan 20 persen, tetapi sebagian besar terserap untuk gaji guru dan operasional. Pemerintah perlu merancang ulang pos belanja, mencari efisiensi, atau menggali sumber penerimaan baru. Tanpa itu, janji pendidikan gratis bisa menjadi beban fiskal yang mengorbankan kualitas.

"Pendidikan gratis bukan hanya soal menghapus bayaran, tetapi memastikan kemampuan ekonomi orang tua tidak menentukan seberapa jauh anak dapat mengembangkan potensinya," demikian inti argumen yang sering disampaikan para ekonom pendidikan.

Bagi investor dan pelaku pasar, kebijakan ini membawa sinyal ganda. Di satu sisi, peningkatan kualitas SDM dapat mendorong produktivitas jangka panjang dan daya tarik investasi. Di sisi lain, kebutuhan pembiayaan besar berpotensi menekan ruang fiskal, yang bisa berdampak pada obligasi negara dan suku bunga. Dunia usaha juga perlu mencermati apakah lulusan yang dihasilkan nanti memiliki keterampilan yang relevan dengan kebutuhan industri.

Pemerintah menyadari bahwa kuliah gratis tidak bisa langsung diterapkan di semua kampus. Selain keterbatasan anggaran, kesenjangan kualitas antar-PTN dan antara Jawa dan luar Jawa menjadi tantangan. Jika tidak dikelola hati-hati, kebijakan ini bisa memperlebar ketimpangan akses. Karena itu, tahapan implementasi harus disertai peta jalan yang jelas, target terukur, dan evaluasi transparan.

Ke depan, pertanyaan krusialnya bukan hanya apakah pendidikan gratis bisa diwujudkan, tetapi apakah kebijakan ini akan benar-benar meningkatkan mutu pembelajaran dan menutup celah buta huruf. Tanpa perbaikan kualitas guru, kurikulum, dan infrastruktur, gratis biaya hanya akan menjadi simbol tanpa substansi. Publik berhak menuntut rincian skema, termasuk sumber dana dan jadwal pasti, agar janji ini tidak berhenti sebagai wacana.