20 Tahun Setelah An Inconvenient Truth, Al Gore Tetap Yakin: Kita Akan Menang

Dua dekade setelah film dokumenter An Inconvenient Truth mengguncang dunia, Al Gore mengakui bahwa ia tidak menyangka perlawanan dari industri bahan bakar fosil dan sekutunya akan sekeras dan selama ini. Namun, mantan wakil presiden Amerika Serikat itu menegaskan optimismenya bahwa dunia masih bisa mengatasi krisis iklim.

Dalam sebuah acara di New York untuk memperingati 20 tahun rilis film tersebut, Gore, yang kini berusia 78 tahun, menyampaikan bahwa para ilmuwan telah terbukti benar. “Sayangnya, mereka bahkan mungkin meremehkan seberapa besar kerusakan yang sedang terjadi,” ujarnya. Ia menambahkan bahwa resistensi terhadap aksi iklim jauh lebih gigih dari yang ia perkirakan.

Gore menuding industri bahan bakar fosil telah “mengendalikan terlalu banyak pemerintah” dan bahkan memengaruhi badan sains iklim utama PBB. Ia merujuk pada laporan terbaru yang mengungkap keterlibatan operasi minyak Arab Saudi dalam penyusunan laporan iklim PBB. Tudingan ini memperkuat kekhawatiran bahwa kepentingan ekonomi jangka pendek masih mengalahkan kepentingan planet.

Selama dua dekade terakhir, pemanasan global terus berlangsung dengan dampak yang semakin cepat dan sering. Gore menyoroti gelombang panas rekor yang melanda berbagai negara musim panas ini dan bencana di perbatasan Nepal-Tibet akibat gletser yang runtuh. Ia memperingatkan bahwa laju kenaikan suhu saat ini akan melampaui ambang batas internasional dan menyebabkan “kehancuran total”. Titik kritis seperti mencairnya lapisan es besar dan perubahan Amazon menjadi sabana, katanya, akan mendorong dunia menuju katastrofe.

Meski demikian, Gore melihat perjuangan iklim sebagai kelanjutan dari gerakan hak sipil dan hak perempuan. “Dalam semua kasus sebelumnya, beberapa pendukung merasa putus asa, tetapi mereka terus melangkah karena keberanian bukanlah ketiadaan rasa takut atau putus asa. Itu adalah keputusan untuk maju meskipun ada rasa itu,” tuturnya. Ia yakin dunia sedang mendekati titik kritis positif di mana opini publik akan tak terbendung.

Gore mengakui bahwa banyak negara berkembang masih kesulitan mendapatkan pembiayaan memadai untuk proyek energi terbarukan dan baterai. Namun, ia percaya adopsi massal energi bersih—yang kini sering lebih murah daripada batu bara dan gas—akan terus berlanjut. “Saatnya akan tiba ketika momentum kita melampaui resistensi. Kita sudah sangat dekat,” ujarnya. “Saya pikir kita akan menang. Pertanyaannya tinggal apakah kita menang tepat waktu untuk menghindari titik kritis negatif.”

“Energi terbarukan adalah sumber listrik baru yang termurah, tercepat, dan paling aman di hampir semua tempat. Energi bersih telah berubah dari alternatif menjadi tak terbendung.” — António Guterres, Sekretaris Jenderal PBB

Pernyataan Gore muncul menjelang acara iklim PBB yang dipimpin António Guterres. Guterres mengkritik ekspansi bahan bakar fosil yang “menentang sains, ekonomi, dan akal sehat”. Ia menekankan bahwa ketergantungan pada bahan bakar fosil meningkatkan biaya, menguras anggaran, dan membuat negara-negara rentan terhadap konflik. Namun, ia optimistis negara-negara dapat mengubah arah dengan melipatgandakan energi terbarukan, mengurangi deforestasi, dan mengelektrifikasi ekonomi.

Bagi Indonesia, pernyataan Gore dan Guterres menjadi cermin tantangan sekaligus peluang. Sebagai negara dengan potensi energi terbarukan melimpah—dari surya, air, hingga panas bumi—Indonesia masih bergantung pada batu bara untuk sebagian besar listriknya. Transisi energi bukan hanya soal lingkungan, tetapi juga ketahanan ekonomi dan geopolitik. Tekanan global untuk mengurangi emisi dapat memengaruhi ekspor komoditas dan akses pembiayaan internasional. Di sisi lain, investasi energi bersih bisa menjadi motor pertumbuhan baru jika dikelola dengan tata kelola yang baik.

Dengan waktu yang terus berjalan, pertanyaan krusialnya bukan lagi apakah dunia akan beralih ke energi bersih, melainkan apakah transisi itu cukup cepat untuk mencegah kerusakan yang tak dapat dipulihkan. Gore dan Guterres menegaskan bahwa peluang masih ada, tetapi jendela waktu semakin sempit. Akankah Indonesia dan negara-negara lain mampu mempercepat langkah sebelum titik kritis terlewati?