Pajak Warga Jawa Barat Danai Pendidikan Gratis Rp1,2 Triliun, Gubernur Dedi Mulyadi: Ini Wujud Gotong Royong
Baca dalam 60 detik
- Pemprov Jawa Barat mengalokasikan Rp1,2 triliun dari pajak daerah untuk membiayai berbagai program bantuan pendidikan bagi hampir satu juta siswa.
- Program mencakup pembayaran listrik dan air sekolah, pembangunan ruang kelas, bantuan SPP untuk siswa SMA/SMK, serta bantuan seragam dan iuran bulanan bagi keluarga kurang mampu.
- Gubernur Dedi Mulyadi menegaskan bahwa pendidikan gratis di Jawa Barat merupakan hasil kontribusi wajib pajak, dan mengajak masyarakat terus mendukung pembangunan melalui kepatuhan pajak.
Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengucapkan terima kasih kepada warga yang disiplin membayar pajak. Berkat penerimaan dari sektor pajak, sekitar satu juta pelajar di provinsi itu menerima bantuan pendidikan dengan total nilai Rp1,2 triliun. Bantuan tersebut berada di luar dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan tunjangan sertifikasi guru.
Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menjelaskan bahwa dana itu dipakai untuk berbagai kebutuhan operasional sekolah, seperti pembayaran tagihan listrik dan air, pembangunan ruang kelas baru, serta pengadaan fasilitas pendukung lainnya. "Semua ini dibiayai oleh warga Jawa Barat yang membayar pajak. Jadi pendidikan gratis di Jawa Barat benar-benar berasal dari rakyat Jawa Barat," ujar Dedi dalam keterangan resminya, Selasa (22/9).
Selain belanja infrastruktur dan operasional, Pemprov Jabar meluncurkan program Sekolah Swasta Kerja Sama (SSK) yang menyasar 31.663 murid SMA dan SMK swasta. Mereka adalah siswa yang tidak tertampung di sekolah negeri melalui Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB). Program ini memastikan tidak ada anak yang kehilangan kesempatan belajar hanya karena keterbatasan kapasitas sekolah negeri.
Untuk tahun 2026, Pemprov Jabar menyiapkan dana Rp73 miliar guna menutup Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) dan uang pangkal sekolah swasta. Setiap siswa SMA menerima subsidi SPP Rp150.000 per bulan, sedangkan siswa SMK Rp175.000 per bulan. Selain itu, uang pangkal sekolah swasta sebesar Rp1,5 juta per tahun per siswa juga ditanggung oleh pemerintah daerah.
Pelajar dari keluarga prasejahtera mendapat perhatian ekstra. Sebanyak 38.887 siswa menerima paket bantuan berupa seragam, tas, sepatu, dan buku senilai Rp1,8 juta per anak per tahun, dengan total anggaran dari APBD Jabar mencapai Rp70 miliar. Program ini bertujuan meringankan beban orang tua sekaligus mendorong partisipasi sekolah yang lebih tinggi.
Pemprov Jabar juga mengantisipasi risiko putus sekolah dengan menggelontorkan dana Rp70 miliar untuk membayar iuran bulanan bagi 117.457 murid. Setiap siswa menerima bantuan Rp600.000 per tahun. Langkah ini diharapkan dapat menekan angka anak putus sekolah, terutama di daerah dengan kondisi ekonomi rentan.
"Ini semua yang membiayai warga Jawa Barat yang membayar pajak. Jadi gratis pendidikan di Jawa Barat itu digratiskan oleh warga Jawa Barat," tegas Dedi Mulyadi.
Dalam konteks nasional, kebijakan fiskal daerah seperti yang diterapkan Jawa Barat menjadi contoh bagaimana penerimaan pajak dapat dialokasikan langsung untuk layanan publik yang terlihat dampaknya. Dengan APBD yang terus didorong untuk belanja sektor pendidikan, pemerintah provinsi berupaya mempercepat pencapaian target pembangunan manusia, sejalan dengan agenda nasional untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
Ke depan, keberlanjutan program ini sangat bergantung pada kepatuhan wajib pajak dan stabilitas ekonomi daerah. Gubernur Dedi Mulyadi mengimbau masyarakat terus mendukung pembangunan Jawa Barat, khususnya di bidang pendidikan, dengan taat membayar pajak. Tantangannya adalah memastikan dana yang besar ini dikelola secara transparan dan tepat sasaran, sehingga setiap rupiah benar-benar dirasakan oleh siswa yang membutuhkan.
