Indonesia Tawarkan Model Transisi Berkeadilan di Iklim PBB, Jumhur: Pertumbuhan dan Lingkungan Harus Sejalan

Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH) Moh. Jumhur Hidayat menegaskan bahwa Indonesia tidak hanya berbicara soal target iklim, tetapi telah menerjemahkannya ke dalam aksi lintas sektor yang menyatukan pertumbuhan ekonomi, ketahanan energi, pengentasan kemiskinan, dan perlindungan lingkungan. Pesan itu disampaikan dalam Interactive Leaders Dialogue pada Climate Summit 2026 on Climate Action and the Just Transition, rangkaian Sidang Majelis Umum PBB ke-81 di New York, Rabu (23/9/2026).

Forum yang dibuka Sekretaris Jenderal PBB António Guterres ini dihadiri sejumlah kepala negara dan pemerintahan, termasuk Presiden Türkiye Recep Tayyip Erdoğan, Perdana Menteri Australia Anthony Albanese, Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen, Presiden Palau Surangel Whipps Jr., dan Perdana Menteri Barbados Mia Mottley. Pertemuan ini menjadi panggung bagi negara-negara untuk menunjukkan komitmen konkret menjelang COP31 di Antalya, Turki, dengan tiga fokus utama: percepatan penurunan emisi, pembiayaan terjangkau bagi negara berkembang, serta penguatan adaptasi dan ketahanan iklim.

Dalam pidatonya, Jumhur menekankan bahwa Persetujuan Paris tetap menjadi kompas, namun ruang untuk menjaga kenaikan suhu di bawah 1,5 derajat Celsius semakin sempit. "Tugas kita adalah menjembatani komitmen global menjadi hasil nyata, dengan berpedoman pada keadilan serta prinsip tanggung jawab bersama yang berbeda-beda sesuai kemampuan masing-masing," ujarnya. Ia menambahkan bahwa paradigma pembangunan Indonesia jelas: pertumbuhan dan perlindungan lingkungan harus maju bersama.

Indonesia memaparkan sejumlah aksi nyata: pengurangan emisi dari limbah dan metana, dekarbonisasi industri, pembangunan industri rendah karbon, penerapan carbon capture, utilisation and storage (CCUS) secara bertanggung jawab, pengembangan energi surya skala besar, serta penerapan bahan bakar B50 untuk memperkuat ketahanan energi. Pengembangan kendaraan listrik juga menjadi bagian dari transformasi industri rendah karbon dan penguatan nilai tambah di dalam negeri.

"Transisi harus adil, tertib, dipimpin negara, dan berpusat pada rakyat. Keberhasilan tidak hanya diukur dari teknologi atau nilai investasi, melainkan juga dari keterjangkauan energi, kerja layak, nilai tambah lokal, perlindungan kelompok rentan, serta manfaat lingkungan yang nyata," tegas Jumhur.

Selain sesi utama, Indonesia menggelar tiga Solution Dialogues yang membahas pembiayaan iklim, pembiayaan adaptasi di era overshoot, dan pengurangan metana. Dalam dialog pembiayaan, Indonesia menekankan bahwa dana harus mengikuti kebutuhan implementasi NDC dan Rencana Adaptasi Nasional (NAP), mulai dari penyiapan program, teknologi, peningkatan kapasitas, pelaksanaan, transparansi, hingga pembelajaran. Hibah dan pembiayaan sangat konsesional tetap krusial untuk data risiko, sistem peringatan dini, perlindungan ekosistem, kapasitas pemerintah daerah, dan aksi komunitas. Indonesia juga mendorong dukungan loss and damage yang tepat waktu, memadai, dan mudah diakses.

Pengurangan metana menjadi contoh aksi iklim yang berdampak langsung pada masyarakat. Perbaikan pengelolaan sampah dan air limbah, ekonomi sirkular, data, pelaporan dan verifikasi (MRV), teknologi, serta kapasitas pemerintah daerah dapat menurunkan emisi sekaligus memperbaiki kualitas udara, kesehatan, dan layanan publik. Sebagai negara kepulauan, Indonesia menekankan adaptasi harus berjalan bersama mitigasi. Selain Giant Sea Wall, perlindungan dan restorasi mangrove serta ekosistem pesisir menjadi prioritas untuk menjaga masyarakat, mata pencaharian, dan pembangunan wilayah pesisir.

Bagi Indonesia, agenda iklim bukan isu tambahan. Keputusan tentang energi, industri, investasi, sampah, pembiayaan, dan pesisir akan menentukan ketahanan pangan, kesehatan, pekerjaan, kualitas lingkungan, serta kemampuan masyarakat menghadapi risiko iklim yang meningkat. Di dalam negeri, kebijakan seperti B50 dan pengembangan kendaraan listrik diharapkan mengurangi ketergantungan pada impor bahan bakar fosil, meski tantangan pembiayaan dan kesiapan infrastruktur masih membayangi. Pemerintah perlu memastikan transisi tidak membebani kelompok rentan dan justru menciptakan lapangan kerja hijau.

Menjelang COP31, Indonesia mendorong kemajuan kredibel dalam pelaksanaan dan peningkatan New Collective Quantified Goal on Climate Finance. Jumhur menegaskan multilateralisme harus menghasilkan perlindungan dan peluang pembangunan nyata, terutama bagi negara paling rentan terhadap krisis iklim. "Indonesia siap memperdalam kemitraan yang mengubah ambisi iklim menjadi peluang pembangunan yang nyata dan ketahanan bagi semua," ujarnya. Pertanyaannya, akankah janji-janji ini terwujud menjadi kebijakan konkret yang terasa hingga ke desa-desa pesisir dan kawasan industri?