EU Peringatkan Komputer Kuantum Bisa Bobol Enkripsi Blockchain Lebih Cepat dari Perkiraan

Otoritas pengawas keuangan Uni Eropa menilai komputer kuantum yang mumpuni berpotensi meruntuhkan sistem kriptografi yang selama ini menjadi fondasi keamanan blockchain. Peringatan itu disampaikan dalam laporan Risiko dan Kerentanan Musim Gugur 2026 yang dirilis Rabu oleh Komite Bersama Otoritas Pengawas Eropa (ESAs), yang menaungi EBA, ESMA, dan EIOPA.

Yang membuat peringatan ini berbeda dari diskusi akademis sebelumnya adalah penekanan bahwa ancaman tersebut bisa datang lebih awal ketimbang pemanfaatan komersial teknologi kuantum itu sendiri. "Ancaman dapat terwujud lebih cepat daripada aplikasi komersial yang layak," tulis otoritas tersebut, seraya menambahkan bahwa komputer kuantum canggih berpotensi melemahkan sistem kriptografi yang dipakai untuk mengamankan komunikasi, transaksi, basis data, dan blockchain.

Laporan itu tidak menyebut tenggat pasti kapan komputer kuantum menjadi layak secara komersial. Namun, sebuah laporan IBM yang dikutip dalam dokumen tersebut memperkirakan teknologi ini akan digunakan dalam empat tahun atau kurang. Artinya, jendela waktu untuk bersiap bisa jauh lebih sempit dari asumsi banyak pelaku pasar.

Risiko terbesar terletak pada bitcoin yang disimpan di alamat warisan era Satoshi, terutama jenis pay-to-public-key dan alamat yang pernah dipakai berulang. Pada jenis dompet ini, kunci publik sudah terpampang di ledger, sehingga komputer kuantum yang cukup kuat secara teori dapat menurunkan kunci privat dan menguasai koin tersebut. Kondisi berbeda berlaku bagi banyak output bitcoin yang belum dibelanjakan, yang kunci publiknya masih terlindungi di balik hash kriptografis dan relatif lebih aman untuk saat ini.

Yang menjadi persoalan struktural, bitcoin tidak bisa memperbarui keamanannya seperti bank mengganti sistem inti. Migrasi ke tanda tangan tahan kuantum menuntut konsensus seluruh jaringan, dan pemilik koin yang terekspos harus memindahkannya sebelum serangan benar-benar terjadi. Inilah yang memunculkan dilema lama: apakah komunitas perlu membekukan BTC di dompet warisan, atau membiarkannya menghadapi risiko yang tak bisa ditarik kembali.

"Ancaman dapat terwujud lebih cepat daripada aplikasi komersial yang layak," demikian peringatan otoritas pengawas Eropa dalam laporan tersebut.

Otoritas Eropa juga menyoroti pola serangan harvest now, decrypt later, yakni data yang dikumpulkan hari ini bisa didekripsi di kemudian hari ketika daya komputasi kuantum sudah memadai. Karena itu, Komisi Eropa mendorong negara anggota untuk memulai transisi ke kriptografi pasca-kuantum pada akhir 2026, dengan target perlindungan untuk kasus penggunaan berisiko tinggi pada 2030.

Bagi Indonesia, peringatan ini bukan sekadar isu teknologi di belahan lain. Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia tengah memperkuat kerangka aset kripto serta infrastruktur pembayaran digital, sementara adopsi dompet kripto ritel terus tumbuh. Jika standar pasca-kuantum menjadi syarat dalam kerja sama keuangan lintas batas, penyedia jasa kripto dalam negeri mau tidak mau harus menyesuaikan sistem mereka. Sektor perbankan dan fintech nasional pun menghadapi tuntutan serupa, terutama untuk data sensitif yang disimpan dalam jangka panjang.

Pertanyaannya kini bukan lagi apakah komputer kuantum akan mengancam kriptografi, melainkan seberapa cepat ekosistem kripto global dan otoritas domestik menyiapkan jalur migrasi yang aman. Tanpa kesepakatan tentang nasib koin di alamat lama dan tanpa standar pasca-kuantum yang seragam, celah yang terbuka bisa menjadi warisan masalah selama puluhan tahun.