Raksasa Bisnis AS Lawan Rencana Larangan Ekspor Diesel Trump: Harga Justru Bisa Meledak

Sejumlah organisasi bisnis paling berpengaruh di Amerika Serikat menyampaikan keberatan resmi terhadap rencana pemerintahan Presiden Donald Trump untuk melarang ekspor diesel. Dalam surat bersama yang dikirim pekan ini, mereka memperingatkan bahwa kebijakan semacam itu berpotensi menaikkan harga bahan bakar di dalam negeri, bukan menurunkannya seperti yang diharapkan.

Surat tersebut ditandatangani oleh U.S. Chamber of Commerce, Business Roundtable, National Association of Manufacturers, American Petroleum Institute, serta puluhan asosiasi lain. Mereka menilai pembatasan ekspor akan mengurangi produksi kilang, mempersempit pasokan, dan pada akhirnya membebani konsumen, petani, serta pengusaha angkutan. "Anda diminta oleh sebagian pihak untuk melarang atau membatasi ekspor diesel demi menurunkan harga, padahal yang terjadi justru sebaliknya," tulis mereka dalam surat yang dikirim Rabu lalu.

Wacana ini muncul di tengah tekanan politik yang meningkat menjelang pemilihan sela. Para legislator dari negara bagian pertanian seperti Iowa mendesak tindakan konkret untuk menekan biaya bahan bakar. Data AAA menunjukkan harga diesel rata-rata nasional mencapai US$6,51 per galon pada Kamis, atau US$2,82 lebih mahal dibanding periode yang sama tahun lalu. Trump sendiri mengaku telah mengusulkan gagasan larangan ekspor dalam diskusi internal administrasi, sebuah pernyataan yang mengejutkan kalangan industri minyak.

Menteri Keuangan Scott Bessent menyatakan Gedung Putih sedang mengkaji kelayakan larangan tersebut, baik secara penuh maupun sebagian, dengan mempertimbangkan kapasitas kilang nasional. Namun, laporan Politico yang mengutip sumber anonim menyebut administrasi tengah menyiapkan rencana larangan ekspor selama 90 hari. Isu ini sempat menekan harga kontrak berjangka diesel dan saham perusahaan kilang AS. Menteri Energi Chris Wright, veteran industri minyak, menegaskan bahwa yang sedang dibahas bukan larangan, melainkan cara paling efisien untuk mengalirkan lebih banyak diesel ke pasar domestik tanpa mengganggu pasokan bensin dan avtur.

Para analis energi memperingatkan bahwa larangan ekspor hanya akan menyebabkan penurunan harga diesel jangka pendek di beberapa wilayah AS, sebelum akhirnya melonjak kembali karena kilang mengurangi produksi. Konteks global memperumit situasi: serangan Ukraina terhadap kilang Rusia telah memaksa Moskow melarang ekspor diesel, sementara Iran dan sekutunya di Houthi terus mengganggu kilang di Timur Tengah dan mengancam tanker di Selat Hormuz. Dalam kondisi pasokan dunia yang sudah ketat, menghapus ekspor AS berpotensi memicu gejolak harga energi internasional.

Bagi Indonesia, kebijakan energi AS selalu memiliki efek berantai. Sebagai importir bahan bakar, terutama diesel, Indonesia sangat sensitif terhadap fluktuasi harga minyak dunia. Jika larangan ekspor AS benar-benar diberlakukan dan memicu kenaikan harga global, biaya impor BBM dalam negeri bisa membengkak, memberi tekanan tambahan pada subsidi energi dan inflasi. Pemerintah perlu mengantisipasi kemungkinan lonjakan harga minyak mentah dan produk olahan, serta memperkuat diversasi sumber pasokan. Selain itu, ketegangan di Selat Hormuz dapat mengganggu jalur pelayaran tanker menuju Asia, termasuk Indonesia, yang mengimpor sebagian besar kebutuhan minyak dari Timur Tengah.

"Yang sedang dibahas adalah cara paling efisien untuk mengalirkan lebih banyak diesel ke Amerika Serikat dan menjaga aliran maksimum bensin, avtur, dan produk lainnya," ujar Menteri Energi Chris Wright, mengutip wawancara dengan media.

Keputusan akhir ada di tangan Trump. Namun, dengan oposisi dari hampir seluruh ekosistem bisnis dan peringatan para ekonom, langkah membatasi ekspor diesel tampak semakin berisiko secara politik dan ekonomi. Pertanyaannya kini: akankah Gedung Putih tetap menempuh jalur yang ditentang dunia usaha demi meraup suara di negara bagian pertanian, atau memilih stabilitas pasar energi yang lebih luas?