Dewan Kota Glasgow Pecat 23.000 Karyawan demi Kontrak Baru: Langkah Kontroversial Picu Kemarahan Serikat

Dewan Kota Glasgow resmi mengirimkan surat pemberhentian kepada lebih dari 23.000 anggota staf non-pengajar, sebuah langkah dramatis yang akan diikuti dengan penawaran kontrak baru mulai 1 Januari. Keputusan ini diambil setelah pembicaraan upah dengan serikat pekerja GMB, Unison, dan Unite menemui jalan buntu, memicu kemarahan dan potensi konflik industrial besar.

Kebijakan yang dikenal sebagai "fire and rehire" ini merupakan buntut dari upaya dewan mengganti sistem pengupahan dan gradasi yang lama, yang sebelumnya dinyatakan diskriminatif terhadap pekerja perempuan. Sistem baru diharapkan menyelesaikan masalah kesetaraan upah, namun konsekuensinya, sekitar 11% karyawan akan mengalami penurunan pendapatan, dengan pemotongan terbesar mencapai £11.500 per tahun. Sementara itu, 63% staf diproyeksikan menerima kenaikan atau tidak mengalami perubahan gaji.

Direktur Komunikasi dan Tata Kelola Perusahaan Dewan Kota Glasgow, Colin Edgar, menuduh Unison telah "mengkhianati" anggotanya sendiri karena menolak melakukan pemungutan suara atas tawaran yang diajukan. Ia menegaskan bahwa dewan telah berupaya maksimal, termasuk meningkatkan perlindungan upah dari enam menjadi dua belas bulan bagi mereka yang terdampak. "Tidak ada jalan maju yang disepakati antara dewan dan serikat pekerja gabungan," ujarnya.

"Staf Dewan Kota Glasgow tidak akan terburu-buru menerima kesepakatan buruk hanya karena tekanan tenggat waktu yang sewenang-wenang. Keputusan dewan untuk memberhentikan pekerja tidak membantu siapa pun, dan Glasgow City Council berisiko dicap sebagai pemberi kerja yang pariah jika menolak bernegosiasi dengan iktikad baik," tegas Mandy McDowall, penyelenggara regional Unison Scotland.

Senada, Graham McNabb dari Unite the Union memperingatkan bahwa jika dewan melanjutkan rencana tersebut, serikat akan merespons dengan kekuatan penuh. Sebelumnya, GMB dan Unite mengklaim telah mengamankan tambahan dana £110 juta untuk paket penyelesaian, namun Unison menilai dana itu hanya untuk penyesuaian dan tunggakan, bukan untuk membantu mereka yang terkena pemotongan gaji.

Krisis ini bukan yang pertama bagi Glasgow City Council. Sebelumnya, dewan telah membayar sekitar £770 juta setelah terungkap bahwa pekerja perempuan di sektor seperti katering dan kebersihan menerima upah hingga £3 per jam lebih rendah daripada rekan pria di bidang seperti pengumpulan sampah. Skema evaluasi pekerjaan baru dirancang untuk menutup celah tersebut, tetapi implementasinya justru memicu gejolak baru.

Bagi Indonesia, kasus ini menjadi cermin bagaimana reformasi sistem pengupahan yang bertujuan mulia dapat memicu resistensi jika tidak disertai komunikasi dan perlindungan transisi yang memadai. Di tengah dorongan pemerintah untuk meningkatkan daya saing dan keadilan upah, pelajaran dari Glasgow menunjukkan pentingnya dialog sosial yang inklusif. Perusahaan dan pembuat kebijakan di dalam negeri perlu memastikan bahwa setiap perubahan struktur upah tidak menimbulkan korban di kalangan pekerja rentan, terutama perempuan yang sering terdampak kebijakan diskriminatif.

Dengan tenggat waktu 1 Januari yang semakin dekat, tekanan publik dan potensi aksi mogok kerja semakin membayangi. Serikat pekerja diperkirakan akan melawan keras, dan jika tidak ada penyelesaian damai, aksi industrial besar-besaran sulit dihindari. Pertanyaannya, akankah dewan menawarkan konsesi tambahan atau justru bersikeras pada jalur konfrontatif yang dapat melumpuhkan layanan publik di Glasgow?