Iran Tawarkan Buka Selat Hormuz dalam Enam Hari, AS Diminta Cabut Sanksi Minyak
Baca dalam 60 detik
- Teheran mengajukan proposal pembukaan kembali Selat Hormuz dalam waktu kurang dari sepekan dengan syarat Washington menghentikan sanksi ekspor minyak dan mencairkan aset yang dibekukan.
- Kesepakatan jalur sementara bersama Oman disebut telah final, tetapi sikap Arab Saudi yang menunda dukungan dan kekhawatiran terhadap pengaruh Israel menjadi ganjalan utama.
- Jika terwujud, harga minyak mentah dunia berpotensi mereda dari level 107 dolar AS per barel, meski risiko eskalasi militer di Bab al-Mandab masih membayangi.
Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi mengungkapkan bahwa pihaknya telah menyampaikan usulan resmi kepada pemerintahan Donald Trump untuk membuka kembali Selat Hormuz dalam waktu enam hari, dengan syarat Amerika Serikat mencabut sanksi terhadap ekspor minyak Iran, menghentikan operasi militer di semua front termasuk Lebanon, serta membebaskan sebagian aset Teheran yang dibekukan. Usulan itu disampaikan di sela-sela Sidang Umum PBB di New York, dan hingga akhir pekan lalu Araghchi masih menunggu jawaban dari Washington.
Proposal tersebut pada dasarnya mempercepat implementasi nota kesepahaman (MoU) yang ditandatangani kedua negara pada Juni lalu. Bedanya, dalam skema awal, perundingan program nuklir Iran baru akan dimulai 60 hari setelah kesepakatan. Dengan tawaran baru ini, Teheran bersedia membuka jalur pelayaran strategis tersebut lebih dulu, lalu memulai dialog nuklir pada hari berikutnya. Iran mengklaim telah mencapai kesepakatan dengan Oman mengenai rute sementara di Selat Hormuz dan siap mendaftarkan detailnya ke Organisasi Maritim Internasional (IMO).
Meski optimistis, jalan menuju kesepakatan tidak mulus. Arab Saudi yang semula diharapkan merestui rute Oman-Iran pekan lalu justru menarik dukungan, sebagian karena kemarahan atas serangan Houthi yang didukung Iran terhadap wilayah Saudi dalam sengketa masa depan Yaman. Iran mengaku telah meminta Houthi menghentikan serangan, tetapi membantah memiliki kendali penuh atas keputusan kelompok tersebut. Sementara itu, di dalam negeri Iran, sejumlah pejabat khawatir Israel akan memanfaatkan pengaruhnya untuk menjauhkan Trump dari proposal ini.
Bagi Amerika Serikat, rencana ini menyimpan dilema. Washington harus menekan Israel agar menghentikan perang di Lebanon, sesuatu yang secara politik sensitif. Israel juga diprediksi menolak memberikan Iran kendali jelas atas rute pelayaran di Selat Hormuz. Iran sendiri ingin tetap menguasai lalu lintas kapal untuk mencegah sejumlah kapal militer AS melintas. Isu seperti tarif tol atau biaya navigasi dari negara pesisir, Oman dan Iran, akan dibahas belakangan.
"Kami telah mengajukan rencana kepada AS melalui mediator bahwa jika syarat tertentu dipenuhi, selat akan dibuka dalam tujuh hari dan perundingan akan dimulai," ujar Araghchi kepada wartawan di New York.
Di sisi lain, Menteri Luar Negeri Inggris Ed Miliband bertemu Araghchi untuk pertama kalinya di New York. Pertemuan itu menjadi kontak pertama antara menteri kedua negara dalam setahun, sekaligus yang pertama sejak London melarang Islamic Revolutionary Guards Corps (IRGC) sebagai organisasi teroris pada Juli lalu. Miliband menegaskan komitmen Inggris terhadap kebebasan navigasi di Selat Hormuz dan mendukung solusi diplomatik, seraya mengingatkan Iran soal perilakunya di Inggris, termasuk ancaman terhadap komunitas Yahudi. Ia juga menuntut akses konsuler bagi pasangan Inggris yang dijatuhi hukuman 10 tahun penjara di Teheran.
Sejumlah faksi di Iran justru mendesak eskalasi konflik di tengah posisi Trump yang dianggap rentan menjelang pemilu sela. Mereka menilai krisis yang berlarut-larut saat ini tidak menguntungkan Teheran. Beberapa perwira IRGC bahkan mengaitkan isu Selat Hormuz dengan penutupan Bab al-Mandab, jalur sempit di barat daya Yaman yang kini dikuasai Houthi. Mayjen Rahim Safavi, tokoh militer senior Iran, memperingatkan bahwa jika AS memulai perang baru, front baru di Laut Merah dan Bab al-Mandab bisa terbuka.
Presiden Iran Masoud Pezeshkian dalam pidatonya di Sidang Umum PBB pekan lalu dinilai berhasil menyeimbangkan sikap menolak tunduk pada "pemukul AS" dengan keterbukaan terhadap dialog diplomatik. Ia juga mengusulkan arsitektur keamanan baru bersama negara-negara Teluk, termasuk yang selama ini menjadi sasaran serangan Iran. Panglima IRGC Mayjen Ahmad Vahidi memuji pidato tersebut sebagai seruan lantang bangsa Iran yang menggema hingga ke seluruh dunia.
Bagi Indonesia, perkembangan ini patut dicermati karena posisi Selat Hormuz sebagai jalur utama impor minyak mentah. Jika kesepakatan tercapai dan harga minyak global turun, tekanan terhadap subsidi energi dan inflasi domestik bisa berkurang. Sebaliknya, eskalasi di Bab al-Mandab dapat mengganggu jalur perdagangan dari Asia ke Eropa yang melewati Laut Merah, memukul ekspor nonmigas Indonesia. Pemerintah perlu menyiapkan skenario cadangan energi jika ketegangan berkepanjangan. Pertanyaannya, akankah Washington menerima tawaran Teheran sebelum pemilu sela, atau justru memilih mempertahankan tekanan militer di kawasan?
