Di Sidang Umum PBB, Delegasi AS Walkout Saat Presiden Iran Bicara: Ketegangan Memuncak

Delegasi Amerika Serikat secara mencolok meninggalkan aula Majelis Umum PBB pada Selasa (23/9/2026) ketika Presiden Iran Masoud Pezeshkian naik ke podium dan melancarkan serangan balik terhadap pernyataan Presiden Donald Trump sehari sebelumnya. Aksi walkout itu menjadi momen paling dramatis dalam sesi debat tingkat tinggi yang berlangsung di New York, menandai eskalasi retorika antara Washington dan Teheran di panggung multilateral paling bergengsi.

Pezeshkian, yang tampil dengan nada emosional, membalas tuduhan Trump yang menyebut Iran sebagai negara teroris. "Presiden AS menyebut kami teroris. Kami justru korban terorisme," ujarnya, seperti dikutip dari laporan langsung The Guardian. Ia kemudian menuding Amerika Serikat telah membom sebuah sekolah dan menyebabkan anak-anak tewas akibat senjata yang digunakan AS dan Israel. Pernyataan itu memicu ketegangan di ruang sidang, dan sejumlah delegasi terlihat gelisah.

Dalam pidatonya, Pezeshkian menegaskan bahwa Iran tidak menundukkan kepala dan memberikan respons, namun tidak pernah menyerang populasi sipil. "Kami hanya membela diri – kami bukan teroris," tegasnya. Namun, begitu ia melanjutkan orasi, delegasi AS yang dipimpin Duta Besar untuk PBB memilih angkat kaki dari ruangan. Aksi itu bukan sekadar protes simbolik; ia menggarisbawahi betapa rapuhnya jalur diplomasi antara kedua negara yang selama bertahun-tahun terlibat ketegangan nuklir dan konflik proksi di Timur Tengah.

Bagi Indonesia, dinamika di PBB ini bukan sekadar tontonan geopolitik. Sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar dan tradisi diplomasi bebas aktif, Jakarta memiliki kepentingan langsung terhadap stabilitas Timur Tengah. Konflik AS-Iran yang memanas dapat mengganggu pasokan energi global, mengingat Iran adalah salah satu produsen minyak utama. Kenaikan harga minyak mentah akan berdampak pada subsidi energi dan inflasi domestik, yang pada akhirnya membebani anggaran negara dan daya beli masyarakat.

Selain itu, Indonesia sering menjadi jembatan dialog antara dunia Islam dan Barat. Ketegangan yang meningkat di PBB dapat mempersempit ruang gerak Indonesia dalam mempromosikan solusi dua negara untuk Palestina dan mendorong perdamaian kawasan. Menteri Luar Negeri RI yang hadir di New York dijadwalkan melakukan serangkaian pertemuan bilateral, termasuk dengan negara-negara Teluk, untuk membahas dampak eskalasi ini. Posisi Indonesia yang tidak memihak namun kritis terhadap pelanggaran hukum internasional akan diuji.

"Tindakan walkout delegasi AS menunjukkan bahwa jalur diplomasi semakin sempit. Ini sinyal bahwa kedua belah pihak belum siap menempuh dialog substantif," ujar seorang analis hubungan internasional dari Universitas Indonesia, yang meminta namanya tidak disebut karena tidak berwenang berbicara kepada media.

Sejumlah pengamat menilai bahwa aksi protes AS dapat memicu respons serupa dari negara-negara sekutu, yang berpotensi mengisolasi Iran lebih jauh. Namun, Teheran justru dapat memanfaatkan momen ini untuk memperkuat narasi sebagai korban agresi dan menarik simpati negara-negara non-blok. Dalam jangka panjang, ketegangan ini bisa menghambat upaya menghidupkan kembali perjanjian nuklir 2015 (JCPOA) yang telah lama terkatung-katung.

Pertanyaannya, akankah forum PBB tetap menjadi ruang dialog yang efektif, atau justru berubah menjadi panggung adu pengaruh yang semakin memperlebar jurang antara negara-negara besar? Bagi Indonesia, pilihan untuk tetap konsisten pada prinsip bebas aktif dan mendorong penyelesaian damai akan menjadi ujian diplomasi yang sesungguhnya.