BNPB Klaim Aktivitas Warga Normal di Tengah Asap Karhutla, Penerbangan Kalimantan Lumpuh

Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Suharyanto memastikan denyut kehidupan masyarakat di Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah tidak terhenti oleh kabut asap kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang masih menyelimuti kedua provinsi. Laporan itu disampaikan langsung kepada Presiden Prabowo Subianto dalam rapat terbatas, Rabu (23/9/2026).

Menurut Suharyanto, aktivitas perdagangan, transportasi darat, hingga rumah makan tetap beroperasi seperti biasa. Namun ia mengakui ada satu sektor yang terganggu signifikan: penerbangan. "Hanya memang untuk keluar masuk khususnya di Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat ini yang sedikit terganggu," ujarnya, dikutip dari kanal YouTube Sekretariat Presiden.

Asap tebal yang bertahan di dua provinsi itu tidak lepas dari kegagalan operasi modifikasi cuaca (OMC). Suharyanto menjelaskan bahwa pemerintah tidak dapat melaksanakan OMC secara maksimal, terutama di Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat. Akibatnya, asap pekat sulit diurai. "Meskipun tinggal 209,78 hektar di seluruh Sumatera dan Kalimantan yang sekarang terbakar, ini kelihatannya sudah sangat sedikit, tetapi karena OMC, terutama di Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat ini tidak dapat dilaksanakan secara maksimal, sehingga mengakibatkan di Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat ini asapnya cukup tebal," paparnya.

Dampaknya, penerbangan komersial maupun pesawat yang digunakan untuk OMC tidak dapat beroperasi. Ini menciptakan lingkaran masalah: asap menghalangi upaya pemadaman, sementara pemadaman yang tertunda memperpanjang keberadaan asap. Suharyanto memperkirakan karhutla akan berakhir paling cepat pertengahan Oktober 2026 dan paling lambat minggu ketiga November 2026. "Kami akan terus melaksanakan kegiatan dengan maksimal," tegasnya.

"Kami pastikan roda kehidupan masyarakat ini berjalan normal. Jadi lalu lintas, toko-toko, rumah makan dan lain sebagainya juga biasa, Bapak Presiden, tidak ada yang terganggu." — Suharyanto, Kepala BNPB

Meski klaim normalitas aktivitas warga mengemuka, data kualitas udara menunjukkan kondisi yang jauh dari aman. Pantauan IQAir pada 23 September 2026 pukul 16.00 WIB menempatkan Kota Pontianak pada kategori sangat berbahaya dengan indeks AQI 1.186 dan konsentrasi PM2.5 mencapai 670 mikrogram per meter kubik. Angka itu jauh melampaui ambang batas aman harian yang ditetapkan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), yang hanya 15 mikrogram per meter kubik untuk PM2.5. Artinya, paparan udara di Pontianak saat itu setara dengan merokok puluhan batang dalam sehari.

Bagi pembaca di Indonesia, khususnya investor dan pelaku usaha, situasi ini menyiratkan risiko yang perlu diwaspadai. Gangguan penerbangan di Kalimantan dapat mengganggu rantai pasok komoditas andalan seperti batu bara, minyak sawit, dan karet. Kalimantan adalah lumbung energi dan sumber daya alam; keterlambatan pengiriman barang bisa memicu kenaikan biaya logistik dan berimbas pada harga di pasar domestik. Selain itu, sektor pariwisata dan perhotelan di kedua provinsi berpotensi kehilangan kunjungan jika asap terus berlanjut hingga November.

Pemerintah tampaknya mengandalkan dua strategi: mempercepat OMC begitu cuaca memungkinkan, dan menunggu musim hujan yang biasanya tiba pada Oktober-November. Namun ketidakpastian iklim global dapat menggeser jadwal tersebut. Tanpa terobosan teknologi atau kerja sama regional untuk mengatasi kabut asap lintas negara, pola karhutla tahunan ini akan terus menjadi beban ekonomi dan kesehatan.

Publik pun menanti transparansi data. Klaim bahwa kehidupan normal perlu diimbangi dengan informasi kualitas udara yang mudah diakses dan langkah mitigasi kesehatan yang nyata. Jika asap benar-benar berakhir pada November, akankah pemerintah menyusun peta jalan permanen untuk mencegah terulangnya bencana ini? Hanya waktu yang akan menjawab, tetapi tekanan untuk bertindak tidak bisa lagi ditunda.