Menlu Sugiono Bawa Agenda Ketahanan Global ke Panggung PBB, Indonesia Berpidato Sabtu Sore

Menteri Luar Negeri Sugiono memastikan Indonesia mendapat slot berbicara dalam Debat Umum Sidang Majelis Umum (SMU) PBB ke-81 pada Sabtu, 26 September 2026, di sesi sore. Jadwal itu menempatkan Indonesia sejajar dengan negara-negara besar yang memanfaatkan forum tahunan New York untuk mengartikulasikan prioritas politik luar negerinya di depan hampir 200 delegasi.

Pernyataan nasional yang akan dibawa Sugiono kali ini berpusat pada konsep ketahanan global. Menurutnya, ketahanan kolektif hanya bisa berdiri kokoh jika ditopang oleh ketahanan nasional dan kawasan yang solid. Gagasan ini bukan sekadar retorika diplomatik, melainkan respons terhadap lanskap internasional yang dinilainya kian tidak menentu dan tidak pasti.

Dalam keterangan yang disampaikan Kamis (24/9/2026), Sugiono menyebut ada beberapa isu spesifik yang akan diangkat. Selain perdamaian dan keamanan internasional, Indonesia akan menyoroti persoalan Palestina, penguatan multilateralisme, reformasi lembaga PBB, hingga penguatan peran negara-negara Global South. Paket agenda itu menunjukkan Indonesia berupaya memposisikan diri bukan hanya sebagai peserta, tetapi sebagai perekat kepentingan negara berkembang.

Bagi Indonesia, panggung ini punya bobot strategis yang lebih besar dari sekadar protokol diplomatik. Sebagai negara dengan populasi terbesar keempat dunia dan ekonomi ASEAN terbesar, Indonesia kerap diharapkan menjadi penyeimbang di antara kekuatan besar. Namun ekspektasi itu selalu berbenturan dengan keterbatasan kapasitas diplomasi dan sumber daya. Karena itu, pemilihan tema ketahanan global bisa dibaca sebagai upaya membingkai ulang posisi Indonesia: bukan sekadar penonton dalam rivalitas AS-China, tetapi penyedia gagasan tentang stabilitas.

Isu Palestina yang akan diangkat Sugiono juga bukan kebetulan. Konflik Gaza yang berkepanjangan telah menguji kredibilitas PBB di mata negara-negara berkembang, dan Indonesia secara konsisten menempatkan isu ini sebagai prioritas politik luar negeri. Menyuarakannya di Debat Umum memberi Jakarta legitimasi untuk menuntut konsistensi hukum internasional, sekaligus memperkuat basis dukungan domestik yang sensitif terhadap solidaritas Palestina.

"Di tengah situasi dunia saat ini yang begitu tidak menentu dan tidak pasti, membangun ketahanan bersama merupakan langkah penting dalam rangka mengatasi tantangan-tantangan global yang kita hadapi di berbagai sektor," ujar Sugiono.

Yang juga patut dicermati adalah masuknya tata kelola kecerdasan buatan (AI) dalam agenda sampingan SMU tahun ini. Bagi Indonesia, isu ini bukan wacana jauh. Gelombang investasi pusat data dan adopsi AI di sektor keuangan, kesehatan, dan pemerintahan menuntut kerangka regulasi yang tidak boleh tertinggal dari negara maju. Jika Indonesia hanya menjadi pengguna tanpa ikut menentukan aturan main, risiko ketergantungan teknologi dan kebocoran data akan membayangi. Forum PBB menjadi salah satu dari sedikit ruang di mana negara berkembang bisa menuntut tata kelola AI yang inklusif.

Dari sisi ekonomi, posisi Indonesia di PBB sering kali menjadi sinyal tidak langsung bagi investor global. Stabilitas politik dan konsistensi diplomasi memengaruhi persepsi risiko, terutama di sektor energi, hilirisasi mineral, dan pembiayaan transisi hijau. Ketika Indonesia berbicara soal ketahanan global, pesan yang ingin disampaikan ke pasar adalah bahwa negara ini bagian dari solusi stabilitas, bukan sumber ketidakpastian.

Reformasi PBB yang akan didorong Indonesia juga menyentuh kepentingan langsung negara berkembang, termasuk soal keterwakilan di Dewan Keamanan. Selama ini, arsitektur PBB dinilai timpang karena hak veto masih dikuasai lima negara. Tuntutan reformasi bukan hal baru, tetapi momentum ketidakpastian global bisa memberi tekanan lebih besar pada negara-negara besar untuk merespons.

Pertanyaannya, seberapa jauh pidato Sabtu sore itu akan diterjemahkan menjadi langkah konkret setelah New York? Tanpa tindak lanjut berupa koalisi nyata, aliansi ekonomi, atau inisiatif kawasan, pernyataan nasional di PBB berisiko berhenti sebagai dokumen retoris. Bagi pembaca di Indonesia, ukuran keberhasilan diplomasi bukan pada panjang tepuk tangan di aula, melainkan pada apakah posisi yang diperjuangkan membawa manfaat nyata bagi keamanan, ekonomi, dan martabat bangsa di panggung dunia.