Dana Insentif Pertanian Berkelanjutan Inggris Ludes dalam Enam Jam, Petani Terancam Batalkan Program Lingkungan

Skema insentif pertanian berkelanjutan (Sustainable Farming Incentive/SFI) Inggris untuk tahun 2026 habis dalam waktu hanya enam jam setelah dibuka pada Selasa pekan ini, memicu kemarahan dan kepanikan di kalangan petani yang menggantungkan hidup pada pembayaran lingkungan tersebut. Seorang petani dari Cambridgeshire, Peter Hatley, mengaku gagal mendaftar meski telah mempersiapkan diri sejak pukul 10 pagi karena sistem pendaftaran terus menampilkan pesan kesalahan. Ketika masalah teknis teratasi, dana sudah ludes.

Kejadian ini menyoroti kerentanan sistem pembayaran pertanian pasca-Brexit yang menggantikan skema Common Agricultural Policy (CAP) Uni Eropa. SFI dirancang untuk memberi imbalan kepada petani yang mengelola lahan secara ramah lingkungan, bukan sekadar produksi pangan. Namun, lonjakan permintaan yang luar biasa—dibandingkan dengan perebutan tiket konser Oasis—menunjukkan betapa banyak petani yang benar-benar membutuhkan dana tersebut untuk bertahan hidup.

Data sementara memperkirakan hingga 10.000 petani yang perjanjian pendanaannya berakhir Maret 2027 tidak dapat mengajukan permohonan atau memilih tidak melamar karena ketidakpastian. Pemerintah melalui Departemen Lingkungan, Pangan, dan Urusan Pedesaan (Defra) mengklaim telah mengalokasikan total £310 juta untuk perjanjian baru, termasuk tambahan £20 juta di luar £50 juta yang diumumkan Perdana Menteri pada Agustus. Namun, bagi banyak petani, angka itu tidak cukup dan prosesnya dinilai kacau.

"Kami sudah berusaha maksimal. Semuanya sudah diperiksa dan diperiksa ulang, tetapi bukan karena kesalahan kami, kami tetap ditolak. Saya sangat terkejut," ujar Hatley.

Hatley, yang mengelola pertanian keluarga seluas 240 hektar, mengatakan bahwa selama ini ia mampu bertahan menghadapi ketidakpastian panen. Namun, perubahan iklim telah menghapus asumsi tersebut. "Pada 2024 kami dilanda hujan ekstrem, 2025 kekeringan menekan hasil panen, dan tahun ini suhu mencapai 25 derajat Celsius di akhir September. Kami sudah di titik puncak. Kami tidak bisa melewati badai ini," tambahnya.

Martin Lines, CEO Nature Friendly Farming Network, menilai kecepatan habisnya dana mencerminkan "keputusasaan" yang melanda petani. Hal serupa dialami Mat Cole, petani dataran tinggi di Inggris selatan, yang baru bisa mengajukan permohonan pukul 15.50 dan langsung mendapat pesan kesalahan. "Saya pikir saya punya waktu sekitar satu minggu untuk melamar," katanya. Cole telah menggunakan dana sebelumnya untuk memperbaiki pagar tanaman, padang rumput, dan kualitas air. "Melihat jembatan ditarik begitu saja, ini sungguh memalukan," ujarnya.

Krisis ini bukan sekadar soal uang. Petani Inggris tengah menghadapi pukulan beruntun: hilangnya akses ke Basic Payment Scheme (BPS) pasca-Brexit, kenaikan harga bahan bakar dan input produksi akibat konflik global, serta cuaca ekstrem yang merusak panen. National Farmers' Union (NFU) mendesak pemerintah segera mengumumkan komitmen untuk skema SFI 2027. "Bagi bisnis penghasil pangan yang sudah mempertanyakan apakah mereka bisa bertahan tahun depan, kejelasan ini sangat krusial," tegas Robyn Munt, wakil presiden NFU.

Jika pendanaan tidak segera dipastikan, Hatley berencana membatalkan semua praktik ramah lingkungan yang telah ia bangun selama 20 tahun dan beralih ke monokultur jagung. "Saya akan menghapus semua kerja keras selama 20 tahun dan beralih ke monokultur jagung. Ini bukan ancaman, ini yang akan saya lakukan untuk keluarga saya. Hati kami akan hancur, tetapi anak-anak saya yang utama," katanya. Ia juga menyoroti dampak ekologis: burung skylark dan lapwing akan hilang, serangga dan capung akan menderita. "Jika saya katakan ini kepada orang lain, mungkin terdengar seperti pemerasan, tapi ini fakta bisnis. Bagaimana saya menjelaskan ke bank bahwa saya tidak bisa bayar KPR karena mengutamakan burung merpati dan burung pemangsa?"

Bagi Indonesia, dinamika ini menjadi cermin penting. Ketika negara maju seperti Inggris kesulitan mendanai transisi pertanian hijau, tekanan serupa bisa mengancam program-program lingkungan di negara berkembang. Indonesia memiliki skema serupa seperti Kartu Tani dan program perhutanan sosial, namun dengan anggaran terbatas. Ketergantungan pada komoditas ekspor seperti sawit dan karet juga membuat petani rentan terhadap guncangan iklim dan pasar global. Pelajaran dari Inggris menunjukkan bahwa tanpa jaring pengaman pendanaan yang stabil, upaya konservasi lingkungan di sektor pertanian bisa runtuh dalam hitungan jam.

Ke depan, pertanyaannya adalah apakah pemerintah Inggris akan mengubah mekanisme alokasi dana agar lebih adil dan dapat diprediksi, atau justru membiarkan petani memilih antara kelestarian lingkungan dan kelangsungan hidup ekonomi. Jika yang terakhir terjadi, bukan hanya ekosistem yang terdampak, tetapi juga ketahanan pangan nasional. Dunia, termasuk Indonesia, patut menyimak apakah insentif hijau akan menjadi norma atau sekadar janji yang menguap seiring habisnya anggaran.