BRIN Perbarui AI Deteksi Karhutla, Prabowo Dorong Pencegahan Presisi Berbasis Desa

Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) memperbarui sistem kecerdasan buatan (AI) untuk mempercepat deteksi kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Kepala BRIN Arif Satria menyatakan bahwa teknologi tersebut akan terus disempurnakan agar mampu mengantisipasi titik api sejak dini. Pernyataan itu disampaikan usai rapat terbatas di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (24/9/2026) malam.

Langkah ini merespons pembentukan Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional (BPGMN) yang baru saja dikukuhkan Presiden Prabowo Subianto. BRIN diminta memperkuat sistem peringatan dini, khususnya pemantauan hotspot, yang selama ini sudah berjalan bersama Kementerian Kehutanan. Menurut Arif, kolaborasi lintas lembaga menjadi kunci karena karhutla tidak bisa ditangani secara sektoral.

Selain penguatan teknologi, Prabowo menekankan pendekatan pencegahan presisi berbasis desa. Masyarakat desa dinilai memiliki kedekatan dan rasa memiliki terhadap sumber daya alam di sekitarnya, sehingga lebih efektif menjadi garda terdepan. Kelompok Masyarakat Peduli Api (MPA) disebut sebagai contoh mekanisme yang sudah berjalan dan akan terus diperkuat.

“Presiden percaya masyarakat desa memiliki sense of belonging yang sangat tinggi terhadap sumber daya di sekitarnya,” ujar Arif Satria, mengutip arahan Prabowo.

Diskusi di Istana juga membahas solusi teknologi dan ekonomi. Beberapa inovasi yang dipertimbangkan antara lain water injection, pompa air di tingkat desa, serta bahan alternatif untuk pemadaman. Pendekatan ini diharapkan mempercepat respons sebelum api membesar.

Dari sisi ekonomi, pemerintah menyoroti pentingnya mata pencaharian masyarakat sekitar kawasan gambut. Arif menyebut ada 41 juta orang yang hidup di kawasan hidrologi gambut, sehingga perlu dipikirkan sumber penghidupan jangka pendek, menengah, dan panjang. Wacana yang mengemuka adalah pengembangan tanaman sagu, kopi, dan hortikultura. Sagu dinilai cocok untuk jangka panjang karena membutuhkan waktu sekitar delapan tahun, kopi untuk jangka menengah, dan hortikultura untuk jangka pendek.

Bagi pembaca di Indonesia, khususnya pelaku usaha dan investor, kebijakan ini membuka peluang sekaligus tantangan. Sektor agribisnis dan teknologi lingkungan berpotensi mendapat dorongan, misalnya penyediaan perangkat sensor, pompa, atau bibit unggul. Namun, keberhasilan sangat bergantung pada koordinasi pusat-daerah dan kepastian anggaran. Tanpa insentif yang jelas, program pencegahan berbasis desa bisa jalan di tempat.

Di sisi lain, perusahaan yang bergerak di sektor kehutanan, perkebunan, dan energi perlu mencermati regulasi baru terkait BPGMN. Badan ini berpotensi memperketat pengawasan lahan gambut, yang berarti risiko operasional dan kepatuhan meningkat. Investasi pada praktik ramah lingkungan dan pelibatan masyarakat akan menjadi nilai tambah di mata pemerintah dan pasar global.

Ke depan, efektivitas AI dan pendekatan desa akan diuji pada musim kemarau berikutnya. Pertanyaannya, apakah teknologi canggih dan partisipasi warga mampu menekan titik api secara signifikan, atau justru terkendala oleh lemahnya penegakan hukum dan konflik lahan? Publik akan menantikan bukti nyata, bukan sekadar pernyataan di atas podium.