Wamendikdasmen Tegaskan Ekskul Kadet Bukan Cetak Prajurit, Fokus pada Karakter dan Bela Negara

Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Wamendikdasmen) Atip Latipulhayat menegaskan bahwa ekstrakurikuler Korps Kadet Republik Indonesia (KKRI) tidak dirancang untuk membentuk siswa menjadi prajurit. Menurutnya, program ini bertujuan memperkuat karakter generasi muda melalui penanaman kesadaran bela negara, bukan menghadirkan budaya militer di lingkungan sekolah.

"Kehadiran ekstrakurikuler KKRI ini menurut saya sangat tepat, dan tidak wajib. Ketika sekolah menyelenggarakan pembinaan kesadaran bela negara, maka sebetulnya sekolah sedang memenuhi hak yang dimiliki oleh murid-murid kita," ujar Atip dalam acara peluncuran KKRI, Kamis (24/9).

Pernyataan tersebut merespons kekhawatiran sebagian pihak bahwa kehadiran program bernuansa kedisiplinan militer di sekolah dapat mengarah pada militarisasi pendidikan. Atip menekankan bahwa KKRI bersifat sukarela dan lebih menitikberatkan pada pembentukan watak serta kecintaan pada tanah air.

Kemendikdasmen telah menyiapkan sejumlah langkah agar ekstrakurikuler ini memiliki landasan yang jelas di satuan pendidikan. Selain keputusan menteri, Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kemendikdasmen diterbitkan sebagai pedoman teknis. "KKRI di tingkat pendidikan menengah ini sudah siap untuk dilaksanakan. Harus kita kawal pelaksanaannya untuk mencapai tujuan sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi kita," tambah Atip.

Program ini merupakan kolaborasi antara Kementerian Pertahanan (Kemenhan) dan Kemendikdasmen. Kepala Badan Cadangan Nasional (Kabacadnas) Kemenhan Letjen TNI Gabriel Lema menyatakan bahwa bagi pelajar, bela negara dapat diwujudkan melalui tindakan sederhana seperti belajar tekun, disiplin, serta menghormati guru dan orang tua. "Hari ini kita tidak sekadar meluncurkan sebuah kegiatan ekstrakurikuler, tetapi juga terus membuka ruang-ruang bagi generasi muda dalam kaitan pembinaan, dalam rangka membangun karakter dan menumbuhkan kecintaan kepada tanah air," kata Gabriel.

Kemenhan memastikan jajaran TNI dari tingkat Kodam, Korem, Kodim, hingga Koramil akan dilibatkan dalam pelaksanaan KKRI. Kepala Biro Informasi Pertahanan Setjen Kemhan Brigjen Rico Ricardo Sirait menjelaskan bahwa program ini bersifat sukarela dan Kemenhan berperan aktif memfasilitasi melalui Sekretariat KKRI di berbagai tingkatan. "Metode offline (luring) atau tatap muka. Pelaksanaan pembelajaran di sekolah didampingi oleh guru pendamping yang bersinergi dengan Sekretariat Daerah di tingkat Kodam, Korem, Kodim, hingga Koramil. Pengajar dan pendamping difokuskan pada penguatan materi karakter, budi pekerti, dan wawasan kebangsaan," ujar Rico.

Selain tatap muka, KKRI juga menyediakan metode daring melalui platform kkri.id. Seluruh siswa SMA/SMK/MA sederajat dapat mendaftar menggunakan akun Google. Pembelajaran digital dirancang agar relevan dengan generasi muda. "Melalui kolaborasi lintas kementerian dan dukungan perangkat wilayah ini, Kemhan berharap program KKRI dapat menjadi sarana pembinaan yang positif, mudah diakses, dan bermanfaat nyata bagi pengembangan masa depan generasi muda Indonesia," pungkas Rico.

Ke depan, efektivitas KKRI akan bergantung pada pengawasan pelaksanaan di daerah dan penerimaan publik. Pertanyaan krusialnya: apakah program ini benar-benar memperkuat karakter tanpa terjebak pada formalitas militeristik, atau justru menimbulkan beban baru bagi sekolah dan siswa?