Inggris Gabung OceanEye: Data Laut Jadi Kunci Prediksi Cuaca Ekstrem

Inggris secara resmi akan bergabung dengan OceanEye, inisiatif sains kelautan senilai €92 juta (sekitar Rp1,6 triliun) yang dipimpin Uni Eropa, untuk meningkatkan kemampuan prediksi cuaca ekstrem dan perubahan iklim. Pengumuman ini akan disampaikan Menteri Lingkungan Inggris, Angela Eagle, dalam pertemuan di Markas Besar PBB, New York, yang juga dihadiri Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen dan Perdana Menteri Kanada Mark Carney.

Langkah tersebut menandai babak baru kerja sama sains lintas benua di tengah upaya London merajut kembali hubungan dengan Brussels pasca-Brexit. Lebih dari sekadar simbol diplomasi, keputusan ini merespons peringatan para ilmuwan bahwa jaringan pemantauan laut global sedang tertekan. Tahun ini, administrasi Amerika Serikat mengancam akan membongkar sebagian besar kontribusinya terhadap observasi laut dunia, memicu kekhawatiran akan melemahnya sistem peringatan dini bencana hidrometeorologi.

OceanEye, yang diluncurkan pada Juni lalu, bertujuan membangun replika digital laut dunia secara "real time" pada 2030. Model ini akan mengintegrasikan data dari satelit, sensor bawah air, dan berbagai model numerik untuk mendukung pengambilan keputusan di bidang perlindungan laut, keamanan, dan perdagangan global. Uni Eropa menggandeng Kanada sebagai sekutu internasional pertama untuk menutup celah pemantauan di kawasan yang kurang terobservasi, terutama di kutub dan laut dalam.

Inggris berkomitmen berbagi data dari Met Office dan lembaga lainnya dengan Uni Eropa dan Kanada. Dalam pernyataannya, Eagle menegaskan bahwa sebagai negara kepulauan dengan tradisi sains iklim, London memahami betul arti data laut. "Kita tidak bisa menyelamatkan laut jika tidak memahaminya," ujarnya, seraya menyoroti pola cuaca dan arus yang berubah sebagai pemicu banjir, kekeringan, badai, dan panas ekstrem di banyak negara.

"Perubahan pola cuaca dan arus laut memicu cuaca ekstrem yang sudah berdampak pada semua negara kita. Karena itu, Inggris berkomitmen mempertahankan jaringan observasi global, mulai dari perairan pesisir, laut paparan, hingga laut lepas," kata Angela Eagle.

Departemen Lingkungan, Pangan, dan Urusan Pedesaan Inggris menyatakan bahwa bergabung dengan aliansi Global Ocean Observing System (GOOS) akan memperkuat perlindungan negara itu dari dampak perubahan iklim. Saat ini, kapasitas observasi laut global masih memiliki celah signifikan, terutama di wilayah kutub, laut dalam, dan pengukuran biologis. Ketergantungan pada AS—yang menyediakan lebih dari separuh platform observasi—menjadi titik rawan ketika prioritas politik Washington berubah.

Meski AS membatalkan rencana pemangkasan dana US$368 juta untuk Ocean Observatories Initiative setelah mendapat protes ilmuwan, pemotongan anggaran lembaga kelautan Negeri Paman Sam tetap membuat GOOS rentan. Ketidakpastian ini mendorong Uni Eropa dan mitranya untuk mempercepat diversifikasi sumber data dan memperkuat kemandirian teknologi observasi.

Konteks Indonesia

Bagi Indonesia, perkembangan ini bukan sekadar berita internasional. Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia yang terletak di antara dua samudra, akurasi data laut sangat menentukan efektivitas peringatan dini tsunami, gelombang tinggi, dan cuaca ekstrem. Selama ini, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) serta BRIN telah mengembangkan sistem observasi laut, namun cakupan dan integrasinya dengan jaringan global masih terbatas. Bergabungnya Inggris ke OceanEye membuka peluang bagi negara-negara ASEAN, termasuk Indonesia, untuk mengakses data dan teknologi yang lebih terbuka, serta mendorong kerja sama Selatan-Selatan di bidang kelautan.

Di sisi lain, dominasi AS dalam infrastruktur observasi laut global menyiratkan risiko geopolitik. Jika Washington benar-benar mengurangi keterlibatannya, negara-negara berkembang akan menanggung beban lebih besar untuk memelihara jaringan sensor dan satelit. Indonesia dapat memanfaatkan momen ini untuk memperkuat posisi diplomasi maritim, misalnya melalui forum AIS atau ASEAN, dengan menawarkan diri sebagai simpul data laut regional.

Ke depan, pertanyaannya bukan hanya apakah OceanEye mampu mewujudkan replika digital laut pada 2030, tetapi juga bagaimana negara-negara di kawasan Indo-Pasifik—termasuk Indonesia—dapat memastikan bahwa data laut tidak menjadi komoditas eksklusif negara maju. Tanpa akses yang adil, prediksi cuaca ekstrem akan tetap timpang, dan jutaan orang di pesisir akan menghadapi risiko yang sama besarnya.