Hotspot Karhutla Menurun, tapi Kalteng Melonjak 673 Titik: Alarm Baru bagi Pemerintah

Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengungkapkan bahwa jumlah titik panas (hotspot) kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di beberapa provinsi mengalami penurunan signifikan. Namun, ia menyoroti lonjakan drastis di Kalimantan Tengah yang mencapai 673 titik, menjadikannya wilayah paling kritis saat ini.

Data yang disampaikan Raja Juli seusai rapat terbatas di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (24/9), menunjukkan perbaikan di sejumlah daerah: Jambi dari enam titik menjadi satu, Sumatera Selatan dari 17 menjadi 11, dan Kalimantan Selatan dari 68 menjadi 23. Meski demikian, ia menegaskan bahwa perhatian utama tetap tertuju pada Kalteng dan Kalsel. "Konsentrasi kita memang masih di dua provinsi itu," ujarnya.

Penurunan di beberapa wilayah tidak serta-merta menandakan berakhirnya ancaman. Fluktuasi hotspot yang tajam, terutama di Kalteng, mengindikasikan bahwa faktor cuaca dan aktivitas manusia masih menjadi pemicu utama. Raja Juli mengklaim dirinya terus turun ke lapangan untuk memantau kondisi terkini.

Presiden Prabowo Subianto menunjukkan kepedulian khusus terhadap karhutla di lahan gambut. Hal ini diungkapkan Raja Juli, yang menyebut bahwa diskusi mengenai gambut akan segera dilakukan. "Presiden sangat concern soal gambut. Nanti kita bahas dan saya sampaikan hasilnya," kata dia.

Pada hari yang sama, Prabowo mengundang sejumlah akademisi ke Istana untuk membahas penanganan karhutla. Hadir antara lain Bagus Muljadi dari Nottingham University, Azwar Maas dari Universitas Gadjah Mada, Zakaria Amsari dari Universitas Tanjungpura, dan Indratmo Soekarno dari ITB. Turut serta Kepala BMKG Teuku Faisal Fathani dan Kepala BRIN Arif Satria.

"Saya kira sangat baik sekali Bapak Presiden punya concern soal gambut. Mungkin nanti kita akan diskusikan dan nanti saya sampaikan hasil ratas nanti ke teman-teman," ujar Raja Juli.

Keterlibatan para pakar dan lembaga penelitian menandakan bahwa pemerintah ingin mengambil langkah berbasis sains dalam menangani karhutla. Lahan gambut menjadi fokus karena sifatnya yang mudah terbakar dan sulit dipadamkan, terutama saat kemarau panjang. Kebakaran di gambut juga melepaskan emisi karbon dalam jumlah besar, memperparah perubahan iklim.

Bagi Indonesia, penanganan karhutla bukan hanya soal lingkungan, tetapi juga berdampak pada ekonomi, kesehatan, dan hubungan internasional. Asap lintas batas sering memicu protes dari negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura. Selain itu, sektor pariwisata dan penerbangan bisa terganggu jika kabut asap menebal.

Pemerintah diminta tidak lengah meski ada perbaikan di beberapa titik. Kombinasi pemantauan satelit, penegakan hukum terhadap pembakaran lahan, dan restorasi gambut menjadi kunci. Tanpa langkah konkret, lonjakan hotspot di Kalteng bisa menjadi awal krisis yang lebih luas.

Ke depan, publik akan menantikan hasil rapat terbatas yang dijanjikan Raja Juli. Apakah pemerintah mampu menekan angka hotspot secara konsisten, ataukah ini hanya jeda sebelum gelombang karhutla berikutnya? Waktu yang akan membuktikan, tetapi kesiapan infrastruktur dan koordinasi lintas sektor tidak bisa ditawar.