Senator AS Pertanyakan Peran Lingkaran Trump dalam Pembatalan Kasus Adani

Dua senator Amerika Serikat dari Partai Demokrat, Elizabeth Warren dan Richard Blumenthal, kembali menekan Departemen Kehakiman (DOJ) untuk menjelaskan pembatalan kasus suap dan penipuan terhadap miliarder India Gautam Adani. Dalam surat yang dikirim Rabu (24/9) kepada Jaksa Agung Todd Blanche, mereka mempertanyakan apakah orang-orang dekat Presiden Donald Trump turut campur dalam keputusan tersebut.

Kasus ini mencuat setelah laporan The New York Times mengungkap bahwa Adani, yang diwakili salah satu pengacara pribadi Trump, menyatakan kesediaan menggelontorkan investasi US$10 miliar di AS sebagai upaya menyelesaikan perkara pidana. Hakim federal yang menangani perkara menegaskan investasi itu tidak memengaruhi keputusan DOJ, namun transaksi tersebut tetap memicu kecurigaan adanya imbal dagang antara kepentingan bisnis dan proses hukum.

Adani didakwa pada 2024 di New York karena diduga terlibat skema suap dan penipuan dengan membayar pejabat India untuk mengamankan kontrak bagi salah satu perusahaannya. Ia membantah semua tuduhan. Pada Mei, jaksa tiba-tiba mengajukan permohonan penghentian perkara setelah Adani mengganti tim kuasa hukumnya dengan firma yang dipimpin Robert Giuffra Jr dan menyodorkan tawaran investasi tersebut. Hakim federal di New York menyetujui permintaan itu pada Agustus, meski menyoroti "kejanggalan" dalam keputusan yang disebutnya "sangat tidak biasa".

Surat terbaru ini merupakan yang kedua kalinya Warren dan Blumenthal mendesak Blanche. Pada Juni, mereka telah mengirim permintaan serupa, tetapi tidak mendapat tanggapan. Sejak itu, sejumlah fakta baru mencuat, termasuk dugaan bahwa Boris Epshteyn, anggota tim hukum pribadi Trump yang juga penasihat informal, membantu Adani. Laporan lain menyebut Donald Trump Jr bertemu Adani pada November 2025, sebelum kasus dihentikan. Juru bicara Trump Jr membantah pertemuan itu terkait dengan tindakan DOJ, sementara perwakilan Epshteyn menyatakan kliennya tidak pernah dipekerjakan Adani maupun Grup Adani.

Dalam suratnya, kedua senator menuntut rincian tawaran investasi, termasuk daftar pegawai DOJ yang hadir saat tawaran diajukan, syarat-syaratnya, serta waktu dan lokasinya. Mereka juga mempertanyakan apakah pegawai DOJ mengetahui peran Epshteyn dan apakah ada kontak antara Trump Jr atau perwakilannya dengan pejabat DOJ terkait Adani. "Kami juga prihatin dengan keterlibatan dua pengacara pribadi Presiden Trump dalam kasus ini, dan sejauh mana hal itu mengungkap pengaruh politik serta perlakuan istimewa bagi orang dalam yang memiliki koneksi di DOJ," tulis mereka.

"Detail baru ini terus menimbulkan kekhawatiran tentang penilaian DOJ, dan sejauh mana DOJ bersedia serta mampu menuntut pelaku kejahatan kerah putih di bawah Presiden Trump."

— Elizabeth Warren dan Richard Blumenthal, dalam surat kepada Jaksa Agung Todd Blanche

Kasus Adani menjadi contoh terbaru dari serangkaian perkara pidana yang diminta dihentikan oleh jaksa di era Trump, memicu pertanyaan tentang independensi penegakan hukum. Hakim-hakim federal sebelumnya juga menyuarakan keheranan atas permintaan serupa di sejumlah kasus. Bagi Indonesia, perkembangan ini patut dicermati karena Adani Group memiliki jejak investasi di sektor energi dan infrastruktur Tanah Air, termasuk proyek pelabuhan dan pembangkit listrik. Ketidakpastian hukum di AS dapat memengaruhi iklim investasi global dan persepsi risiko terhadap konglomerat yang tengah berekspansi di pasar berkembang.

Jika DOJ gagal memberikan penjelasan memadai sebelum 5 Oktober, tekanan politik diperkirakan meningkat menjelang musim kampanye. Publik dan investor akan menanti apakah institusi penegak hukum AS mampu menjaga jarak dari kepentingan politik, atau justru memperdalam preseden bahwa koneksi politik dapat menjadi alat negosiasi di ruang sidang.