Intelijen Denmark: Rusia Bisa Serang Negara NATO dalam Hitungan Bulan

Dinas intelijen pertahanan Denmark (DDIS) merilis laporan pada Kamis (24/9) yang menyatakan bahwa Rusia berpotensi meluncurkan serangan militer terbatas terhadap salah satu negara anggota NATO dalam beberapa bulan mendatang. Peringatan ini menjadi salah satu yang paling blak-blakan dari komunitas intelijen Barat sejak invasi Ukraina dimulai.

Dalam laporan tersebut, DDIS menyebut adanya “risiko rendah namun terus tumbuh” bahwa Moskow akan melakukan serangan jarak jauh terhadap infrastruktur NATO yang mendukung Ukraina, atau mengirim pasukan dalam jumlah kecil untuk melakukan insersi terbatas ke negara tetangga—bahkan tanpa tanda pengenal resmi. Skenario ini dinilai sebagai bagian dari strategi perang hibrida yang bertujuan mengalihkan perhatian dan sumber daya Eropa dari Ukraina.

Peringatan itu muncul hanya beberapa jam setelah kebakaran melanda stasiun satelit Starlink di Polandia tengah. Wakil Perdana Menteri Polandia, Krzysztof Gawkowski, menyebut insiden tersebut sebagai “tindakan sabotase” yang dirancang untuk melumpuhkan stasiun tersebut. Kebakaran itu mengganggu akses internet bagi sejumlah institusi, termasuk militer Ukraina. Gawkowski menambahkan bahwa banyak tanda mengarah pada doktrin serangan baru Rusia, meski ia mengakui belum ada pihak yang secara resmi dituding bertanggung jawab.

Starlink telah menjadi tulang punggung komunikasi militer Ukraina. Insiden di Polandia ini melengkapi serangkaian dugaan operasi sabotase Rusia di infrastruktur Eropa yang mendukung Ukraina. Awal bulan ini, Jerman secara terbuka menuduh Rusia berada di balik upaya serangan drone di Bandara Leipzig/Halle. Sejumlah insiden lain, seperti kebakaran di pabrik drone dan sabotase jalur kereta, juga tengah diselidiki kemungkinan kaitannya dengan Moskow. Rusia membantah semua tuduhan tersebut.

Laporan DDIS juga menyoroti bahwa Rusia kemungkinan akan mengintensifkan serangan hibrida dengan “konsekuensi lebih besar” bagi negara-negara Eropa. Bentuknya bisa berupa serangan siber yang melumpuhkan fungsi sosial maupun sabotase yang berisiko menimbulkan korban jiwa. Sumber yang memahami pemikiran Kremlin menyatakan bahwa komando militer Rusia yakin sejumlah negara NATO terlibat langsung dalam perang melawan Rusia—bukan hanya memasok senjata dan intelijen, tetapi juga membantu mengarahkan rudal dan drone. Keyakinan itu menjadi dasar bagi Moskow untuk merasa berhak membalas dengan cara serupa.

Tujuan utama operasi Rusia, menurut laporan tersebut, adalah mengalihkan sumber daya Eropa dari Ukraina dan memperdalam perpecahan di dalam NATO jika aliansi gagal menyepakati respons kolektif. DDIS menilai invasi besar-besaran ke negara NATO tetap “sangat tidak mungkin”, namun secara mencolok menambahkan bahwa hal itu “tidak dapat dikesampingkan”.

Yang menjadi sorotan adalah potensi uji coba terhadap Pasal 5 Piagam NATO, yang mewajibkan pertahanan kolektif. DDIS memperingatkan adanya risiko bahwa Rusia menilai negara-negara NATO tidak akan merespons secara bersatu, terutama jika Moskow percaya Amerika Serikat di bawah Donald Trump tidak mampu atau tidak mau membela sekutu Eropanya. Kekhawatiran ini telah lama menghantui anggota NATO, dan diperparah oleh pernyataan Perdana Menteri Slovakia, Robert Fico, pekan lalu, yang meragukan komitmen negaranya terhadap prinsip pertahanan kolektif. Fico, yang dikenal dekat dengan Kremlin, menyatakan tidak ingin Slovakia terseret konflik militer “hanya karena Pasal 5”.

“Semakin besar kebebasan Putin untuk bertindak, semakin berbahaya dunia bagi semua orang,” tegas Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy dalam pidatonya di Sidang Umum PBB, Rabu (23/9). Ia juga memperingatkan bahwa Rusia terus mengancam Moldova, Polandia, dan negara-negara Baltik.

Bagi Indonesia, eskalasi ketegangan Rusia-NATO ini bukan sekadar berita jauh. Sebagai negara non-blok yang menjaga hubungan baik dengan kedua kubu, Indonesia berisiko terdampak pada stabilitas harga energi dan pangan global jika konflik meluas. Ketegangan di Eropa dapat mengganggu rantai pasok dan meningkatkan volatilitas pasar keuangan, yang pada akhirnya memengaruhi anggaran subsidi dan daya beli masyarakat. Selain itu, Indonesia perlu mencermati bagaimana perang hibrida—terutama serangan siber—dapat menjadi preseden buruk bagi keamanan siber nasional, mengingat infrastruktur digital dalam negeri juga menghadapi ancaman serupa.

Dengan laporan intelijen Denmark ini, pertanyaannya bukan lagi apakah Rusia akan menguji NATO, melainkan seberapa siap aliansi itu menghadapi provokasi yang dirancang untuk memecah belah. Jika solidaritas NATO goyah, dampaknya akan terasa jauh melampaui perbatasan Eropa—termasuk bagi negara-negara yang memilih netral seperti Indonesia.