Pascabencana Sumatera: Sekolah Kembali Beroperasi, tapi 97 Titik Harus Direlokasi

JAKARTA – Proses belajar mengajar di wilayah terdampak bencana hidrometeorologi Sumatera dinyatakan telah berjalan penuh. Ketua Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera, Tito Karnavian, menyebut dari 4.922 sekolah yang terdampak, seluruhnya kini telah menggelar aktivitas pendidikan, meski dengan beragam keterbatasan.

"Pada prinsipnya, dari 4.922 sekolah, alhamdulillah 100 persen sudah berjalan. Itu yang paling penting," ujar Tito dalam keterangan di Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Rabu (23/9/2026). Ia menegaskan tidak ada lagi siswa yang harus belajar di tenda darurat, kendati sebagian masih menempati ruang kelas sementara atau menumpang di sekolah lain.

Pemerintah menargetkan perbaikan menyeluruh terhadap 4.992 fasilitas pendidikan di kawasan terdampak hingga 2029. Tito mengungkapkan bahwa tenggat tiga tahun tersebut diupayakan untuk dipercepat agar kegiatan belajar dapat kembali berlangsung dalam suasana ideal, bukan sekadar darurat.

Meski capaian tersebut terbilang cepat, sejumlah tantangan struktural masih membayangi. Tito menyoroti 97 titik sekolah yang harus direlokasi akibat longsor yang dipicu bencana akhir November 2025. Proses pemindahan lokasi menuntut koordinasi dengan pemerintah daerah untuk pengadaan tanah, sebuah tahapan yang kerap memakan waktu karena melibatkan pembebasan lahan dan penyesuaian tata ruang.

Selain itu, akses jalan menuju sejumlah sekolah terdampak juga perlu diperbaiki. Kementerian Dalam Negeri akan berkoordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum untuk mempercepat perbaikan infrastruktur penunjang. Tanpa akses yang memadai, distribusi material bangunan dan mobilitas tenaga pendidik berisiko terhambat.

"Ada beberapa hambatan, di antaranya masalah 97 titik sekolah yang harus relokasi. Ini perlu koordinasi dengan pemda untuk pengadaan tanahnya," kata Tito.

Bagi publik Indonesia, khususnya para orang tua dan pelaku usaha di daerah terdampak, pemulihan sektor pendidikan bukan sekadar soal gedung. Kehadiran sekolah yang berfungsi normal menjadi penopang utama pemulihan ekonomi lokal: aktivitas belajar memicu kembali konsumsi rumah tangga, membuka ruang bagi UMKM di sekitar sekolah, dan menahan laju urbanisasi akibat keluarga yang memilih pindah demi pendidikan anak.

Dari kacamata kebijakan fiskal, percepatan rehabilitasi sekolah juga menjadi ujian bagi efektivitas belanja daerah pascabencana. Pemerintah pusat dan daerah dituntut memastikan anggaran rehabilitasi tidak tersandera oleh proses administrasi, terutama untuk pengadaan tanah yang sering menjadi titik rawan sengketa. Transparansi dalam penetapan lokasi relokasi akan menentukan apakah target 2029 dapat dipenuhi tanpa meninggalkan persoalan baru.

Ke depan, pertanyaan besarnya bukan lagi apakah sekolah kembali dibuka, melainkan seberapa cepat kualitas pembelajaran dapat dipulihkan setara sebelum bencana. Jika relokasi 97 titik dan perbaikan akses jalan tidak segera tuntas, risiko kehilangan capaian belajar (learning loss) bagi ribuan siswa di Sumatera akan terus membayangi. Pemerintah memiliki modal politik untuk mempercepat, tetapi eksekusi di lapangan tetap bergantung pada koordinasi lintas kementerian dan pemerintah daerah.