Prancis Tolak Inggris dalam Kebijakan 'Made in Europe', Uni Eropa Terbelah

Prancis memimpin dorongan untuk mengecualikan Inggris dari kebijakan “Made in Europe” yang sedang dirancang Uni Eropa, sebuah langkah yang dapat membuat perusahaan-perusahaan Inggris tersingkir dari persaingan memasok teknologi rendah karbon dan mobil listrik ke negara-negara Eropa. Kebijakan ini masih dalam tahap negosiasi dan bertujuan melindungi industri Eropa dari kompetisi tidak sehat produk China yang disubsidi negara.

Perdana Menteri Inggris, Andy Burnham, mengangkat isu ini saat bertemu Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen di sela-sela Sidang Umum PBB pekan ini. Bagi Burnham, penyelesaian masalah ini telah menjadi salah satu prioritas utama dalam hubungan Inggris-Uni Eropa. Namun, Prancis justru memperkeras sikapnya dengan mendesak definisi sempit “Made in Europe” yang hanya mencakup 27 negara anggota UE.

“Uang pembayar pajak Eropa harus mendukung pekerja dan pabrik Eropa,” tegas Menteri Perindustrian Prancis Sébastien Martin kepada wartawan di Brussels, Kamis (24/9). Ketika ditanya tentang Inggris, ia menegaskan bahwa Inggris telah memilih keluar dari Uni Eropa beberapa tahun lalu. “Itu tidak berarti kita tidak berdiskusi atau tidak berdagang, tetapi pada dasarnya ada yang memilih proyek Eropa dan ada yang memutuskan untuk pergi,” ujarnya.

Menteri Eropa Prancis Benjamin Haddad, yang berbicara di London, juga tidak memberikan jaminan apa pun kepada pemerintah Burnham. “Pada akhirnya, jika Anda tidak menjadi bagian dari pasar internal dan tidak berkontribusi pada kapasitas keuangan pasar internal, Anda tidak mendapatkan perlindungan yang sama,” kata Haddad.

Jerman berada di kubu berseberangan. Menteri Urusan Ekonomi Jerman Katherina Reiche menyerukan kebijakan “Made with Europe” yang lebih inklusif, dengan memasukkan Inggris dan mitra dagang lain berdasarkan prinsip timbal balik. “Kita harus mengurangi ketergantungan unilateral dan kritis, tetapi kita tidak boleh mengisolasi diri dari dunia luar,” kata Reiche. Posisi ini didukung negara-negara Nordik yang secara tradisional menganut perdagangan terbuka. Wakil Perdana Menteri Swedia Ebba Busch bahkan menyatakan, “Kami selalu merindukan Inggris,” dan menekankan perlunya solusi seimbang karena beberapa negara Eropa non-UE tetap penting bagi pasar Eropa yang berfungsi.

Perdebatan sengit di dalam UE ini memunculkan pertanyaan tentang waktu pelaksanaan KTT reset hubungan UE-Inggris, yang sempat tertunda setelah Keir Starmer mundur sebagai perdana menteri. Sejak Burnham menjabat, belum ada tanggal pasti untuk pembicaraan yang seharusnya berlangsung pada 2026. Pejabat Inggris memperkirakan KTT akan digelar November, meskipun tanggal 6 November sebelumnya telah dibatalkan. Pada Desember, UE diperkirakan akan terlibat dalam negosiasi internal yang sulit mengenai anggaran tujuh tahun ke depan, yang berpotensi menyita perhatian para pemimpin UE.

Seorang diplomat UE menilai bahwa akan menjadi “risiko besar” jika pemerintah Inggris memaksa kesepakatan pada KTT musim gugur. “Ini menempatkan Inggris di sudut yang sulit, karena kriteria Made in Europe adalah proses yang sangat sulit untuk disepakati di antara 27 negara anggota,” ujarnya. Irlandia, yang memimpin negosiasi menteri UE, berharap ada kesepakatan pada Desember tentang IAA, termasuk ketentuan Made in Europe, antara Dewan UE dan Parlemen Eropa. Menteri Perusahaan Irlandia Peter Burke mengakui adanya perbedaan pandangan, namun yakin ada jalan menuju kesepakatan.

Menteri Pembangunan Ekonomi Polandia Michał Baranowski mengatakan masih terlalu dini untuk menentukan apakah negara seperti Swiss, Inggris, Jepang, Australia, dan Kanada akan masuk atau keluar. “Semua negara ini masih dalam pembahasan,” ujarnya, seraya menambahkan bahwa Inggris akan mendapatkan kejelasan status saat undang-undang UE disahkan. “Kami berada di tahap akhir, tetapi tahap akhir ini bisa memakan waktu,” katanya.

Juru bicara pemerintah Inggris menyatakan bahwa Inggris adalah mitra Eropa yang dekat dan terpercaya, berkomitmen pada keamanan bersama dan kerja sama ekonomi. “Kami akan terus berkomunikasi dengan UE mengenai Made in Europe dan bekerja sama sebagai mitra sepaham untuk mendorong pertumbuhan dan membuka perdagangan,” ujarnya.

Bagi Indonesia, kebijakan ini dapat menjadi cermin bagaimana blok ekonomi besar membangun tembok proteksi di sektor teknologi hijau. Jika UE semakin membatasi akses bagi negara non-anggota, Indonesia—yang tengah mengembangkan industri baterai dan kendaraan listrik—perlu mengantisipasi potensi hambatan ekspor ke Eropa. Selain itu, ketegangan internal UE dalam mendefinisikan “Made in Europe” menunjukkan bahwa bahkan sesama negara maju pun kesulitan menyeimbangkan proteksi industri dengan komitmen perdagangan bebas. Indonesia dapat memanfaatkan celah ini dengan memperkuat diplomasi dagang dan menjalin kemitraan strategis dengan negara-negara yang tidak termasuk dalam definisi sempit UE, seperti Inggris, Jepang, dan Kanada.

Ke depan, pertanyaannya adalah apakah UE akan mampu mencapai kesepakatan internal sebelum tekanan eksternal dari China dan Amerika Serikat semakin besar. Jika Prancis berhasil mempertahankan definisi sempit, Inggris dan mitra lainnya harus mencari jalur alternatif untuk tetap terhubung dengan pasar Eropa. Sebaliknya, jika Jerman dan negara Nordik menang, kebijakan ini bisa menjadi model kerja sama yang lebih inklusif. Apapun hasilnya, Indonesia perlu mengamati dengan saksama karena arah kebijakan ini akan memengaruhi peta perdagangan global dan transisi energi.