Jerman Akhirnya Berkomitmen Hapus Bahan Bakar Fosil pada 2045, Target Ambisius di Tengah Polemik

Jerman resmi menetapkan target penghentian total pemakaian bahan bakar fosil pada 2045, sebuah komitmen eksplisit pertama yang membedakannya dari janji-janji sebelumnya yang hanya menyebut netralitas karbon. Peta jalan yang dirilis Rabu (23/9) itu menandai pergeseran kebijakan energi terbesar di Eropa, meski di saat yang sama pemerintah masih menghadapi tekanan politik domestik terkait kebijakan hijau.

Dokumen tersebut menguraikan sejumlah sasaran kuantitatif: porsi energi terbarukan dalam pembangkitan listrik dinaikkan dari 55% menjadi 80% pada 2030, dengan tambahan 12 GW kapasitas angin darat dan target 215 GW tenaga surya pada tahun yang sama. Pemerintah juga menegaskan kembali rencana mengurangi penggunaan batu bara pada dekade ini, dengan opsi mempercepat exit coal dari 2038 menjadi 2035. Emisi metana—gas rumah kaca dengan daya pemanasan 80 kali lipat karbon dioksida—ditargetkan turun 30% pada 2030, sejalan dengan komitmen global yang diteken pada 2021.

Andreas Sieber, kepala strategi politik global di 350.org, menilai rencana ini sebagai “pergeseran signifikan” karena menjadikan penghapusan fosil sebagai tujuan kebijakan resmi. Namun ia memperingatkan bahwa Kementerian Perekonomian dan Energi Jerman justru gencar mendorong pemanfaatan gas lebih besar. “Kementerian ekonomi terus menyabotase transisi dari bahan bakar fosil,” ujarnya, seraya menambahkan bahwa ketergantungan fosil tahun ini telah memperlihatkan risiko nyata berupa guncangan harga dan ketidakamanan geopolitik bagi rumah tangga dan dunia usaha.

“Mempercepat peralihan dari batu bara, minyak, dan gas ke energi terbarukan akan memperkuat kemandirian energi dan melindungi konsumen dari lonjakan harga di momen kritis. Namun, peta jalan hanyalah garis awal,” kata Jennifer Morgan, mantan utusan iklim Jerman.

Morgan menekankan perlunya elektrifikasi sektor transportasi dan pemanas yang lebih agresif. Ia menilai strategi ini harus dibarengi dengan penyebaran elektrifikasi hijau yang lebih cepat dan terencana.

Kebijakan ini tidak lepas dari kontroversi. Undang-undang pemanas 2023 yang semula akan melarang instalasi pemanas minyak dan gas mayoritas mendapat serangan dari sayap kanan Jerman. Partai Alternatif untuk Jerman (AfD) menjadikan isu ini sebagai komoditas kampanye dan memaksa pelonggaran aturan awal tahun ini. Salah satu pemimpinnya, Alice Weidel, bahkan menyebut turbin angin sebagai “kincir angin rasa malu”. Meski demikian, pompa panas kini menyumbang sekitar separuh dari sistem pemanas rumah tangga baru.

Jerman menjadi ekonomi maju ketiga yang menerbitkan peta jalan semacam ini setelah Prancis dan Belanda, menyusul konferensi internasional di Kolombia pada April lalu yang mewajibkan peserta menyusun rencana penghapusan fosil. Langkah ini muncul di tengah perdebatan negara-negara soal peningkatan ambisi iklim di Sidang Umum PBB di New York. Sekretaris Jenderal PBB António Guterres dikenal sebagai pendukung kuat aksi iklim, tetapi masa jabatannya berakhir Desember nanti, memicu kekhawatiran akan komitmen penggantinya.

Inggris belum menerbitkan janji serupa dan akan memegang presidensi G20 pada Desember, di mana iklim dan lonjakan harga minyak-gas diperkirakan menjadi isu utama.

Konteks Indonesia

Bagi Indonesia, komitmen Jerman ini memperkuat tekanan global agar negara berkembang segera mengalihkan subsidi energi fosil ke energi terbarukan. Sebagai eksportir batu bara terbesar dunia, Indonesia berpotensi menghadapi penurunan permintaan jangka panjang dari Eropa. Di sisi lain, transisi Jerman membuka peluang kerja sama teknologi dan investasi di sektor surya, angin, serta rantai pasok baterai. Pemerintah Indonesia perlu mempercepat revisi kebijakan energi terbarukan agar tidak tertinggal dalam peta investasi hijau global.

Ke depan, pertanyaannya bukan lagi apakah Jerman akan meninggalkan fosil, melainkan seberapa cepat implementasi di lapangan dapat mengimbangi ambisi peta jalan—terutama ketika menteri ekonomi masih mendorong gas sebagai jembatan. Tanpa percepatan elektrifikasi dan konsistensi politik, target 2045 hanya akan menjadi dokumen tanpa gigi.