Survei Poltracking: Gerindra Teratas, tapi Tiga Partai Besar Mulai Kehilangan Tenaga

Elektabilitas Partai Gerindra tetap berada di puncak survei Poltracking Indonesia periode Agustus 2026 dengan raihan 23,2 persen. Kendati demikian, capaian itu menyimpan sinyal peringatan: partai besutan Prabowo Subianto tersebut mengalami penurunan bertahap sejak awal tahun, dari 26,1 persen pada Maret menjadi 23,2 persen pada Agustus. Peneliti Poltracking, Yoki Alvetro, menyampaikan temuan itu dalam paparan daring, Rabu (23/9/2026).

Di bawah Gerindra, posisi dua dan tiga ditempati PDI-P dan Golkar dengan elektabilitas masing-masing 11,6 persen dan 10,4 persen. Yang menarik, baik PDI-P maupun PKB menunjukkan tren penurunan cukup dalam. PDI-P merosot dari 15,7 persen pada Oktober 2025 menjadi 11,6 persen pada Agustus 2026. Adapun PKB terpangkas dari 9,8 persen pada Juli menjadi 6,2 persen pada Agustus—penurunan drastis dalam sebulan.

Sebaliknya, Golkar dan Demokrat relatif stabil. Golkar bergerak di kisaran 9–11 persen sepanjang periode, sedangkan Demokrat bertahan di angka 6,1 persen. Partai-partai menengah seperti Nasdem (4,4 persen), PAN (3,4 persen), dan PKS (3,3 persen) masih belum menunjukkan lonjakan berarti. Sementara itu, PSI, PPP, dan partai-partai kecil lainnya berada di bawah 2,5 persen.

Jika pemilu legislatif digelar hari ini, hanya partai dengan elektabilitas di atas 5 persen yang berpeluang lolos ke Senayan. Berdasarkan survei ini, baru Gerindra, PDI-P, Golkar, PKB, dan Demokrat yang memenuhi syarat tersebut. Partai lain seperti Nasdem, PAN, dan PKS masih berada di bawah ambang batas parlemen, meski selisihnya tidak terlalu jauh.

"Tren elektabilitas partai politik, Gerindra, PDI-P, dan PKB cenderung mengalami sedikit penurunan," ujar Yoki Alvetro.

Penurunan ini bisa dibaca sebagai sinyal awal pergeseran preferensi pemilih menjelang tahun politik. Meski belum ada agenda pemilu dalam waktu dekat, fluktuasi elektabilitas partai-partai besar kerap menjadi barometer stabilitas koalisi dan arah kebijakan. Bagi investor dan pelaku pasar, komposisi parlemen yang dinamis dapat memengaruhi kepastian regulasi, terutama di sektor-sektor strategis seperti energi, infrastruktur, dan digital.

Di sisi lain, stagnasi partai-partai menengah menunjukkan bahwa mesin politik mereka belum berhasil memanfaatkan momentum. Fragmentasi suara juga berpotensi memperbesar biaya transaksi politik, yang pada akhirnya dapat memperlambat pengambilan keputusan di legislatif. Dalam konteks Indonesia, di mana kebijakan ekonomi sering kali bergantung pada dukungan parlemen, peta elektabilitas ini patut dicermati oleh dunia usaha.

Ke depan, pertanyaannya: apakah penurunan Gerindra, PDI-P, dan PKB bersifat sementara atau mencerminkan pergeseran struktural? Jawabannya akan terlihat dari konsistensi tren pada survei-survei berikutnya, serta bagaimana partai-partai merespons dinamika ini menjelang pemilu 2029.